Carut Marut pengurusan Ibadah Haji, Butuh Solusi Yang Mumpuni

Oleh : Eneng Haryati
Aktivis Dakwah Tamsar 

Musim haji tahun ini telah berlalu, menyisakan cerita kelam bagi sebagian jamaah yang berangkat ke tanah suci. pengurusan jamaah haji yang kacau dari sisi administratif hingga dilapangan menambah daftar panjang persoalan yang harus dibenahi berbagai pihak khususnya panitia kepengurusan jamaah haji di Arab Saudi. 

Diceritan Euis salahsatu anak dari jamaah haji yang berangkat tahun ini "Ojak (70) dan Yoyoh (65) adalah orang tuanya, salahsatu jamaah haji yang terbilang beruntung dapat berangkat ke Tanah suci dan menunaikan ibadah haji tahun ini dengan lancar.  Walaupun dalam proses keberangkatan hingga berada di Tanah suci mendapatkan berbagai ujian yang berat. Dari awal keberangkatan pasangan suami istri ini harus dihadapkan dengan persoalan antrian kuota haji yang panjang.  Beruntung dengan informasi dari travel yang menaunginya Ojak beserta istri bisa berangkat meski harus merogoh kantong yang dalam hingga ratusan juta rupiah agar bisa berangkat haji. Tidak hanya sampai disitu biaya tambahan lain pun harus mereka keluarkan hingga 15 juta rupiah lagi mengingat kondisi fisik pasangan ini tidak begitu baik yang mengharuskan memakai kursi roda selama di tanah suci. Belum lagi lambatnya administrasi dari pemerintah Arab Saudi terkait kartu Nusuk yang belum juga diterima, dengan harap cemas akhirna mereka dapatkan". kata euis, 11 juni 2025.

Dilansir dari tempo.co TIM Pengawas atau Timwas Haji DPR menggelar rapat dengan Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta sejumlah instansi terkait lainnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Rapat evaluasi digelar di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin, 2 Juni 2025.

“Ibadah haji adalah proses ritual yang sangat kompleks, memerlukan persiapan matang, kerja keras, dan koordinasi lintas lembaga. Karena itu, kami melihat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah persoalan yang masih dihadapi jemaah,” kata Cucun dalam keterangannya pada Senin, seperti dikutip dari Antara.

Keadaan ini dari tahun ke tahun selalu menjadi evaluasi dari pihak pengelolaan Haji dan Umroh yang tidak kunjung selesai permasalahannya. Kebijakan yang baru dari pemerintah Arab Saudi dituding sebagai penyebab kekacauan ini. Padahal seyogyanya pemerintah setempat wajib menjamin kemudahan fasilitas untuk rakyatnya menunaikan ibadah haji. Tidak heran dengan sistem Kapitalisme saat ini bahwa segala sesuatu diukur dengan materi, contoh Ojak dan istrinya yang berhasil berangkat dengan mengeluarkan tidak sedikit materi. Semua mudah asal ada uang. 

Didalam Islam rakyat di beri kemudahan dalam menunaikan ibadah haji,  baik dari sisi fasilitas penginapan, kesehatan,  konsumsi, keamanan dan kenyamanan selama beribadah, sehingga fokus jamaah tidak dipusingkan dengan hal-hal tehnis yang mengganggu kekhusuan beribadah. Dalam hal ini Khilafah sebagai Ra'in yang menjamin segala kebutuhan jamaah haji di tanah suci.

Negara akan menyiapkan mekanisme terbaik, birokrasi terbaik dan layanan premium bagi tamu Allah.  Seandainya pengurusan diserahkan kepada Haramain pun, itu dalam pengarahan dan pengaturan negara Islam, yaitu Khilafah, yang menaungi semua wilayah negeri muslim.

Layanan paripurna ini memang hanya mungkin terjadi jika sistem keuangan negara kuat. Dan ini dimungkinkan ketika negara Khilafah menerapkan sistem ekonomi, keuangan, dan moneter Islam yang membuat harta Baitulmal negara akan melimpah ruah dari sumber-sumber pendapatan yang besar. Dan negeri muslim akan dipersatukan dalam satu kepemimpinan.

Wallahu'alam bissawab