Proyek PSEL,  Sumber 'Cuan' Terbarukan?

Oleh : Ummi Uqie
Bogor

Di antara proyek unggulan dari 18 proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun yang dicanangkan oleh pemerintah adalah Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL (yg diluncurkan pada Oktober 2025) dan Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek-proyek tersebut  untuk secepatnya memulai proses _groundbreaking_(peletakan batu pertama) secara bertahap pada Januari hingga Maret 2026.

Demikian seperti yang dituturkan oleh Prasetyo Hadi selaku Mensesneg.

PSEL ini adalah Proyek dengan teknologi Waste to Energy bernilai triliunan yang tentu saja proses realisasi investasinya dipimpin oleh Danantara Indonesia.

Untuk mewujudkan rencana 34 titik lokasi PSEL di berbagai Kabupaten/ Kota dengan volume Sampah harian mencapai 1000ton (termasuk Bogor) , ditengarai membutuhkan 2 sampai 3 triliun per lokasi.

Dengan Nilai sebesar itu tentu saja program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi beban lingkungan akibat menumpuknya sampah dan menekan resiko kesehatan yang ditimbulkan.

Hasil pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang ini diharapkan menjadi sumber baru Energi seperti listrik, panas, atau bahan bakar alternatif sekaligus menguatkan citra negara dalam hal ketahanan Energi nasional dan transisi energi bersih.

Secara garis besar proyek PSEL ini nampak begitu manis, dengan kerangka tujuan yang begitu mulia; mengatasi masalah sampah yang sangat kompleks, sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Secara sederhana semua itu nampak sebagai program yang ramah terhadap kebaikan hidup rakyat.

Namun, dengan potensi sampah nasional yang konon mencapai 35juta ton per tahun dengan pendanaannya yang jumbo tersebut tentunya bukan hanya kesuksesan program saja yang diharapkan. Danantara Indonesia sebagai lembaga yang mengelola proyek-proyek berinvestasi tinggi milik pemerintah butuh perusahaan-perusahaan mitra, butuh investor, pengembang dll, dan pastinya butuh proyek-proyek pendukung untuk kesuksesannya. Maka tidak mungkin jika tidak ada target  yang lebih dari sekedar citra.

Sangat nampak, betapa ujung dari proyek-proyek pemerintah adalah cuan secara finansial. Kesejahteraan rakyat hanyalah label di permukaan.

Bagaimana tidak ... ketika produk dari proyek pemerintah bukanlah produk cuma-cuma yang disediakan untuk rakyat, maka ada harga yang harus kita bayar untuk memperolehnya. Kita adalah konsumen, target pasar. Daya beli dan ketergantungan kita terhadap produk pemenuhan kebutuhan adalah tempat bagi proyek-proyek  kebaikan milik pemerintah menjual komoditinya.

Secara sistemik negara menjadi instrumen bisnis global yang memeras koin demi koin  dari kantong kita dengan polesan cantik bernama proyek nasional untuk kebaikan rakyat.

Masalah lingkungan, kesehatan,energi dll yang berdampak langsung ataupun tidak langsung  pada kehidupan rakyat sesungguhnya adalah tanggungjawab negara.
Apapun upaya yang dilakukan negara semestinya adalah upaya yang menjunjung tinggi hak rakyat berdasarkan kewajibannya sebagai pengemban kekuasaan dan amanah rakyat.
Sebagaimana fitrahnya, negara di bawah kedaulatan syara' adalah pengurus bagi rakyatnya.

Allahu A'lam bisshowwab.