| 141 Views
Sudan dalam Cengkeraman Kapitalisme, Sudan Negara Kaya tapi Tak Berdaya
Oleh: Mentari
Konflik Sudan kembali membara. Ribuan orang mengungsi, pembunuhan massal, dan pemerkosaan terus terjadi semakin mengerikan.
Kondisi kemanusiaan di El Fasher, ibu kota bagian Darfur Utara, semakin mengkhawatirkan setelah lebih dari 62.000 warga dipaksa mengungsi dalam waktu empat hari terakhir, yaitu antara tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025.
Laporan dari International Organization for Migration (IOM) menyebutkan bahwa setidaknya 62.263 orang meninggalkan El Fasher dan wilayah sekitarnya setelah kota itu direbut oleh Rapid Support Forces (RSF). Pada 29 Oktober saja tercatat sekitar 26.080 pengungsi (MINANews.net).
Perang saudara antara militer Sudan dengan Rapid Support Forces (RSF) sejak tahun 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 12 juta orang mengungsi. Pasukan paramiliter menyerbu El Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, pada Ahad setelah 17 bulan pengepungan.
Pemerintah Sudan mengatakan pada hari Rabu bahwa setidaknya 2.000 orang terbunuh di kota tersebut sejak saat itu. Lembaga kemanusiaan menerima laporan mengenai kekejaman tersebut, termasuk eksekusi mendadak, serangan terhadap warga sipil di sepanjang rute pelarian, dan penggerebekan dari rumah ke rumah. Kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan, dilaporkan meluas di El Fasher (Republika).
Seperti yang diberitakan di media Republika, Rapid Support Forces (RSF) yang menyerang warga sipil bahkan menggerebek rumah-rumah warga dan rumah sakit. Hal itu menggambarkan betapa parahnya krisis yang telah melanda negara itu. Tindakan brutal RSF menunjukkan hilangnya sifat kemanusiaan.
Konflik Sudan sejatinya sudah berlangsung lama dan bukan sekadar perebutan kekuasaan antara militer Sudan dan pasukan RSF. Di balik itu, ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu adanya campur tangan asing dan aktor utama tercetusnya konflik ini, yakni Amerika Serikat dan Inggris.
Kedua negara ini (AS dan Inggris) memainkan perannya melalui duta besar dan utusan mereka dengan menghubungkan antek-anteknya di lapangan, baik dari kalangan organisasi sipil, politisi, maupun militer. Mereka juga melibatkan negara-negara bonekanya (Zionis dan UEA) untuk memperebutkan pengaruh politik (proyek Timur Tengah Baru AS) demi kepentingan perampokan sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah di Sudan.
Sudan merupakan negara terbesar ketiga di Afrika. Mayoritas penduduknya muslim dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti piramida yang lebih banyak daripada Mesir serta Sungai Nil yang lebih panjang. Sudan juga merupakan produsen emas Arab terbesar.
Namun, dalam sistem kapitalisme, kekayaan yang dimiliki Sudan tidak membuatnya menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Justru hal itu menjadi bencana bagi rakyatnya. Lembaga-lembaga internasional dan aturan-aturan yang dibuat dalam kerangka kepentingan melanggengkan hegemoni negara-negara adidaya terhadap negeri-negeri muslim, termasuk Sudan.
Sudan hanya menjadi objek permainan dan perebutan kekuasaan. Amerika Serikat dan Inggris memiliki kepentingan politik dan ekonomi di Sudan, terutama dalam menguasai sumber daya alamnya. Mereka menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk menguasai Sudan tanpa peduli dengan nasib penduduk lokal.
Karena itu, umat harus dinaikkan level berpikirnya agar mampu membaca seluruh problem yang terjadi di dunia dalam kacamata ideologis, bukan sekadar isu politik atau konflik kekuasaan semata. Umat harus menyadari bahwa konflik yang terjadi di Sudan, Palestina, atau perang ketidakadilan yang terjadi pada hari ini sejatinya merupakan bagian dari pertarungan ideologis antara Islam dan kapitalisme.
Hanya dengan pandangan yang jernih dan bijak berdasarkan akidah, umat akan memahami bahwa solusi sejati adalah kembalinya kehidupan Islam dalam naungan khilafah, bukan kompromi dengan sistem sekuler. Sebab, khilafah akan memulihkan keadaan menjadi normal kembali dengan cara hidup Islam.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan ketakwaan, bukan sebagai rampasan sebagaimana sistem hari ini. Khilafah akan menghapus segala bentuk hegemoni asing yang mencengkeram dan merampas kekayaan negeri-negeri muslim.
Khilafah berfungsi sebagai pelindung dan pengatur urusan umat, bukan alat untuk menindas dan merampas. Kesadaran umat akan pentingnya khilafah adalah sebuah keniscayaan yang mampu melawan hegemoni negara-negara kafir Barat yang terus membuat umat Islam terjajah, terpecah, dan menderita.
Khilafah adalah sistem yang akan menyatukan negeri-negeri Islam dan melindungi seluruh umat manusia dari penindasan. Hal itu pernah terjadi, sebagaimana sejarah membuktikan bahwa kekhilafahan pernah berjaya selama 14 abad dan mampu menjamin perdamaian, menegakkan keadilan, melindungi minoritas, serta mengatur hubungan antarnegara dengan prinsip kemuliaan dan kemanusiaan.
Wallahu a‘lam bish-shawab.