Retreat Pejabat, Akankah Membawa Manfaat untuk Rakyat ?

Oleh : Khusnul Khotimah, SP.
Pemerhati Umat

Jajaran anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah selesai mengikuti acara Retreat Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Acara retreat Akmil di Magelang itu dilaksanakan selama 3 hari mulai Jumat 25 Oktober sampai Minggu (27/10/2024). Aktivitas yang dilakukan antara lain senam pagi, sarapan bersama, latihan baris-berbaris, pengarahan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden, serta pembelajaran tentang pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.(Liputan6.com, 28-10-2024)

Apa itu Retreat ?
Retreat berasal dari bahasa asing, dan dalam bahasa Indonesia, belum ada padanan resmi untuk kata retreat. Namun, media massa sering menyebutnya sebagai pembekalan. Dalam konteks organisasi, retreat merupakan kegiatan di mana anggota berkumpul di luar lingkungan kerja atau aktivitas rutin untuk melakukan evaluasi, refleksi, perencanaan, dan mempererat hubungan antar anggota. Biasanya kegiatan seperti ini diadakan di lokasi yang tenang, jauh dari suasana kerja sehari-hari.

Menurut Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara eksklusif, yang ditayangkan SCTV pada tanggal 27 Oktober 2024, acara ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelantikannya sebagai Presiden. Prabowo mengatakan bahwa sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari suatu partai. Untuk itu harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elite, tokoh-tokoh politik. Dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Selain itu  juga pentingnya bonding serta team building , team work yang saling mendukung dan saling mengisi.

Retreat pejabat, mampukah memperbaiki kondisi Rakyat ?

Menjadi penguasa dan pejabat yang bertugas  mengurus rakyat memang membutuhkan tim yang solid dan memiliki visi dan misi yang sama. Penguasa dan pejabat negara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan mewujudkan kesejahteraan serta kehidupan yang layak bagi rakyatnya.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat tentu membutuhkan visi dan misi yang jelas dan sistem pemerintahan yang bersih dan mampu menegakkan aturan-aturan dengan tegas.

Berhasilnya suatu tujuan dalam pemerintahan harus didukung dengan sumberdaya manusia yang handal dan ahli di bidangnya, juga dalam kerangka sistem pemerintahan yang baik.  Selama ini sudah berganti kepemimpinan berulangkali dengan kabinet yang berganti-ganti bahkan reshuffle yang juga sering dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, bahkan menambah keterpurukan rakyat disegala bidang. Hal ini terjadi karena, pemilihan presiden beserta kabinetnya tidak dilandasi dengan kemampuan dan keahlian yang mumpuni.

Pemilihan pejabat menteri sebagai pembantu presiden, kental dengan aroma bagi-bagi kekuasaan, bahkan politik balas budi. Tidak aneh, jika penempatan pejabat hanya sekedar karena kedekatan personal ataupun kontrak politik yang disepakati sebelumnya oleh parpol pengusung dan pendukung.

Seperti yang dikutip oleh  tirto.id (21 Oktober 2024), Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengakui adanya tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra. Dalam Kabinet Merah Putih, kader-kader Partai Golkar mengisi delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri. Sebagai gantinya, Partai Gerindra dapat mendudukkan kadernya di posisi Ketua MPR RI. Semula, Bahlil bercerita bahwa saat penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, dirinya terus menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Saat itu, Golkar, kata dia, hanya mendapatkan jatah lima kursi menteri.  Golkar memutuskan untuk mengompensasi kursi Ketua MPR RI yang seharusnya milik partai berlogo pohon beringin itu kepada Gerindra.

Fakta ini memperkuat adanya indikasi bagi-bagi kekuasaan yang terjadi saat ini, bukan sekedar dugaan, tetapi sudah nyata-nyata ada bukti dan pengakuan. Pada akhirnya, pejabat yang ditunjuk bukanlah orang-orang pilihan yang ahli dibidangnya. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja para pejabat ini. Bagaimana mungkin melaksanakan suatu amanah yang besar, yaitu mengurusi urusan umat tanpa bekal keahlian yang mendukung. Maka wajar, jika banyak lembaga pemerintah yang salah urus negara yang menjadikan kondisi negara semakin kacau dan jauh dari keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat hanya jadi tumbal berbagai kebijakan yang semakin hari semakin membebani rakyat.

Selain pejabat yang kurang kompeten, faktor lain yang menjadikan jauhnya harapan tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, adalah karena penerapan sistem pemerintahan Kapitalisme -Sekular. Penerapan sistem Kapitalisme Sekular yang merupakan sistem aturan buatan manusia, menjadikan kesenjangan yang jauh antara golongan kaya dengan golongan miskin. Ibarat hukum rimba, siapa yang kuat maka dia berkuasa dan siapa yang lemah maka akan tersingkir.

Sistem Kapitalisme Sekular yang diterapkan di negeri ini telah menciptakan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Segala bidang kehidupan tidak ada yang berjalan dengan baik, persoalan sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan peradilan, pendidikan , kesehatan, dll terus bertambah dan semakin menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan . 

Sistem Pemerintahan Islam Solusi Yang Benar dan Tepat

Islam adalah sistem aturan yang lengkap dan menyeluruh, yang diberikan oleh Alloh SWT pencipta manusia. Sistem Islam telah dicontohkan penerapannya oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara paripurna diseluruh aspek kehidupan.  Terbukti selama 13 abad Islam telah mengalami kejayaan di dunia, dan umat Islam berada pada puncak peradaban dengan sistem Islam.

Kemajuan yang dinikmati oleh umat Islam membawa kebaikan dan kesejahteraan tidak hanya dibidang ekonomi, tetapi mencakup semua bidang, baik ilmu, teknologi, kesehatan, pendidikan, peradilan, dll.
Masyarakat Islam mengalami keberhasilan dan puncak kegemilangan peradaban, disaat bangsa Barat masih dibelenggu dengan kegelapan. Semua ini dirasakan oleh umat Islam karena ketundukan dan ketaatannya dalam menjalankan syariat Alloh diseluruh aspek kehidupan.

Pemimpin dan pejabat negara diserahkan kepada seseorang yang memiliki keahlian. Mereka adalah orang-orang yang mengemban amanah jabatan, semata-mata dalam rangka melayani umat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas amanah yang diberikan, karena mereka tidak hanya mempertanggungjawabkan jabatannya dihadapan manusia, tetapi pertanggungjawaban langsung dihadapan Alloh SWT.

Penerapan sistem pemerintahan, sistem hukum dan peradilan, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem sosial, sistem ekonomi dan yang bisang-bidang lainnya, semua berlandaskan kepada aturan Alloh baik yang tercantum dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, maupun ijma' sahabat.

Ketika semua itu dijalankan sepenuhnya dengan dorongan ketaatan kepada Alloh SWT dan RasulNya, maka Alloh SWT memberikan keberkahan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Alloh SWT dalam QS. Al- A'raf :96
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَ خَذْنٰهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَكْسِبُوْنَ
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Demikianlah, sudah jelas seruan Alloh SWT,  bahwa umat Islam akan mulia dan sejahtera dibawah naungan Islam, Sudah saatnya umat Islam sadar dan kembali menerapkan aturan-aturan Islam secara Kaffah, dalam wadah sistem Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu Daulah Khilafah Islamiyyah.

Wallahu 'alam bi showaab.