Program Makan Siang Gratis, Benarkah Demi Peningkatan Kualitas Generasi?

Oleh : Raodah Fitriah, S.P
Aktivis Muslimah Bima

Susu ikan pada program makan siang presiden terpilih, Prabowo Subianto, menuai banyak pro kontra publik. Susu ikan merupakan asupan protein pengganti susu sapi, yang mana produk ini turunan dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah menyerupai susu. Banyak orang mempertanyakan ketersediaannya, manfaatnya hingga perbandingan gizinya dengan ikan utuh (Kompas.com, 13/09/2024).

Bukan hanya mengundang pro kontra publik nasional, namun juga media internasional ikut mengkritik program tersebut. Misalnya koran asal Singapura, _The Straits Times_, mengatakan susu ikan bukanlah alternatif terbaik bagi anak-anak karena kadar gula yang sangat tinggi dan tidak didukung secara ilmiah mengenai manfaat kesehatan jangka panjang. Bahkan surat kabar Australia, The Sydney Morning Herald, dalam artikel yang berjudul _"an Election Promise of Free Food May End Up with Fish Milk on the Menu"_ menjelaskan, untuk merealisasikan hal tersebut membutuhkan biaya yang banyak. Jika terealisasi pada tahun 2029 akan menelan biaya sebanyak 44 miliar dolar AS setiap tahunnya atau hampir 2 persen dari PDB Indonesia. Bahkan naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan saat ini (CNN Indonesia, 13/09/2024).

Wacana Peningkatan Kualitas Generasi

Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia (mammae). Namun susu ikan yang dibahas di sini adalah hasil dari ekstrak protein ikan, bukan hasil perah. Dalam penamaannya saja tidak sesuai dengan standar internasional CODEX Alimentarius Commission (CAC) dan SNI (Kompas.com, 11/09/2024).

Bahkan MenkopUKM pada Agustus 2023 yang lalu telah meresmikan PT. Berikan sebagai produsen susu ikan dengan kapasitas produksi 30 ton per bulan (Kompas.com, 13/09/2024).

Apakah benar susu ikan bisa meningkatkan kualitas generasi? Nyatanya tidak. Dilihat dari beberapa faktor. _Pertama_, jenis ikan yang diolah adalah jenis ikan dengan nilai ekonomi yang rendah seperti ikan petek, selar, tamban dan belok yang memiliki kandungan yang jika dilakukan hidrolisasi akan merusak mutu gizi yang terkandung dalam ikan.

_Kedua_, permasalahan yang ada di Indonesia hari ini sangat kompleks. Mulai dari isu ketahanan pangan, stunting dan gizi buruk yang membutuhkan penanganan serius. Adanya program makan siang gratis dengan menu susu ikan tidak mampu menjadi solusi untuk mencegah masalah, yang ada bahkan hanya menambah permasalahan baru.

Ketiga, anggaran yang digunakan sangat besar dan akan menguras dana APBN. Program makan siang ini hanya menambah jumlah utang negara dan menguntungkan sebagian pihak.

Kebijakan Ngasal dalam Sistem Kapitalisme

Sesungguhnya paradigma berpikir pemerintah hanya berfokus pada nilai ekonomi. Artinya yang menjadi tujuan bukanlah memperbaiki gizi generasi, namun memikirkan keuntungan semata. Apalagi dengan melakukan mitra dengan pihak swasta, maka akan terjadi peningkatan _demand_ di masyarakat yang akan memicu peningkatan _supply_ besar-besaran di tataran pemilik modal.

Inilah buah penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Kebijakan yang ditempuh seolah untuk menyelesaikan persoalan rakyat, padahal hanya membuka peluang usaha kepada korporasi dan oligarki.

Terungkap dalam program makan siang gratis. Faktanya pemerintah berlepas tangan dari mengurusi urusan rakyat dalam hal mewujudkan ketahanan pangan dan generasi yang sehat dan kuat. Negara dengan sistem demokrasi kapitalisme bersembunyi di balik _frame_ isu generasi untuk membangun industrialisasi. Nyatanya pemerintah hanya menjadi alat bagi korporasi untuk melanggengkan kekuasaannya agar dengan mudah mengambil alih SDA.

Jaminan Pemenuhan Gizi Generasi Hanya Bisa Paripurna dalam Sistem Islam

Dalam negara Islam yakni khilafah akan melahirkan penguasa yang ikhlas melayani umat dengan perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi. Generasi dipandang sebagai cikal bakal aktor pembangunan peradaban mulia di masa depan, sehingga hak dan kebutuhannya akan dijamin oleh negara.

Jaminan yang diberikan oleh khilafah berupa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Khilafah akan memberikan jaminan secara kolektif bahkan individu per individu. Kesejahteraan akan diraih dengan konsep yang ditetapkan syariat dan didukung oleh sistem keuangan (baitulmal).

Dalam urusan pangan, khilafah menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Sehingga memudahkan seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan kedaulatan pangan menjadi hal yang mutlak bagi khilafah, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mudah dijangkau. Syariat juga akan mengatur hal kepemilikan dalam bidang pertanian.

Negara juga mendukung sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan. Distribusi merata hingga penetapan harga sesuai dengan _supply and demand_. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi, khilafah akan menerapkan politik industri yang bertujuan untuk kemandirian industri. Sehingga negara fokus membangun industri alat-alat  produksi yang berbasis teknologi untuk pengembangan pertanian dan pangan agar negara tidak bergantung pada perindustrian pihak swasta apalagi asing.

Jaminan pemenuhan gizi bagi generasi dibutuhkan untuk membentuk pribadi muslim yang tangguh, yakni muslim yang memiliki kekuatan aql (akal), nafs (jiwa), dan jism (jasmani). Dalam Islam, seluruhnya akan dipastikan terwujud oleh negara, baik melalui mekanisme langsung (kebijakan negara) maupun tidak langsung (para orangtua dipastikan mampu menjalankan peran pengasuhan dengan optimal).

Wallahu a'lam.