Program Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi Indonesia Maju

Oleh : Eva Patonah
Aktivis Dakwah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu visi presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia maju, mandiri dan berkeadilan. Di mana program MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, meningkatkan kualitas pangan dan mengurangi stunting. Tak heran jika anggaran yang telah diturunkan untuk program ini mencapai Rp.71 triliun, dengan sasaran pendistribusiannya ke seluruh peserta didik mulai jenjang PAUD hingga SMA, kemudian para santri hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Namun program ini membatasi anggarannya sebesar Rp.10.000/porsi dan dengan nominal tersebut  tidak memadai untuk menyediakan makanan begizi lengkap karena tidak sebanding dengan bahan pokok yang harganya semakin tinggi.

Selain itu, ditemukan banyak bermunculan masalah dikarenakan Badan Gizi Nasional masih lemah dalam aturan dan praktiknya di masyarakat. Berbagai persoalan yang muncul menurut Kebijakan Publik Erwin Permana, adalah akibat perencanaan dan pelaksanaan program MBG yang kurang serius, mulai dari anggaran hingga sasaran. Misalnya dari anggaran saja sudah terlihat, yang mana awal perencanaan sebesar Rp. 460 triliun namun dipangkas menjadi Rp. 71 triliun. Hingga ada beberapa orang tua mengeluh terkait MBG dengan Rp.10.000/porsi. Kemudian dari sisi sasaran, ternyata hanya anak-anak sekolah saja yang mendapatkan MBG. Itu pun di berikan pada jam makan siang saja. Padahal kebutuhan makanan bergizi adalah hak semua rakyat dan butuh sepanjang hari.

Lalu bagaimana dengan kualitas MBG ini ?
Di berbagai lokasi ditemukan makanan yang diberikan tidak lagi higienis. Kemudian dengan selera makan anak yang bervariasi di setiap daerah  sehingga masih banyak makanan yang disajikan tidak di terima oleh anak-anak sekolah. Masalah baru juga ditemukan bahwa program ini kurang berpihak kepada UMKM dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan skala besar saja. Sementara pengusaha kantin dan UMKM yang selama ini bergantung pada siswa justru malah kehilangan pelanggan.

Sungguh ini kedzaliman yang nyata. Pemerintah yang menjalankan sistem kapitalisme tidak akan pernah mendapatkan sumber pendapatan yang kokoh untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya. Sebab sumber utama pendapatan negara kapitalisme hanya dari pajak dan utang. Di negeri Ini pajak menyumbang 80% dari target APBN. Di ungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa pendapatan negara hingga akhir oktober 2024 mencapai Rp. 2.247 triliun dan telah mencapai lebih dari target. Padahal pajak itu sendiri adalah hasil palak negara kepada rakyat. Semakin besar jumlah dan banyaknya yang di pungut pajak, maka semakin menderita pula rakyat. Membiayai segala urusan dan kebutuhan rakyat, termasuk program MGB ini seharusnya menjadi tanggung jawab penuh negara.

Di dalam sistem Islam, negara tidak akan kekurangan anggaran dana untuk mengurus rakyat, termasuk dalam menyediakan makanan bergizi dan halal, selama negara tersebut menerapkan sistem Islam secara kafah. Dalam sistem Islam, negara memliki sumber pendapatan yang kokoh. Kebijakan makan gratis di dalam negara Islam bukan sekadar bersifat materi untuk mendapatkan kesehatan dan kecukupan gizi. Lebih dari itu, yakni merupakan wujud ketaatan penguasa dalam menjalankan tugasnya menerapkan hukum Allah SWT. Hadis Rasul SAW :

"Barangsiapa pada pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu seolah olah dunia telah dikumpulkan untuknya"
(HR. Tirmidzi dan ibnu majah).

Wallahu A'lam Bisshawwab