Pilgub dan Harapan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat

Oleh : Haerini Udin
Pemerhati Masalah Sosial

Kontestadi politik untuk memilih kepala daerah (Pilkada) tak lama lagi akan digelar, tak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya, pada 27 November 2024 mendatang, Sulawesi Tenggara akan melaksanakan pemilihan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) periode 2024-2029. Ini berarti, harapan dan nasib rakyat Sultra untuk lima tahun ke depan berada di tangan calon gubernur terpilih nantinya. 

Melansir detiksulsel.com (30/4/2004), peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Denny JA Ikrama Masloman mengungkap, 65 persen  warga Sulawesi Tenggara menginginkan gubernur dengan kemampuan memecahkan masalah ekonomi tanpa mempertimbangkan asal usul etnis calon gubernur.
Menurutnya, publik yang memilih atas pertimbangan calon gubernur yang sama latar belakang etnis hanya 10,5 persen. Yang memilih berdasarkan pertimbangan calon yang memberikan bantuan sebesar 9,3 persen  dan sebesar 14,6 persen lainnya tidak menjawab. 

Selain itu, pada kategori kelompok usia dilaporkan jika mereka yang terkategori pemilih muda dan milenial angkanya jauh lebih besar. Pemilih usia di bawah 29 tahun sebesar 69,2 persen, pemilih usia 30-39 sebesar 76.7 persen, pemilih usia 40-49 tahun sebesar 59,8 persen dan 58,1 persen berusia di atas 50 tahun.
Adapun jumlah pemilih yang mempertimbangkan  kemampuan calon gubernur dalam memecahkan masalah ekonomi semuanya di atas 50 persen. 

Antara Harapan dan Impian

Sudah berulang kali pemerintah melaksanakan pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara. Berulang kali pula, setiap menjelang pemilihan, rakyat disuguhi janji-janji kesejahteraan ekonomi ala sistem kapitalisme demokrasi. Sayangnya, semua itu hanya sebatas janji. Sementara, problematika kehidupan masyarakat tak kunjung terselesaikan. Berulang kali, hidup sejahtera yang menjadi dambaan rakyat kebanyakan, hanya mengambang antara impian dan harapan. Teramat sulit untuk diwujudkan dalam kenyataan. 

Meskipun sistem demokrasi memiliki prinsip "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", namun pada faktanya, setiap kebijakan yang lahir dari pemikiran demokrasi ini tidak pernah memihak kepada rakyat. Tak hanya sekali dua kali kita menyaksikan ujuk rasa dalam menolak suatu kebijakan. Contohnya saja, beberapa kebijakan publik seperti pengesahan Undang-undang Ciptaker yang mendapat respon penolakan dari masyarakat hingga menimbulkan gelombang unjuk rasa para buruh dan mahasiswa untuk mendesak pemerintah mencabut undang-undang tersebut. 

Belum lagi, persoalan negeri ini semakin lengkap dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa aturan negara yang berasal dari sistem kapitalisme demokrasi bukan hanya melahirkan oknum pejabat korup. Melainkan juga telah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Sejatinya, kesejahteraan ekonomi mustahil diraih jika akar masalah, yakni sistem kapitalisme demokrasi masih menguasai negeri ini. Olehnya itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai kerusakan sistem kapitalisme demokrasi. 

Solusi Islam

Kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijaga. Dalam sistem Islam, karakter seorang pemimpin dilihat dari seberapa kuat keterikatannya dengan syariat Islam. Pemimpin adalah seseorang yang harus memahami dengan benar bahwa ia adalah pelayan bagi rakyat, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban yang di akhirat kelak. 

Rasulullah saw. bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim). 

Pemimpin dalam Islam akan menjalankan perintah Allah Swt. dengan menerapkan syariat Islam secara total/ sempurna. Karakter pemimpin yang amanah tidak akan kita dapati pada sistem negara kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Kapitalisme telah menjadi akar masalah yang melahirkan pemimpin-pemimpin zalim. Sementara, sistem Islam melalui keteraturan yang berasal dari sang pencipta telah membentuk karakter pemimpin, masyarakat dan negara yang bertakwa. 

Dengan demikian, semakin jelas, betapa penting dakwah kepada Islam. Sebab, dengan menyeru dan memahamkan umat tentang syariah Islam Kaffah serta mengajak mereka untuk mengkaji Islam secara intensif, akan terwujud opini dan kesadaran umum, bahwa hanya dengan penerapan sistem Islam secara total, kesejahteraan di tengah masyarakat akan terwujud. 

Wallahu 'alam bishawaab.