Pengentasan Kemiskinan Mustahil Terjadi Dalam Kapitalisme

Oleh : Rifdatul Anam

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi PR besar bagi hampir di setiap negeri. Begitu banyak usaha dan tindakan untuk mengentaskan kemiskinan secara global, tapi tidak memberikan hasil yang nyata. Parahnya, negara yang mengalami kemiskinan adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti Indonesia.

Tingkat kemiskinan dan kelaparan di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Salah satu penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia adalah sektor pertanian. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, di Menara Danareksa, Jakarta Pusat. (Tirtoid, 22/11/2024).

Menurut data yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian ada sebanyak 47,94 persen dari total penduduk miskin. Dari total persentase tersebut, 24,49 persen di antaranya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan 22,53 persen lainnya bertani dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar.

Sungguh ironis, kemiskinan banyak dirasakan para petani di negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah. Ini menunjukkan bahwa petani mengalami banyak masalah, mulai dari produksi hingga distribusi yang mempengaruhi pendapatan petani. Subsidi pupuk yang dicabut atas kebijakan penguasa menjadikan petani tidak semangat untuk meningkatkan produksi lantaran biaya yang sangat mahal sehingga akan menghambat pertaniannya.

Sementara, pemerintah menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan, yang artinya pemerintah mengandalkan pada sektor pertanian untuk mewujudkan pengentasan Kemiskinan dan kelaparan. Lalu, apakah mungkin swasembada terwujud jika petani mengalami sulitnya hidup?

Lebih mirisnya, ternyata masih ada penduduk miskin dan miskin ekstrem yang belum terdata oleh survei atau sensus penduduk. Sebab dari mereka banyak yang hidup berpindah-pindah dan tidak jelas tempat tinggalnya. Dan bisa saja penduduk miskin dan miskin ekstrem jumlahnya lebih banyak dari yang terdata BPS. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko.

Pengentasan kemiskinan hari ini hanya ilusi. Jika negara masih menerapkan sistem kapitalisme, yang ada malah menjadikan kemiskinan terjadi secara struktural. Ketiadaan peran negara dalam sistem ini membuat rakyat berjuang sendiri di tengah gempuran kesulitan hidup. Ketimpangan ekonomi semakin jelas, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin terjebak dalam kemiskinan. Karena sistem ini memberlakukan seperti hukum rimba, siapa yang kuat dan berkuasa, dialah yang akan menang. Sedangkan negara hanya sebagai regulator dan pembuat kebijakan atas pesanan para kapitalis.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme akan meliberalisasi semua sektor, termasuk pertanian. Kepemilikan lahan dibatasi sehingga petani susah bergerak. Pembangunan yang dilakukan terus menerus mengakibatkan tidak adanya lahan untuk menyerap air dan dapat menyebabkan banjir. Hal ini dapat lebih merugikan petani. Dan kemiskinan terjadi secara sistemis.

Juga, sumber daya alam yang melimpah seharusnya dikelola negara malah diserahkan kepada asing, yang keuntungannya hanya dinikmati segelintir orang saja, dan rakyat mendapatkan sisa limbah yang mencemari lingkungan. Jika semua sumber daya alam dikuasai asing, rakyat tak mendapat apa-apa, sehingga kemiskinan semakin meningkat, karena rakyat tak dapat memenuhi kebutuhannya.

Berharap pada sistem kapitalisme adalah hal yang sia-sia, justru semakin membuat kecewa. Sistem ini adalah sistem yang memakmurkan oligarki dan pemilik modal, bukan rakyat sebagaimana mestinya. Hanya Islam yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem ekonomi islam.

Sistem ekonomi Islam meniscayakan negara memiliki sumber pemasukan yang banyak, yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan hasilnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat, berupa fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Karena sejatinya sumber daya alam yang meliputi air, api dan padang rumput adalah milik umum dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Rasulallah saw bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Disamping itu, Islam juga memiliki sumber pemasukan negara yang berasal dari jizyah, fai, kharaj dan ghanimah. Dengan sistem ekonomi islam akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. Rakyat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Rakyat tak lagi khawatir akan masalah pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya, karena negara telah memfasilitasinya. Pengentasan kemiskinan dapat terselesaikan hanya dengan sistem Islam.

Pemimpin dalam Islam akan bertanggung jawab atas amanah yang ada dipundaknya, dia adalah pengurus rakyat. Pemimpin dalam sistem islam akan memastikan rakyatnya tidak ada yang kesulitan dan kelaparan. Sebagaimana seorang khalifah Umar bin Khatthab yang rela memanggul gandum sendiri ketika dia menemukan ada rakyatnya yang tidak makan. Hal itu dilakukan demi rasa tanggung jawab dan menjalankan amanah sebagai pemimpin.

Jadi, sudah semestinya untuk menjalankan pemerintahan yang mensejahterakan rakyat, seorang pemimpin harus mengadopsi konsep Islam yang sejatinya aturannya berasal dari sang pencipta. Dengan begitu tak ada lagi rakyat yang miskin dan kelaparan.