Penganggaran Mobil Dinas 1,4 M Dikala Rakyat Susah, Apakah Pantas?

Oleh : Taruka Sarah
Ponpes Khoiru Ummah Al-Hufadz, 09 Febuari 2025

Pemkot Tasikmalaya menganggarkan di APBD 2025 untuk pembelian mobil dinas baru. Mobil dinas ini nantinya akan digunakan oleh pasangan Walikota dan wakil walikota Tasikmalaya. Adapun uang yang telah disiapkan mencapai lebih dari Rp 1 miliar untuk pembelian 2 unit mobil dinas tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh wakil ketua DPRD kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, "pembelian mobil dinas wali kota dan wakil wali kota ada dianggarkan." (15/1/2025).

Ia mengatakan Rp 1,4 miliar dan itu sudah masuk di APBD 2025. "Kalau nilai persisnya saya harus melihat dulu dokumenya,tapi sekitar segitu (1,4 miliar)." Ia mengatakan bahwa hal tersebut normatif alias sesuai dengan aturan, sebagai bagian dari pemenuhan fasilitas penunjang kinerja kepala daerah,"Ya normatif,tak ada masalah sesuai aturan." Ia juga mengatakan bahwa aturan mobil dinas diatur hingga ke spesifikasi mobil. "Kan ada aturannya, sampai kapasitas mesinnya pun ada aturannya, 2500 CC."

Sementara itu tentang rencana pembelian mobil dinas ini, sekretaris Daerah kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh belum memberikan jawaban. Dihubungi Via pesan telepon sejak Selasa (14/1/2025), Asep belum memberikan jawaban. Salah Seorang ketua RT di kelurahan Sirnagalih kecamatan Indihiang mengatakan komitmen Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi, yang meminta anggaran mobil dinas dialihkan ditiru juga oleh walikota Tasikmalaya Terpilih.

Seharusnya Pemdu mempertimbangkan urgensi dalam pengadaan mobil dinas dengan harga yang fantastis ini. Walaupun mobil dinas merupakan fasilitas yang diberikan untuk walikota dan wakilnya, tapi akan jadi sangat berlebihan dengan disediakannya dana yang sebesar ini. Padahal jika dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, jumlah sebanyak itu akan sangat lebih bermanfaat.

Nyatanya besaran proyek ini tidak mempertimbangkan keprihatinan kondisi ekonomi rakyat yang terpuruk. Padahal, seperti yang kita ketahui anggaran tersebut adalah anggaran negara atau daerah yang seharusnya lebih diPrioritaskan untuk kepentingan rakyat. Tidak bisa dipungkiri bahwa proyek ini tidak pantas di Sahkan ditengah karutnya problematika bangsa.

Jika pengadaan Proyek tersebut adalah agar kerja menjadi optimal, para anggota dewan tersebut dianggap selayaknya "anak emas". Padahal kinerja mereka masih banyak diprotes publik. Masih banyak program yang tidak menyentuh esensi persoalan, bahkan banyak program yang dikerjakan dengan kesan "pesanan" para oligarki yang jauh dari maslahat rakyat.

Inilah hasil dari sistem politik demokrasi yang melahirkan para pejabat yang acuh terhadap problematika rakyat. Mereka hanya berkuasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,dan partainya. Sesungguhnya proyek minus empati seperti ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya proyek mubazir yang selalu saja diproduksi sistem demokrasi.

Sejatinya ada sistem lain yang lebih paripurna untuk mengurus seluruh urusan, dari hal terkecil hingga yang paling besar. Sistem ini adalah sistem Islam. Dalam sistem ekonomi nya, Islam mengharamkan kepemilikan publik dikuasai swasta sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi dengan tuntas.

Sistem pendidikan nya pun melahirkan para individu bertakwa yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi dalam diri para pejabatnya. Islam mendidik generasinya untuk menjadi pemimpin yang amanah dan adil kepada seluruh rakyatnya, serta tidak berat sebelah kepada pihak manapun.

sisi gelap sistem demokrasi sudah jelas menjadi bukti bahwa demokrasi bukanlah sistem yang dibangun untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Jadi, masihkah mau mempertahankan sistem ini?