Pemerataan Pembangunan  Merata dengan Solusi Islam

Oleh : Ummu Qianna

Pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia masih belum merata di berbagai pelosok daerah. Padahal, transportasi adalah elemen penting yang menjadi penghubung antarwilayah, mendukung pengembangan ekonomi, dan mempercepat pembangunan. Tak hanya itu, transportasi juga berperan sebagai urat nadi ekonomi rakyat, yang menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Namun, kenyataan yang ada saat ini menunjukkan banyak daerah masih terisolasi akibat kurangnya akses transportasi yang memadai. 
 
Menurut laporan dari wartabromo.com, seorang pemuda dari Kabupaten Pasuruan mengungkapkan keluhannya mengenai kondisi jalan di desanya yang rusak parah. Jalan tersebut belum pernah diperbaiki sejak tahun 2008 dan tampak diabaikan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, pembangunan besar-besaran justru difokuskan di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam sering disebut sebagai salah satu kendala utama dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, pegunungan, dan sungai memerlukan biaya besar untuk membangun infrastruktur transportasi. Selain itu, keterbatasan anggaran pembiayaan menjadi alasan lain yang kerap disampaikan pemerintah untuk menjelaskan lambannya pembangunan transportasi di daerah terpencil. 
 
Namun, persoalan sebenarnya bukan semata terletak pada kondisi geografis atau anggaran yang terbatas, melainkan pada kegagalan negara dalam mengurus dan menjaga kepentingan rakyat. Kepemimpinan sekuler yang saat ini mendominasi lebih banyak berfungsi sebagai regulator dan fasilitator kepentingan pemodal, serta bertindak layaknya pebisnis. Hak rakyat dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi sering dihitung berdasarkan prinsip untung rugi. Infrastruktur hanya akan dibangun jika terdapat keuntungan ekonomi dengan skema investasi tertentu. 
 
Ketidakpedulian pemerintah terhadap kebutuhan rakyat tampak jelas dari banyaknya usulan perbaikan jalan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Rakyat sering mengajukan aspirasi ini berulang kali setiap tahun, tetapi hasilnya tetap nihil. Jalan-jalan rusak yang dibiarkan tanpa perbaikan menjadi bukti nyata abainya penguasa terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warganya. 
 
Sebaliknya, dalam Islam, infrastruktur jalan merupakan salah satu hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan jalan yang tersedia memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai, sehingga mempermudah kehidupan rakyat. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh di semua aspek kehidupan memungkinkan negara memenuhi kebutuhan ini tanpa memperhitungkan keuntungan material atau bergantung pada swasta. 
 
Sistem Islam memberikan solusi menyeluruh untuk mengatasi masalah ini. Negara dalam Islam memiliki banyak sumber pemasukan anggaran yang tidak hanya bergantung pada pajak atau utang. Di antaranya adalah hasil pengelolaan sumber daya alam, zakat, fai, dan lainnya, yang dikelola untuk kepentingan rakyat secara mandiri. Dengan model pembiayaan seperti ini, negara tidak perlu tunduk pada kepentingan investor atau pemodal. 
 
Salah satu prinsip dasar dalam sistem Islam adalah bahwa pelayanan terhadap rakyat adalah kewajiban, bukan opsi. Infrastruktur transportasi, termasuk jalan, dibangun bukan karena menguntungkan secara ekonomi, tetapi karena itu adalah hak rakyat yang harus dipenuhi. Negara dalam Islam tidak akan menunggu skema investasi dari pihak ketiga untuk membangun jalan yang dibutuhkan masyarakat. 
 
Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam Islam didasarkan pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi target ekonomi tertentu. Jalan-jalan dibangun untuk mendukung kehidupan rakyat secara langsung, seperti mempercepat distribusi kebutuhan pokok atau memudahkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Semua dilakukan tanpa diskriminasi terhadap daerah tertentu. 
 
Dalam sistem Islam, pemimpin bertanggung jawab penuh kepada Allah atas pelayanannya kepada rakyat. Kepemimpinan seperti ini mendorong penguasa untuk selalu memprioritaskan kebutuhan rakyat di atas segalanya. Dengan demikian, transportasi yang layak bukan lagi menjadi barang mewah bagi sebagian orang, melainkan hak dasar yang dirasakan merata oleh semua. 
 
Pembangunan infrastruktur transportasi secara merata menjadi salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan dalam Islam. Sistem ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga membangun keadilan sosial yang memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya tanpa terkecuali. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, problem yang dihadapi masyarakat hari ini dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Wallahu'alam bii shawwab