Pelayanan Ibadah Haji Semakin Tak Optimal dan Memprihatinkan

Oleh : Huda Reema Naayla
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Ibadah haji adalah momentum puncak yang dihadiri oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Tentu saja ibadah haji ini hanya berlangsung satu kali dalam setahun dan berlangsung di bulan Dzulhijah. Namun sayangnya, persiapan dan pelayanan untuk ibadah haji ini makin hari kian tidak optimal dan sangat memprihatinkan.

Sebagaimana yang diungkap Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, kondisi akomodasi jemaah sangat memprihatinkan. Tenda jemaah haji Indonesia minim kapasitas hingga layanan toilet yang antre berjam-jam. Bahkan, Ketua Timwas Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyayangkan tenda sempit membuat ruang gerak jemaah tak lebih dari 1 meter. Kondisi ini mengakibatkan banyak jemaah yang tidak kebagian tempat tidur di dalam tenda. Tak cuma masalah tenda, kondisi toilet jadi keluhan jemaah RI lantaran jemaah bisa antre berjam-jam (cnbcindonesia.com, 20/6/2024)

Oleh karenanya, anggota tim pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Haji DPR untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji (Kompas.com 14/06/24).

Memang, ibadah haji sudah usai, namun masih menyisakan banyak permasalahan dalam banyak aspek, mulai dari kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah.  Semua itu memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan aspek periayahan yang optimal. Perlu diketahui, untuk bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya diperlukan biaya yang fantastis dan harus menunggu dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Maka dengan adanya fenomena seperti di atas, membuktikan bahwa bisnis dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Semua itu buah komersialisasi pengurusan sebagai akibat sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Penyelenggaraan ibadah tak luput dari ajang bisnis kelompok tertentu. Dampaknya jemaah tidak mendapatkan kenyamanan dalam beribadah di tanah suci. Usulan membuat pansus nyatanya tak akan mampu menyelesaikan persoalan karena akar masalahnya adalah paradigma pelayanan haji dialam sistem kapitalisme. Fenomena ini selaras dengan kiasan, di situ ada harga tentu ada fasilitas.

Sayangnya ini tidak selaras dengan sistem Islam dalam menghadirkan pelayanan kepada jemaah ibadah haji sebagai tamu Allah SWT. Islam menetapkan negara sebagai ra’in, pelayan rakyat, yang akan mengurus rakyat dengan baik sehingga nyaman apalagi dalam menunaikan ibadah. Tentu ini diikuti dengan karakteristik pemimpin yang amanah dan jujur. Amanah adalah ciri pemimpin dalam Islam, karena dibangun atas kesadaran akan adanya hari penghisaban kelak.  Selain itu, Islam juga memiliki mekanisme/birokrasi yang sederhana dan praktis serta profesional sehingga memberi kenyamanan pada rakyat, apalagi saat mereka menunaikan salah satu rukun Islam.[]