Membaca Ulang Arah MBG, demi Kepentingan Rakyat atau Rezim?

Foto: RRI/Kgs M Irpan

Oleh : Ummi Balqis
Aktifis Dakwah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu program unggulan kini justru tengah menuai sorotan tajam.

Alih-alih menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesehatan generasi, program ini malah diwarnai kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Publik pun dibuat cemas—terutama para orang tua yang setiap hari menitipkan anak-anaknya di sekolah.

Di Balikpapan, Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan (DKK) memastikan pengawasan ketat terhadap setiap tahap pelaksanaan MBG. Kepala DKK, Alwiati, bahkan meminta masyarakat agar tidak panik.

Namun, kekhawatiran publik jelas tak bisa dihapus hanya dengan imbauan. Sebab persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar pengawasan teknis..Kekhawatiran yang Wajar

Bagi para orang tua, urusan makanan anak bukan hal sepele. Apalagi jika sudah ada kasus keracunan yang memakan korban. Wajar jika muncul rasa takut dan tidak percaya terhadap program yang seharusnya membawa manfaat.

Namun di balik kekhawatiran itu, tersimpan problem besar: bagaimana program sebesar MBG bisa dijalankan dengan aman, berkualitas, dan benar-benar berpihak pada rakyat? Dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah secara nasional, MBG membuka ruang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk ikut "bermain." 

Dari pengadaan bahan pangan, distribusi logistik, hingga produsen wadah makan sekali pakai, semua bisa menjadi ladang bisnis baru.

Alih-alih menjamin hak gizi rakyat, program ini justru terjebak dalam logika kapitalisme: proyek besar berarti peluang besar. Ketika rakyat dijadikan objek proyek, maka yang lahir bukan kesejahteraan, tapi ketimpangan baru.

Janji Populis yang Tak Menyentuh Akar 

Sejak awal, MBG lahir sebagai program populis. Ia digadang-gadang sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, terutama anak-anak.

Namun, di balik jargon itu, tampak jelas aroma politis yang kental. Program ini lebih menyerupai janji politik yang dipaksakan ketimbang solusi sistemik atas problem gizi bangsa.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa MBG tidak disusun dari analisis mendalam tentang akar kemiskinan dan ketimpangan pangan. Ia hadir dengan paradigma proyek—dijalankan dengan logika anggaran dan target kuantitatif.

Hasilnya, banyak celah yang muncul: dari kualitas bahan makanan, mekanisme distribusi, hingga pengawasan yang lemah. Inilah buah dari sistem kapitalistik yang memisahkan kebijakan publik dari nilai-nilai iman.

Dalam sistem ini, kebijakan sering kali tidak berpihak pada rakyat, melainkan pada pemilik modal dan kepentingan politik jangka pendek. Bukan Masalah Teknis,

Tapi Paradigma

Masalah MBG sejatinya bukan sekadar soal pengawasan distribusi atau standar makanan. Masalahnya jauh lebih mendasar: paradigma mengurus rakyat.

Dalam sistem kapitalis, pemerintah berperan layaknya pengelola proyek, bukan pelayan umat. Semua diukur dari efisiensi dan keuntungan, bukan keberkahan dan tanggung jawab di hadapan Allah.

Karena itulah, meskipun pengawasan diperketat, akar masalahnya tetap tidak tersentuh. Kebijakan seperti MBG tidak lahir dari semangat ibadah, melainkan dari kalkulasi politik. Ketika paradigma dasarnya salah, hasilnya pun akan terus melahirkan persoalan baru.

Islam Punya Solusi yang Menyeluruh

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi, Islam memandang pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai amanah dan kewajiban penguasa.

Dalam sistem Islam, negara bukan pelaksana proyek, tetapi pelayan rakyat yang bertanggung jawab penuh di hadapan Allah atas setiap kebijakan yang diambil.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, menjelaskan bahwa pemimpin dalam Islam tidak boleh menyerahkan urusan rakyat kepada mekanisme pasar atau kepentingan individu.

Negara wajib memastikan bahwa setiap rakyat—tanpa terkecuali—mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan layak. Pemenuhan gizi rakyat bukan program sementara, tapi bagian dari tanggung jawab permanen negara.

Dalam sistem Islam, dana untuk memenuhi kebutuhan seperti ini bersumber dari Baitul Mal, yang memiliki pos-pos pemasukan tetap: harta kepemilikan umum (minyak, gas, tambang), zakat, kharaj, fai," dan jizyah. Karena sumbernya kuat dan beragam, negara tidak perlu bergantung pada utang luar negeri atau investasi swasta yang sarat kepentingan.

Begini Islam Mengurus Gizi dan Kesehatan Generasi Jika sistem Islam diterapkan, program pemenuhan gizi tidak akan berjalan secara parsial seperti MBG. Ia akan menjadi bagian dari sistem pendidikan dan kesehatan Islam yang terintegrasi.

1.⁠ ⁠Sistem Pendidikan dan Kesehatan Gratis Dalam Khilafah, setiap anak mendapat akses pendidikan dan kesehatan tanpa biaya. Sekolah Islam bukan hanya mendidik akal, tetapi juga menanamkan iman dan akhlak. Makanan bergizi bukan bonus, tetapi hak yang dijamin oleh negara.

2.⁠ ⁠Keterlibatan Ahli dan Amanah Kepemimpinan Negara akan melibatkan para ahli gizi, dokter, ulama, dan ekonom yang memahami syariah untuk merancang kebijakan berbasis maslahat umat. Pengawasan bukan sekadar administratif, tapi moral dan spiritual.

3.⁠ ⁠Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Islam menolak ketergantungan pada impor pangan. Negara wajib mendorong pertanian lokal, mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan memastikan distribusi hasil pertanian merata. Ini selaras dengan prinsip istiqlal al-ghidza’i (kemandirian pangan) yang ditekankan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.

4.⁠ ⁠Paradigma Iman sebagai Fondasi Kebijakan Dalam Islam, pemimpin menyadari bahwa setiap keputusan terkait urusan rakyat adalah amanah besar yang akan dihisab di akhirat.

Maka kebijakan tidak dijalankan untuk pencitraan atau keuntungan politik, tapi semata karena tanggung jawab di hadapan Allah.

Akar Masalah: Sistem yang Salah Selama sistem kapitalisme-sekuler masih menjadi dasar pengaturan negeri ini, selama itu pula berbagai program seperti MBG hanya akan jadi proyek setengah hati. Pengawasan ketat tak akan mampu menutupi cacat paradigma.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah menegaskan bahwa segala kebijakan publik harus bersandar pada akidah Islam, karena hanya dengan itu arah pengurusan rakyat akan benar. Tanpa akidah sebagai landasan, kebijakan hanyalah produk kompromi politik yang rapuh.

Islam bukan hanya menawarkan solusi teknis, tapi sistem yang menyentuh akar.

Ia mengatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik dalam satu kesatuan yang utuh. Maka, ketika Islam diterapkan secara kaffah, persoalan gizi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial akan terselesaikan tanpa harus menunggu program populis.

Penutup: Saatnya Berpindah Paradigma Masalah MBG adalah cermin dari rusaknya sistem yang ada. Ia memperlihatkan betapa rakyat hanya dijadikan objek janji-janji politik. Padahal, Islam telah menyediakan sistem yang paripurnadengan pemimpin yang amanah, sistem ekonomi yang adil, dan kebijakan yang berpijak pada ketakwaan.

Kini saatnya umat berani berpindah paradigma. Bukan lagi berharap pada proyek populis, tapi memperjuangkan sistem Islam yang benar-benar melayani rakyat. Hanya dengan kembali pada aturan Allah, rakyat akan merasakan kesejahteraan hakiki, dan generasi akan tumbuh sehat dalam keberkahan. 

Wallahu a‘lam bish-shawab.