Oligarki Meraup Untung Di Balik Proyek Strategis Nasional

Oleh : Ane

Pegiat Literasi, Ciparay - Kab. Bandung. 

Pemerintah saat ini tengah mengadakan pengembangan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan di sejumlah daerah yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun, pengembangan 14 PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai. (nasional.kontan.co.id) 

Setelah 14 daerah yang di tetapkan pemerintah, kini giliran Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang ditetapkan sebagai PSN. Dengan masifnya pengembangan PSN, Gubernur
Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan ekonomi Indonesia 2024 akan tumbuh dalam kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen, ditopang oleh permintaan domestik baik di sisi konsumsi rumah tangga dan investasi.
(www.medcom.id)

Pembangunan PSN yang seharusnya menjadi jalan bagi pemerataan pembangunan, tampak seperti pepesan kosong. Sebab dampak pembangunan yang lazimnya membawa perputaran ekonomi lebih cepat sehingga terjadi peningkatan masyarakat setempat, pada nyatanya tidak demikian, bahkan yang ada hanya menimbulkan permasalahan yang baru. 

Tidak dapat dipungkiri, jika pembangunan PSN saat ini cenderung kapitalistik, dimana pembangunan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang ada hanya keuntungan bagi segelintir orang saja, termasuk para investor swasta. Seperti penetapan BSD dan PIK, dimana 2 kawasan ini adalah kawasan elite yang sudah berkembang. Disamping itu investor di balik 2 kawasan ini, termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi membangun IKN. Penetapan 2 kawasan ini akhirnya semakin menguatkan opini publik, bahwa ada kepentingan elit politik atau oligarki di daerah tersebut. Ditambah juga dengan adanya pernyataan pemerintah bahwa keseluruhan PSN baru yang disetujui, semua pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN. (www.tribunnews.com) 

Tidak hanya mengisyaratkan pembangunan yang kental dengan kepentingan oligarki, pembangunan PSN juga telah menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan maupun sosial budaya. Dimana jelas dampak tersebut merugikan rakyat. Seperti inilah pembangunan dalam sistem kapitalisme. Pembangunan yang hanya menguntungkan para oligarki. 

Sangat berbeda dengan pembangunan di dalam sistem Islam. Dalam Islam pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga, negara wajib melakukan pemerataan pembangunan dengan perencanaan yang tepat dan membawa manfaat untuk rakyat, termasuk dalam merancang PSN. 

Islam memahami bahwa sebuah pembangunan pastinya memerlukan dana yang besar. Untuk itu dalam sistem Islam, negara harus memiliki sistem keuangan yang kokoh berbasis Baitul Maal yang memiliki banyak pos-pos. Sehingga negara mampu menyediakan sumber dana untuk pembangunan, sebab memiliki sumber pemasukan modal yang beragam dan memberikan hasil yang besar, karena pengelolaan yang tidak diserahkan kepada para oligarki, tetapi di kelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.

Seperti inilah, Islam mengatur perencanaan pembangunan proyek Nasional. Ini hanya akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan secara praktis oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. 
Wallahu a'lam bish shawwab.