Mitigasi Lemah, Negeri Rawan Bencana

Oleh : Mimin Aminah
Ibu Rumah Tangga Ciparay Kab. Bandung.

Bencana banjir Bandang terjadi di kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah, dilaporkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang warga mengalami luka-luka. Mengutip dari Antara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah, Andi Sembiring mengatakan berdasarkan laporan, banjir terjadi di kawasan Industri pertambangan Nikel milik PT. Surya Amindo Perkasa di desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Ia menjelaskan saat ini pihak BPBD Morowali Utara terus melakukan pendataan terhadap warga yang mengungsi maupun kebutuhan mendesak yang diperlukan warga, dilaporkan sebagian besar wilayah Morowali Utara masih diguyur hujan, oleh karena itu BPBD mengimbau warga tetap waspada terutama warga yang tinggal di bantaran sungai maupun di lereng gunung, termasuk wilayah-wilayah yang memiliki riwayat banjir Bandang.(CNNIndonesia.Com 4/1/25).

Sementara itu  ditempat lain banjir Bandang menerjang Dusun Peh, Desa GunungSari Kecamatan Maesan Bondowoso pada hari Kamis ( 9/1/25) , data BPBD mencatat sedikitnya ada 12 rumah warga yang hanyut tersapu banjir Bandang tersebut. Hingga saat ini BPBD masih melakukan upaya evakuasi terhadap warga serta perabotan warga yang terdampak banjir di Bondowoso (Beritasatu.Com (9/1/25).

Banjir menjadi musibah setiap tahun, sebagai negara yang rawan bencana banjir, seharusnya pemerintah melakukan upaya antisipasi dan mitigasi banjir  dengan serius, karena dengan bencana ini bukan hanya mengakibatkan kerugian materi tetapi juga mengancam kesehatan dan membahayakan nyawa masyarakat. Ketidakseriusan pemerintah dalam upaya antisipasi dan mitigasi terlihat dengan memberi ruang kebebasan bagi oligarki atau korporasi Kapitalis untuk mengubah lahan serapan menjadi lahan bisnis, mengabaikan  atas keselamatan rakyat dan kerusakan alam demi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Pengabaian ini tampak dari pernyataan Prabowo yang berencana membuka 20 juta hektar lahan hutan menjadi lahan sawit dengan alasan demi ketahanan energi dan air.

Padahal para ahli sudah menyatakan bahwa pembukaan lahan Sawit dapat mengakibatkan berbagai macam masalah termasuk terjadinya bencana, karena Sawit bukanlah tanaman hutan atau tanaman rehabilitasi hutan yang bisa menyerap air, selain itu berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap air karena beralihnya fungsi hutan menjadi area industri seperti perkebunan sawit dan tambang, pembangunan infrastuktur,  mengakibatkan kerusakan alam makin parah. Inilah kebebasan kepemilikan di sistem Kapitalisme yang diterapkan di negara ini menjadikan eksploitasi sumber daya alam terus terjadi tanpa kendali.

Sangat berbeda apabila Islam yang diterapkan, Islam mewajibkan negara melindungi rakyatnya, dalam konteks bencana, negara akan melakukan perencanaan kota/desa yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat, dengan berbagai kebijakan khusus, mulai dari penataan lingkungan juga mengatur Konservasi dengan adanya larangan berburu binatang dan larangan merusak tanaman demi menjaga ekosistem, juga sanksi yang menjerakan bagi yang melanggarnya.

Islam juga mengharuskan adanya pemetaan wilayah  sesuai dengan potensi bencana berdasarkan letak geografisnya, dengan demikian negara akan membangun tata ruang yang berbasis Mitigasi bencana sehingga aman untuk manusia dan alam, semua dilakukan oleh negara karena Islam menjadikan penguasa sebagai Raa'in dan Junnah termasuk dalam menghadapi bencana.

Wallahu a'lam bish shawwab.