Melambungnya Harga Tiket, Akankah Satgas Solusi Nyata?

Oleh : Mulyaningsih
Pemerhati Masalah Anak dan Keluarga

Semua menyadari bahwa sekarang harga tiket pesawat begitu melambung. Belum ada momen saja harganya sudah selangit, bagaimana jika nanti menjelang idulfitri? Pastilah akan merogoh kocek lebih dalam lagi. 

Mengutip dari salah satu laman nasional, bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan tiket pesawat. Itu adalah tindak lanjut agar tercipta harga tiket pesawat yang efisien. Hal tersebut disampaikannya setelah acara Road to: Run For Independence Day 2024 di Kawasan GBK, Jakarta. Satgasnya terdiri dari beberapa kementerian. Yaitu Kementerian Koordinator Bidang Peekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya. (tirto.id, 14/07/2024)

Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar yang membuat harga tiket menjadi mahal. Namun ada aspek lainnya seperti pajak dan biaya operasional. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sedang menyiapkan langkah efisien untuk menurunkan harga tiket pesawat. Karena harga tiket pesawat di negeri ini menjadi termahal di ASEAN. (kompas.com, 14/07/2024)

Melihat deretan fakta mengenai harga tiket pesawat di negeri ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kembali lagi, rakyat yang akhirnya menerima derita ini. Apalagi bagi mereka yang sedang merantau? Tentu akan berpikir puluhan kali untuk pulang ke kampung halaman, lantaran terkendala biaya tiket tadi. Tampaknya kementrian yang berwenang tak mampu untuk mengendalikan harga tiket tadi. Sehingga akhirnya dibuatlah Satgas (gabungan dari beberapa kementrian) yang bertugas untuk kontroling harga tiket pesawat. Lantas dengan pembentukan Satgas apakah mampu mengontrol harga tiket pesawat? Itulah pertanyaan yang akhirnya muncul dalam benak kita. 

Masalah transportasi ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan di negeri ini. Masalah pengadaan, trayek, tiket, ataupun yang lainnya selalu saja muncul dan menjadi polemik di masyarakat. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena transportasi adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Parahnya, dalam sistem sekarang negara tidak mempunyai andil besar dalam persoalan tersebut. Negara menyerahkan sepenuhnya hla tersebut kepada pihak swasta, baik asing ataupun lokal. Ketika sesuatu dikelola oleh swasta maka yang berbicara bukan lagi untuk kemaslahatan umat atau masyarakat, melainkan keuntungan (baca: cuan). Karena bertumpu pada dasar bisnis sebagai bentuk didikan dari sistem kapitalis. Itulah gambaran riil yang terjadi di negeri ini. Dan penulis pun ikut merasakannya sebagai warga perantau. Harus menabung jauh-jauh hari agar terkumpul sejumlah dana yang diperlukan tadi. 

Fakta di atas menjadi salah satu persoalan yang cukup menguras pikiran umat. Belum selesai masalah harga bahan makanan pokok yang melambung, kini bertambah lagi harga tiket pesawat yang tinggi. Hal ini mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa sebuah negara dengan bingkai sistem kapitalis tentu akan muncul persoalan yang tak kunjung selesai. Masalah akan muncul tenggelam, tinggal menunggu waktu saja. 

Hal ini sungguh berbeda dengan sistem Islam. Islam mempunyai seperangkat aturan kehidupan termasuk pula dengan bagaimana peran dalam meri ayah rakyatnya. Transportasi adalah salah satu bidang yang wajib negara atur karena termasuk pada kebutuhan pokok masyarakat. Negara harus sungguh-sungguh dalam pengelolaan transportasi ini. Baik melalui darat, laut, ataupun udara. Semuanya harus dicek pada sisi pengadaan alat, jalur, bahan bakarnya, dan berbagai teknisi. Semua dilakukan agar rakyat merasakan pelayanan terbaik. 

Dalam Islam, kendaraan yang akan beroperasi akan dicek secara berkala agar diketahui sehat atau sakit. Termasuk pula pada trayek atau jalurnya, apakah sudah sesuai atau belum. Begitu pula pada pengadaan bahan bakarnya, maka negara bertanggungjawab penuh akan itu semua. Hal ini tercermin ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau selalu mengecek bagaimana kondisi jalanan, bagus atau tidaknya. Termasuk ada bolongan apa tidak. Khalifah Umar juga berkata:

“Seandainya ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat kelak.”

MasyaAllah, begitu luar biasanya beliau. Patut ditiru dan dicontoh, bagaimana Khalifah Umar memimpin kaum muslim saat itu. Beliau begitu memperhatikan rakyat, bahkan hewan saja diperhatikan. Itu semua karena takut pada hari penghisaban kelak. Tidak ada hal kecil yang luput dari hari tersebut. Sehingga seorang pemimpin akan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya. 

Berbicara masalah transportasi tadi, maka Islam mempunyai aturan jelas. Negara bertanggung jawab akan hal tersebut. Menyediakan berbagai model transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Jika bisa diupayakan free alias gratis, maka akan dilakukan. Namun jika tidak bisa, maka dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh aspek masyarakat (tidak memberatkan). Dananya diambil dari kas negara yaitu baitulmal dari pos kepemilikan umum. 

Alhasil, dengan menerapkan Islam secara sempurna dan menyeluruh dalam kehidupan manusia maka persoalan yang ada akan mampu diselesaikan. Tanpa adanya tambal sulam atau timbul tenggelam. Dan insyaAllah persoalan transportasi seperti di atas akan mampu diatasi dengan baik. Tak perlu membuat satgas ini dan itu seperti sekarang. Karena semua akan bertanggung jawab terhadap amanahnya. Wallahu'alam.