Makan Bergizi Gratis, Siapa yang Diuntungkan?

Oleh : Tsari
Aktivis Muslimah

Program makan siang gratis atau kini disebut Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah gagasan dan janji kampanye pada pilpres 2024 lalu, Presiden dan Wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang rencananya akan diberikan 2x dalam sehari yaitu pagi dan siang hari.

Sebagaimana yang dikutip CNBCIndonesia, (15/10/2-024), dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 Februari lalu, Prabowo menjelaskan program ini akan diberikan untuk anak-anak Pra SD (anak usia dini) hingga SMA/SMK. Diperkirakan, pra SD (anak usia dini) sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 24,0 juta murid dan SMP sebanyak 9,8 juta murid. Kemudian untuk SMA & SMK 10,2 juta murid, untuk para santri di pesantren total ada 4,3 juta orang, dan untuk ibu hamil ada 4,4 juta jiwa.

Menurut Drajad Hari Wibowo, Anggota Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, program MBG tidak akan langsung dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 2025, tapi akan dilaksanakan secara bertahap dan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Pada tahun pertama, akan menyasar sekitar 40% dari total jumlah anak sekolah. Kemudian tahun kedua, dapat meningkat menjadi 80% dari target anak sekolah. Pada 2029, akan dapat diterapkan secara 100% (kompasiana, 19/6/2024).

Bahkan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana menyediakan makanan bergizi secara gratis, sementara untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging, Indonesia membuka peluang bagi sektor swasta mengimpor sapi hidup. Sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Sudaryono pun dalam keterangannya selama berkunjung ke Jepang, menegatakan pemerintah akan memberikan dukungan dalam perizinan dan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektare untuk memelihara sapi, dan berharap ada keterlibatan dari Jepang dalam program tersebut (Merdeka, 17/10/2024).

Namun, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program MBG kepada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Karena pelibatan pemerintah daerah dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh 'bandit-bandit' atau pihak yang hanya mengambil untung, karena ini bisa menjadi incaran mereka (Tirto.id 18 oct 2024)

Jika kita lihat fakta di atas, MBG hadir bak program cemerlang untuk mengatasi masalah gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat, tapi susungguhnya ini hanyalah celah cuan bagi kepentingan individu atau golongan tertentu. Program ini dinilai kurang efektif dalam mengatasi permasalahan gizi anak sekolah dan stunting, pasalnya dalam menjalankan program MBG ini terdapat peluang dampak negatif seperti distribusi dan logistik. 

Kesulitan dalam distribusi makanan, terutama di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai, bisa menyebabkan keterlambatan atau penurunan kualitas makanan. Kualitas makanan, kualitas makanan dipengaruhi oleh kebersihan dan keamanan makanan dalam mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Ketidakteraturan dalam menjaga standar kebersihan bisa menyebabkan risiko kontaminasi dan wabah penyakit. Kemudian, peluang lebar adanya pengkorupsian dana MBG oleh pihak-pihak yang terlibat dari hulu sampai hilir.

Program MBG bukanlah solusi praktis untuk penyelesaian masalah stunting dan gizi anak sekolah. Program MBG juga tidak menyentuh akar masalah isu kedaulatan pangan karena akses pangan bergizi seringkali tidak terjangkau masyarakat. Sudah ada banyak program yang berjalan di Indonesia dengan tujuan serupa. Merencanakan program baru seperti MBG yang mengambil porsi APBN dalam besaran yang signifikan tanpa terlebih dahulu mengevaluasi program serupa, menyimpan potensi dampak negatif pada efektivitas utilisasi anggaran negara. 

Oleh karenanya, program makan bergizi gratis, siapa yang diuntungkan? Ibarat tambal sulam kapitalisme dalam mengatasi permasalahan khususnya kesehatan gizi, program MBG ini hanya akan menguntungkan korporasi. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan gizi seluruh masyarakat bukan hanya anak sekolah saja.

Namun lain halnya dalam negara Islam. Dalam negara Islam tidak perlu program khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat tidak hanya anak sekolah saja. Penerapan Sistem ekonomi Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahananan pangan dan kedaulatan pangan.  Apalagi negara memiliki sumber pemasukan berbagai macam, yang akan menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya, mengatasi permasalahan ini tidak cukup dengan solusi parsial atau tambal sulam. Melainkan meniadakan penerapan kebijakan berdasarkan kapitalisme yang terus-terusan merugikan rakyat dan kembali kepada kebijakan berdasarkan Islam yang diterapkan oleh negara yang menerapkan sistem Islam.[]