Mahasiswa Membela Rakyat Dengan Menolak PPN Harus Dibangun Dengan Kesadaran Politik Islam

Oleh : Siti Aisyah
Aktivis Dakwah

Sungguh butuh diapresiasi, masalah kenaikan PPN dari 11 % menjadi 12 % ditolak oleh banyak pihak, termasuk mahasiswa. Manifestasi generasi intelektual yang siap membela rakyat dengan keilmuan dan potensi lainnya.

Mahasiswa harus peka dengan penderitaan rakyat, kelak merekalah yang membangun rakyat dan negara. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga atau BEM Unair, melalui Presiden BEMnya, Aulia Thaariq Akbar menolak wacana kenaikan PPN dengan alasan setelah melakukan kajian komprehensif dan mendalam mengenai dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat (beritajatim.com, 21-12-2024). 

Menurut Aulia, kenaikan PPN ini dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Terlebih masyarakat belum berada dalam kondisi ekonomi yang baik, bahkan banyak masyarakat yang turun kelas dari semula kelas menengah menjadi kelas bawah.

Aulia juga mengkritisi cara penyampaian pemerintah dalam mensosialisasikan kenaikan PPN 12% cenderung penuh kebohongan, karena pada awalnya pemerintah menyampaikan  kenaikan PPN hanya berdampak pada barang mewah saja. Namun demikian, setelah keluar daftar resmi barang yang terkena dampak kenaikan PPN, kebutuhan pokok juga akan terdampak.

Tak hanya mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan penolakan, K-popers pun ada. Namun masih ada yang kurang, sebab persoalan tak berhenti hanya jika turun ke jalan (metropolitan.kompas.com, 19-12-2024). 

Lantas bagaimana peran mahasiswa dalam mengatasi kenaikan pajak?

Kepedulian Gen Z terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat sudah seharusnya ada, dan ini patut diapresiasi. Karena Gen Z adalah salah satu kekuatan umat dalam mewujudkan perubahan. Gen Z seharus buka suara, bertindak melakukan perubahan dengan cara mengajak mahasiswa atau pemuda lain untuk bersuara dan bergerak agar kenaikan pajak ini tidak ditetapkan.

Tetapi nilah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme yang memosisikan penguasa sebagai regulator dan fasilitator. Negara merasa sudah menjalankan tugasnya hanya dengan memungut pajak dan mendistribusikannya dalam belanja negara. Negara tidak peduli bahwa pemungutan pajak telah membebani dan “mencekik” rakyat. Negara juga tidak mendistribusikan dana pajak untuk kemaslahatan rakyat. 

Walaupun sudah banyak suara mahasiswa, pergerakan mahasiswa apalagi rakyatnya, Padahal, dengan sebelumnya membangun kesadaran yang sahih ini akan terbuka dan paham atas akar kerusakan hari ini, yaitu sistem yang diterapkan. Bukan hanya pungutan pajak saja yang harus ditolak, namun juga sistem kehidupan yang menjadi asas lahirnya kebijakan pajak atas rakyat yaitu sistem kapitalisme inilah yang wajib diganti.

Sebab dalam sistem kapitalisme mustahil negara tidak memungut pajak. Peran swasta sangat dominan dengan alasan menumbuhkan kemandirian rakyat dan negara. Ekonomi pun bisa ditata lebih profesional jika pihak luar yang mengelola, jelas ini pemikiran sesat. Kita telah sukses masuk dalam jebakan kapitalisme seolah kafir unggul sementara Islam tumpul.

Bagaimana Pajak dalam Sistem Islam?

Islam memosisikan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Imam (khalifah) dalam sistem Islam wajib bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok tiap-tiap rakyat yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dana untuk mencukupi kebutuhan rakyat berasal dari baitulmal. Negara mengelola baitulmal (APBN) untuk mencukupi kebutuhan rakyat secara makruf (layak/baik) berdasarkan prinsip syariat.

Kepedulian Gen Z terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat sudah seharusnya ada, karena Gen Z adalah salah satu kekuatan umat dalam mewujudkan perubahan. Penolakan Gen Z atas kebijakan ini harus dibangun dengan kesadaran yang sahih atas kerusakan sistem hari ini. 

Bukan hanya pungutan pajak saja yang harus ditolak, namun juga sistem kehidupan yang menjadi asas lahirnya kebijakan pajak atas rakyat yaitu sistem kapitalisme.

Oleh karena itu Pendidikan politik pada Gen Z tidak boleh diabaikan, terlebih Islam melihat potensi Gen Z sebagai agen perubahan hakiki sangat besar.

Selain itu, Islam memiliki sistem pendidikan Islam untuk membekali Gen Z dengan berbagai ilmu agar produktif dan menghasilkan karya untuk umat. Islam juga akan memberikan pendidikan politik Islam sebagai bekal Gen Z dalam memberikan kontribusi pada perubahan hakiki untuk penerapan Islam kafah dan tegaknya Khilafah.

Gen Z harus bergabung pada partai politik islam ideologis untuk mendapatkan Pendidikan politik Islam agar gerak perjuangannya terarah dan berada pada jalan yang menghantarkan pada perubahan yang hakiki yaitu kehidupan yang diatur dengan Islam kaffah.

Wallahu a'lam bissawab.