Konflik Agraria, Semakin Kompleks Tak Berkesudahan, Kembalikan Ke Islam

Oleh : Sumarini

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan konflik agraria di wilayah Provinsi Sumatera Utara terjadi pada lahan yang luasnya mencapai 34.000 hektare.

Konflik agraria di Sumut tertinggi secara nasional mencapai 34.000 hektare dengan 33 kasus," ucap Bobby dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Dari 33 kasus itu, lanjut dia, di antaranya 20 konflik agraria terjadi di wilayah perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara sesuai data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut.

Fakta diatas yang merupakan persoalan terkait Konflik Agraria yang pada kenyataannya dalam penanganannya tak pernah berkesudahan ini kini menempati posisi tertinggi nasional di Sumatra utara.

Bermacam bentuk konflik Agraria yang ada seperti : konflik batas desa, konflik kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan dan juga yang sering terjadi yaitu konflik dengan masyarakat adat. Yang kesemuanya tak ada yang terselesaikan seperti dalam harapan kita. Meskipun persoalan konflik Agraria bukanlah persoalan setahun dua tahun yang bahkan sudah seperti warisan yang turun temurun diwariskan oleh pemerintah terdahulu hingga saat ini dan tak juga dapat diatasi.

Sudah seharusnya negara ini punya kemampuan dalam rangka menyelesaikan konflik Agraria yang terus menerus meningkat keberadaan nya, namun bukan nya mengurangi masalah justru masalah serupa terus bertambah dan semakin kompleks tanpa kepastian.

Pada akhirnya negara ini harus mengakui bilamana nyata telah gagal dalam menyelesaikan konflik Agraria yang justru terus berkembang dan semakin kompleks keberadaan nya, Dinilai pemerintah tak serius dalam penanganan kasus ini, membiarkan permasalahan ini dan ketika masuk pada tahun tahun politik lantas persoalan ini justru dijadikan sebagai janji politik bagi mereka yang ikut dalam kontekstasi perpolitikan yang di sana ada harapan untuk orang-orang yang terdampak konflik Agraria untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Namun sayangnya itu hanyalah sebentuk janji2 politik, setelah semuanya usai tetap juga persoalan tak kunjung selesai sebagai mana yang diharapkan.

Konflik lahan di Indonesia ini bisa terus ada akibat adanya kebijakan Satu Peta ( KSP) dimana Kementrian Lembaga dan Pemerintahan Daerah ( Pemda) memiliki data peta dan informasi Geospasial masing-masing, ini yang mengakibatkan makin banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan, yang mengakibatkan terjadinya konflik Agraria.

Kapitalisme adalah biang dari permasalahan yang sesungguhnya, bagaimana tidak...!! Azas kebebasan kepemilikan yang merupakan sumber dari masalah ini. Negara justru adalah pelaku dari penyengketa lahan, Demokrasi benar-benar sebagai pihak yang berperan dalam hal ini, dari sini jika sudah menyangkut penguasa versus rakyat tentunya sudah dapat kita pasti kan penguasa dan penguasa ada dibalik sengketa ini, dan rakyat tak akan mampu menang atas permasalahan ini, konflik Agraria tak jarang menjadikan rakyat sebagai korban dalam penuntasan nya.

Islam selalu saja punya cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait konflik Agraria ini, asas kepemilikan yang jelas ini yang akan membawa terselesaikan nya konflik Agraria secara keseluruhan tanpa menyisakan ketidak adilan pada setiap kita.

Wallahu a'lam bishawab.