Kepentingan Yang Merugikan Rakyat

Oleh : Rita Razis
Aktivis Muslimah Boyolali

Susu adalah minuman yang bergizi. Susu juga menjadi salah satu asupan pelengkap dari makanan 4 sehat, sehingga untuk memenuhinya para peternak sapi perah bisa menghasilkan ratusan ton susu per hari. Sayangnya, usaha para peternak tidak berjalan mulus sebab banyak kendala yang mereka hadapi.

Seperti yang dialami oleh Usaha Dagang (UD) Pramono di Boyolali yang gulung tikar dan berpamitan kepada para peternak sapi karena tidak bisa menjalankan usahanya lagi. Hal ini, disebabkan UD. Pramono memiliki utang pajak sebesar Rp 670 Juta. Akibatnya ribuan peternak sapi yang sudah puluhan tahun menjadi mitra UD. Pramono menjadi resah dan mendatangi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali untuk mempertanyakan masalah yang dihadapi mitranya (kompas.com, 3 November 2024). 

Selain itu, pil pahit juga dialami Sugianto seorang peloper susu di Kecamatan Musuk, Boyolali. Sugianto menjelaskan ratusan ton susu dari peternak sapi perah ditolak industri pengelolaan susu (IPS) dengan alasan perawatan mesin. Menurutnya alasan itu tidak masuk akal. Padahal yang terjadi di lapangan kran impor (susu)  dibuka Menteri Perdagangan, karena itu Sugianto terpaksa membuang susu sapi yang telah ditampung dari peternak (radarsolo.com, 8 November 2024).

Kasus ini ternyata tidak hanya terjadi di Boyolali. Tetapi juga dialami peternak sekaligus pengepul susu sapi asal Kabupaten Pasuruan, Bayu Aji Handayanto menyatakan banyak pabrik atau perusahaan susu yang membatasi kouta susu lokal dengan alasan sedang perbaikan mesin. Biasanya mereka menerima 100-200 ton susu per hari, sekarang hanya sekitar 40 ton susu perhari. Sehingga pembatasan mencapai 50 persen lebih. Akan tetapi, faktanya industri tersebut tetap berproduksi menggunakan bahan baku dari susu impor. Kejadian ini menambah kekecewaan para peternak sapi sehingga dengan terpaksa ratusan ton hasil panen susu dibuang (detikJatim.com, 7 November 2024).

Pajak Menyesengsarakan Rakyat

Sungguh malang nasib para peternak sapi. Mereka tidak hanya berjuang membayar pajak yang ditentukan pemerintah tetapi juga persaingan dengan susu impor yang berdatangan. Tentu persaingan ini bisa mematikan produksi susu lokal sehingga mengakibatkan banyak peternak gulung tikar, sengsara dan menjadi pengangguran. Apalagi susu segar yang tidak bisa bertahan lama, membuat peternak mengambil jalan pintas jika tidak dibuang atau dibagi-bagikan secara gratis. Sudah jatuh tertimpa tangga itulah para peternak sapi perah.

Isu impor pun terbukti, ketika rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta. Kementrian Pertanian Andi Amran Sulaiman memiliki rencana akan mengimpor satu juta sapi perah berasal dari negara Australia, Brazil, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Meksiko. Program ini akan terlaksana dalam lima tahun mulai 2025-2029 untuk memenuhi kebutuhan susu segar di Indonesia, termasuk mendukung program makan bergizi gratis. Sebab Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar nasilanal pada 2029 mencapai 8,5 juta ton. Teridiri atas 4,9 juta ton kebutuhan susu reguler dan 3,6 jura ton susu untuk program makan bergizi gratis (antara.com, 5 November 2024).

Kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Seolah-olah tidak tempat dan kesempatan untuk peternak lokal. Begitu pula, dalam realisasi program pemerintah makan bergizi gratis, bukannya memajukan dan mendorong peternak lokal untuk menghasilkan susu secara maksimal dan terbaik tetapi sebaliknya pemerintah mendatangkan sapi impor. Kebijakan ini bukti jika pemerintah tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah hanya memprioritaskan kepentingan dan keuntungan yang didapat. Sedangkan nasib rakyatnya diabaikan. Meski rakyatnya menunjukkan rasa kekecewaannya dan berdemo, semua itu sia-sia. Sebab usaha tersebut tidak mendatangkan perubahan.

Akibatnya, rakyat hanya sebagai penonton di negaranya sendiri. Tidak ada peran dan keterlibatan rakyat dalam memajukkan dan menjalankan program pemerintah. Hanya pengusaha dan penguasa yang diuntungkan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan. Inilah buah penerapan sistem yang rusak. Sistem yang hanya menyengsarakan rakyat. Ya, sistem kapitalis membuat pemerintah tidak berjalan sesuai peran dan tugasnya. Mereka hanya bergerak sesuai pesanan yang ada. Tidak ada sedikit pun keberpihakan kepada rakyatnya. Sehingga berharap pada sistem ini hanya akan ada kekecewaan dan ketidak adilan bagi rakyat.

Solusi Islam

Berbeda jauh jika sistem yang mulia diterapkan. Sistem yang berasal dari Sang Pencipta, sistem yang adil dan tidak akan mengecewakan siapa pun yaitu sistem Islam. Sistem ini akan menerapkan aturan dan mengembalikan negara sesuai tugas dan fungsinya.

Begitu pula, dalam menjalankan kebijakan yang menjadi prioritas negara adalah rakyatnya. Ketika ada rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan susu para konsumen maka mereka akan didorong dan diberi fasilitas untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Rakyat akan diberi tempat dan peluang untuk berperan. Sehingga negara tidak akan pernah membuka susu atau sapi impor masuk ke dalam negara. Sebab kebijakan itu akan mematikan dan merusak usaha rakyatnya sendiri. Dalam usaha pun rakyat juga dibebaskan dari pajak. Tidak ada pungutan yang diambil negara dari rakyatnya. Sehingga rakyat tidak perlu pusing untuk memikirkan pembayaran pajak.

Sebab pendapatan negara berasal dari baitul mal. Sedangkan pajak dalam sistem Islam hanya dibebankan pada orang tertentu saja, tidak semua rakyat. Jadi, hanya dengan sistem Islam rakyat dapat hidup sejahtera dan terbebas dari pajak. Serta usaha mereka bebas dari persaingan barang impor.
Wallahu a'lam bissowab.