Keluarga Berkualitas di Atas Pondasi Rapuh

Oleh: Elrifka asti andini
Komunitas Pemuda Bersuara

Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali menggencarkan program pembangunan sosial melalui kegiatan Pembekalan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Kegiatan yang diselenggarakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Boyolali di Hotel Al Azhar Azhima, Ngemplak (9/10/2025) ini dihadiri langsung oleh Bupati Boyolali, Agus Irawan, serta Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih.

Kepala DP2KBP3A Boyolali, Ratri S. Survivalina, menjelaskan bahwa pembekalan ini bertujuan memperkuat program pembangunan keluarga di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan Kampung KB mandiri dan berkelanjutan.

Bupati Agus menegaskan pentingnya membangun bangsa dimulai dari keluarga.
“Dari keluarga dulu kita benahi, dari keluarga permasalahan kita atasi, baru meningkat ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Eka Sulistia Ediningsih dari BKKBN Jateng menambahkan bahwa program Kampung KB merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, dan harus menjadi gerakan bersama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya.

Fakta ini tentu menggembirakan di atas kertas. Namun, di balik semangat pembangunan itu, masih muncul pertanyaan besar: apakah konsep “keluarga berkualitas” benar-benar terwujud di tengah realita sosial yang penuh keretakan?

Ketika Keluarga Hanya Jadi Slogan 

Keluarga berkualitas seharusnya lahir dari ketahanan iman, ekonomi, dan moral yang kuat. Namun, di tengah maraknya kampanye keluarga ideal, banyak keluarga justru terjebak dalam krisis multidimensi.

Angka perceraian meningkat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus terjadi, dan degradasi moral generasi muda semakin memprihatinkan. Sementara itu, tekanan ekonomi membuat banyak orang tua sibuk bekerja hingga kehilangan waktu mendidik anak. Akibatnya, keluarga bukan lagi tempat lahirnya ketenangan, tapi berubah menjadi sumber depresi dan perpecahan.

Ironisnya, program pembangunan keluarga sering kali hanya fokus pada aspek administratif dan material, seperti pelatihan, data kependudukan, dan lomba-lomba Kampung KB. Padahal, akar masalah keluarga justru bersumber dari kerusakan sistem kehidupan, ketika nilai agama terpinggirkan dan standar kesejahteraan diukur hanya dari ekonomi.

Bagaimana mungkin keluarga menjadi berkualitas, jika sistem sosial yang menaunginya masih menormalisasi gaya hidup liberal, konsumtif, dan sekuler? Bagaimana mungkin ketahanan keluarga terbentuk, jika kebijakan negara tidak berpihak penuh pada kemaslahatan keluarga?

Keluarga Berkualitas dalam Pandangan Islam 

Islam memandang keluarga bukan sekadar unit sosial, tetapi pondasi utama peradaban. Di sinilah pendidikan akhlak, tanggung jawab, dan cinta kasih ditanamkan. Oleh karena itu, pembinaan keluarga tidak bisa dipisahkan dari sistem kehidupan yang melindunginya.

Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban untuk:

1.⁠ ⁠Menjamin kebutuhan dasar keluarga — sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tanpa menjerat rakyat dengan biaya hidup yang berat.

2.⁠ ⁠Menegakkan aturan moral dan sosial yang menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan, serta melindungi anak-anak dari pengaruh budaya rusak.

3.⁠ ⁠Mendorong peran suami-istri sesuai fitrahnya, di mana suami sebagai pemimpin keluarga dan penanggung nafkah, sedangkan istri sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik utama generasi.

Contoh nyata terjadi pada masa Khilafah Umar bin Khatthab, ketika beliau memerintahkan pembangunan pos jaga di berbagai wilayah untuk memastikan keamanan para perempuan dan anak-anak. Umar juga memastikan baitul mal (kas negara) membantu keluarga yang kesulitan ekonomi agar tidak ada rakyat yang terlantar.

Pembangunan keluarga dalam Islam bukan sekadar pelatihan atau proyek anggaran, melainkan gerakan spiritual dan sosial yang berakar dari ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, karena hanya dengan menjadikan syariat sebagai dasar kehidupan, keluarga akan benar-benar kokoh bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara iman dan akhlak.

Sehingga untuk mewujudkan keluarga berkualitas tidak cukup dengan pembekalan dan program administratif. Tetapi juga, membutuhkan sistem yang benar, sistem yang menempatkan keluarga sebagai inti peradaban, bukan sebagai objek proyek. Selama pembangunan keluarga masih dibangun di atas pondasi kapitalisme dan sekularisme, hasilnya hanya akan melahirkan generasi rapuh, cerdas tetaoi tanpa arah, modern tetapi kehilangan ruh. Namun jika Islam menjadi landasan, maka setiap rumah akan menjadi madrasah, setiap orang tua menjadi pendidik, dan setiap anak tumbuh dalam cahaya iman.

Sebab sejatinya, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibangun di atas ketakwaan, bukan sekadar kesejahteraan. Ini hanya bisa terwujud jika sistem Islam diterapkan. Dengan demikian, negara akan menjalankan tugas dengan maksimal dan sebaik-baiknya.

Wallahu a‘lam bishshawab.