Kapitalisme Gagal Memenuhi dan Melindungi Gizi Rakyat, Khilafah Hadir Sebagai Solusi

Oleh : Siti Rodiah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai polemik. Puluhan bahkan ratusan siswa sekolah serta beberapa orang guru mengalami keracunan makanan. Diberitakan dari Tirto.id (7/5/2025), bahwa sebanyak 36 orang yang terdiri pelajar SD, SMP, dan guru Sekolah Bosowa Bina Insani, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Mereka diduga mengalami keracunan makanan. Dandim 0606/Kota Bogor, Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Para pelajar dan guru di sekolah tersebut mengalami gejala yang diduga keracunan makanan secara bertahap dari kemarin sore dan pagi hari.

Kabar terbaru dari CNNIndonesia.com (11/5/2025) menyebutkan bahwa jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025. Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Dari jumlah tersebut ada 34 orang yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber keracunan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.

Dengan adanya kasus keracunan makanan ini negara malah berlepas tangan dan mengusulkan asuransi MBG yang makin menunjukkan komersialisasi resiko, bukan solusi preventif. Adanya asuransi sejatinya menciptakan ladang bisnis baru bagi para kapitalis yang di prakarsai negara yang tujuannya untuk meraup keuntungan semata. Kemalangan para siswa malah di dikomersilkan untuk memperoleh dana segar demi kepentingan para elite saja. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut bahwa program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi. 

Sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depannya, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit. Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan. (Bisnis.com, 11/5/2025)

Keracunan MBG sejatinya terjadi akibat industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Negara menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab dalam memenuhi pemenuhan gizi rakyatnya kepada pihak swasta. Tentu saja para kapitalis tersebut tujuan nya hanya mencari keuntungan saja dalam program MBG ini. Mereka tidak memperhatikan tentang nilai gizi atau kelayakan makanan dengan standar halal dan haram. Padahal anggaran untuk program MBG tersebut sangat besar, tapi tidak sebanding dengan menu makanan yang selama ini di berikan. Walhasil muncul banyak masalah, dan keselamatan generasi yang dikorbankan.

Negara yang menerapkan sistem Kapitalisme terbukti gagal dalam menjamin kualitas gizi generasi, karena pasar bebas membiarkan produk-produk berbahaya beredar luas tanpa kontrol ketat. Seharusnya pemerintah berani bertindak tegas dalam membuat regulasi terhadap peredaran produk-produk makanan dan minuman berbahaya baik yang diproduksi dalam negeri maupun luar negeri. Berani memberikan sanksi yang menjerakan bagi pihak-pihak yang melanggar regulasi tersebut. Sehingga produk-produk yang beredar bisa terjamin kualitas dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Kapitalisme juga gagal menyejahterakan rakyatnya, terbukti dengan minimnya lapangan pekerjaan. Hal ini tentu sangat berdampak pada pemenuhan gizi rakyat. Dengan sulitnya lapangan pekerjaan, para kepala keluarga sebagai pencari nafkah akan sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarga nya, termasuk memberikan makanan yang bergizi. Daripada membuat program MBG yang tidak jelas, banyak membuang anggaran, terkesan asal-asalan dan tidak berdampak signifikan kepada masyarakat, lebih baik pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar para kepala keluarga bisa memenuhi gizi anak-anak nya. Karena sejatinya, kewajiban memberikan nafkah termasuk kebutuhan pangan didalam keluarga kewajiban orang tua yaitu ayah, bukan negara.

Khilafah Islamiyah hadir sebagai solusi sistemik, mengatur ekonomi dan kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi. Dalam pandangan Islam sendiri, pangan dan gizi adalah hajat hidup publik yang mengharuskan negara hadir sebagai pihak yang menjamin pemenuhannya, mulai dari aspek keamanan pangan hingga terpenuhi kecukupan gizi. Allah Swt telah mengamanahkan perkara ini melalui fungsinya sebagai raa’in dan junnah.

Khilafah juga menjamin terbukanya lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. Dengan hadirnya lapangan kerja yang banyak, kesejahteraan ekonomi pun terjamin. Dengan demikian rakyat tidak akan kesulitan membeli pangan yang bergizi. Penerapan sistem ekonomi Islam oleh negara khilafah, meniscayakan pengelolaan pos-pos anggaran pemasukan dan belanja negara sesuai ketetapan syariat. Semuanya berasal dari berbagai sumber yang masing-masing berpotensi memiliki jumlah besar dan peruntukannya harus sesuai syariat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Khilafah juga memastikan meratanya distribusi harta kekayaan dan tepat sasaran berdasarkan data yang valid. Khilafah meminimalkan bahkan berupaya agar tidak terjadi inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat tidak perlu membayar dengan harga tinggi untuk bisa mendapatkan makanan bergizi dan berkualitas terbaik.

Inilah sesungguhnya solusi mendasar yang dibutuhkan. Bahkan dengan hadirnya Islam dalam aturan negara, bukan hanya kebutuhan pangan bergizi saja yang terpenuhi. Tetapi juga kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, keadilan hukum dan sebagainya.

Maka, tak ada lagi alasan berharap pada sistem kapitalisme. Segeralah bergerak dan berjuang dalam barisan kelompok dakwah ideologis untuk menghadirkan institusi yang menerapkan Islam secara kaffah yang dipimpin oleh Khalifah. Institusi ini adalah Daulah Khilafah Islamiyah.

Rasulullah saw. bersabda,

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Wallahu a'lam bisshawab