Efisiensi Anggaran Pemkot, Bukti Gagalnya Sistem Kapitalisme

Oleh : Ayu Ummu Syahira

Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota Banjar yang mencapai Rp153 miliar. Selain efisian besarnya anggaranya 50 persen di gelontorkan untuk perjalanan dinas. Pun dengan efisiansi anggaran alokasi penyediaan pangan dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Juga inflansi sektor pendidikan dan lain sebagainya. Di kutif dari HarapanRakyat.com (15-04-2025).

Beban Rakyat Semakin Berat Dalam Kapitalis

Seakan tidak henti-hentinya beban yang harus di pikul rakyat akibat dari kebijakan efisiansi anggaran ini. Padahal generasi bagiam penting bagi keberlangsungan hidup. Namun apa jadinya bila kebutuhan pokok saja tidak terpenuhi dengan gizi yang layak, pendidikan juga kesehatan yang layak. Di tambah dengan sulitnya ekonomi keluarga dalam memberikan kebutuhan hidup yang baik menjadi salah satu faktornya. Maka dari itu semua kerusakan dari sektor-sektor tersebut akan berdampak pada generasi bila kebutuhan vital tidak terpenuhi, bahkan mengancam pada pertumbuhan Sumber Daya Alam (SDM). Apalagi jika efisiansi anggaran di kurangi, maka akan berdampak negatif secara parsial kepada SDM.

Kebijakan ini, membuka mata kita akan satu hal mendasar : kapitalisme dan sistem sekularisme yang mengatur negara hari ini, telah gagal memastikan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dalam sistem demokrasi-sekuler seperti saat ini, pengelolaan negara lebih menyerupai manajemen korporasi: efisiensi dijadikan standar utama, bukan keselamatan dan kebutuhan rakyat.

Menurut laporan HR Online, penghematan ini diambil dari berbagai pos belanja, termasuk pengurangan atau rasionalisasi belanja perjalanan dinas, belanja makan minum, belanja operasional, serta penghapusan hibah dan bantuan sosial yang dinilai tidak efektif. Meski efisiensi diklaim sebagai strategi penyehatan fiskal, faktanya kebijakan ini berdampak langsung pada keberlangsungan pembangunan SDM. Ketika anggaran dipotong, bukan fasilitas pejabat atau proyek mercusuar yang dikurangi, justru kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, dan pendidikan yang terkena imbas.

Lebih jauh, bantuan beasiswa dan dana operasional pendidikan tinggi berkurang, bahkan berpotensi dihentikan apabila pemerintah tetap buntu mencari alternatif pemasukan APBN (Harapanrakyat.com15-04 2025). Akibatnya, masa depan generasi Indonesia semakin cemas dan terancam. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal efisiensi, tetapi cermin dari rapuhnya sistem kapitalisme yang menjadikan rakyat sebagai objek penghematan.

Islam Punya Solusi Alternatif yang Adil dan Menyeluruh

Dalam sistem Islam (Khilafah), pengelolaan keuangan negara bukan sekadar efisiensi, melainkan tanggung jawab syar’i. Negara wajib mengurus seluruh urusan umat secara langsung dan menyeluruh. Melalui lembaga Baitulmal, pemasukan dan pengeluaran negara dilakukan berdasarkan syariat, bukan logika korporasi.

Jika kas Baitulmal kosong dalam kondisi darurat, pajak (dharibah) hanya dipungut sementara dari laki-laki muslim yang kaya, dan langsung dihentikan setelah kebutuhan terpenuhi. Sistem ini tidak membebani rakyat kecil, dan tidak menjadikan pemotongan anggaran sebagai solusi permanen atas lemahnya pemasukan negara.

Khilafah: Sistem Alternatif yang Layak Dipertimbangkan

Berbeda dengan kapitalisme yang sarat kepentingan elit, Islam hadir dengan sistem alternatif yang adil, akuntabel, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Saat sekularisme menjauhkan agama dari politik, dan kapitalisme menyerahkan ekonomi pada mekanisme pasar yang rakus, Islam justru menjadikan akidah sebagai dasar negara dan syariah sebagai pengatur kehidupan.

Kini saatnya umat Islam menyadari bahwa akar masalah bukan pada siapa yang memimpin, tapi pada sistem yang dipakai untuk memimpin. Jika sistemnya rusak, maka hasilnya akan terus merusak. Saatnya kita kembali pada sistem Islam yang berasal dari Allah, dan menolak tambal sulam dalam sistem sekular-kapitalistik. Sudah cukup rakyat menderita karena diterapkannya aturan buatan manusia. Saatnya kembali pada aturan Sang Pencipta, yang telah menjamin  keadilan dan kesejahteraan  sejati lewat sistem Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Wallahu'alam Bish Shawab