Cegah Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Efektif kah?

Oleh : Ummi Mirza
 
Program Makan Siang Gratis (MBG) telah berlangsung beberapa waktu lalu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan masyarakat. Namun prokontra pun tak terhindarkan. Apakah program ini efektif cukup efektif ?

Belum reda polemik mengenai usulan pakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis, kini, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin kembali melontarkan usulan baru, yakni memanfaatkan duit koruptor sebagai sumber pendanaan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

Kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak di simpan di luar negeri, agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," kata Sultan kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025. Dikutip melalui VIVA. 

Berkaitan dengan itu Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.

Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG. Dikutip melalui CNBC Indonesia 

Senada dengan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan keterlibatan pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diperkirakan kontribusi daerah mencapai Rp5 triliun.
"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah (Kabupaten-Kota) yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp2,3 triliun," kata Tito usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) dikutip melalui CNBC Indonesia.

Kebijakan MBG menuai banyak masalah, mulai dari pendanaan yang kurang matang, makanan tidak berkualitas hingga membahayakan, serta sasaran yang kurang tepat. Hal ini menunjukkan negara tidak serius mengurus rakyat karena kebijakan ini pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah yang ada. Mulai dari banyaknya generasi yg belum terpenuhi kebutuhan gizinya hingga tingginya kasus stunting.

Bahkan MBG sejatinya bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat tapi proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat.  Terlihat kebijakan ini belum direncanakan secara matang justru menguntungkan korporasi semata. Makin nyata program ini terbukti tidak efektif.

Didalam Islam negara menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai syariat Islam sehingga tak akan terjadi stunting dan semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas ketika masyarakat mendapat pekerjaan dengan gaji yang layak maka akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan seperti sandang pangan dan papan. Serta membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum. Departemen ini akan menjaga kualitas pangan di tengah masyarakat. Negara juga akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, baik terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Negara juga memiliki dana besar dari sumber yang beragam seperti zakat, ghonimah, Fay dan jizyah untuk mewujudkan semua ini yaitu kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik.

Dalam Islam negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurusi rakyatnya terutama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Wallahua'lam bisshawabh