BLT dan Magang Nasional, Solusi Tambal Sulam Kapitalisme

Oleh: Ummu Aura
Muslimah Peduli Umat

Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) guna menekan angka kemiskinan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, BLT akan diberikan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat pada Oktober–Desember 2025. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Program Magang Nasional 2026 dengan kuota 100 ribu peserta (Antara, 20/10/2025).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 156.159 pendaftar untuk gelombang pertama Program Pemagangan Nasional 2025, dengan 1.668 perusahaan penyelenggara. Sebanyak 20 ribu lulusan baru akan mengikuti magang enam bulan dan mendapat uang saku setara upah minimum dari pemerintah.

Kebijakan Parsial ala Kapitalisme

Kebijakan seperti BLT dan magang nasional hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran adalah dampak sistemik dari sistem kapitalisme yang tidak menjamin kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem ini, harga kebutuhan pokok dan tarif layanan publik terus naik, sementara pendapatan rakyat stagnan. Negara menyerahkan urusan publik kepada korporasi dan hanya berperan sebagai regulator. Akibatnya, kesenjangan sosial kian lebar—yang kaya semakin kaya, yang miskin makin terpuruk.

Masalah pengangguran pun tak lepas dari struktur ekonomi yang timpang. Dunia industri semakin mengandalkan teknologi, sementara lapangan kerja manusia menyempit. Pendidikan diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, bukan mencetak insan berilmu dan kritis.

Lulusan perguruan tinggi belum tentu bekerja sesuai bidangnya. Banyak sarjana menjadi pengemudi ojek daring atau buruh kasar. Sementara itu, pekerja lokal harus bersaing dengan tenaga asing akibat kebijakan pasar bebas.

Pemerintah mendorong rakyat agar mandiri membuka usaha, tetapi kemudian tetap menarik pajak dari usaha kecil. Padahal, menyediakan lapangan kerja adalah tanggung jawab negara, bukan individu.

Kebijakan seperti BLT hanya menjadi “pereda nyeri” sesaat tanpa mengubah kondisi struktural. Dalam kapitalisme, kesejahteraan rakyat diserahkan pada mekanisme pasar, bukan tanggung jawab negara.

Solusi Tuntas dalam Sistem Islam

Islam menawarkan solusi komprehensif yang berbeda dari sistem kapitalis. Negara Islam (Khilafah) wajib menjalankan ri‘ayah syu’un al-ummah, yakni mengurus kebutuhan rakyat secara langsung.

Beberapa mekanisme yang ditempuh antara lain:

1.⁠ ⁠Negara mengelola sumber daya alam (SDA) milik umum dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat dengan harga murah atau gratis.

2.⁠ ⁠Pengembangan industri berat untuk mendukung tumbuhnya industri lain sehingga membuka banyak lapangan kerja.

3.⁠ ⁠Kewajiban bekerja hanya bagi laki-laki, sedangkan perempuan berperan utama sebagai ibu dan pengurus rumah. Ini mengurangi persaingan tenaga kerja.

4.⁠ ⁠Pemanfaatan tanah mati: negara memberikan tanah terlantar kepada rakyat yang siap mengelolanya agar produktif.

5.⁠ ⁠Pendidikan gratis bagi seluruh warga, dari dasar hingga tinggi, agar rakyat memiliki kompetensi tanpa terbebani biaya.

6.⁠ ⁠Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, papan, dan kesehatan, dijamin negara dengan harga terjangkau bahkan gratis.

Islam menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR.Bukhari)

Negara Islam tidak hanya membuat kebijakan, tetapi memastikan seluruh warganya hidup layak dan memperoleh nafkah yang cukup. Hanya dengan penerapan sistem Islam kaffah, kemiskinan dan pengangguran dapat dihapus secara menyeluruh.

Wallahu a‘lam bishshawab.