Banjir Kerap Melanda, Mitigasi Seadanya

Oleh : Ummu Alvin
Aktivis Muslimah

Banjir tengah melanda di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek, Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (5/3/2025), sebanyak 30 RT di Jakarta terendam banjir. Banjir yang melanda Bekasi Jawa Barat ,telah mengakibatkan kerusakan 114 gedung sekolah, yaitu mencakup SD hingga SMA.

Banjir yang kerap berulang di wilayah Jabodetabek membuat warga menjadi muak hingga akhirnya meluapkan kekesalannya kepada pemerintah karena dianggap tidak becus dan tidak pernah serius dalam menangani bencana banjir ini. Seorang warga yang tinggal di Pekayon, Bekasi Selatan mengungkapkan bahwasanya setiap lima tahun sekali pasti mereka akan terkena banjir, menurut warga tersebut bahwasannya pengawas pengawas dari komunitas peduli Cileungsi Cikeas (KP2C), telah memberitahukan bahasannya akan adanya kemungkinan banjir sejak minggu lalu melalui aplikasi WhatsApp, namun sayangnya tidak ada respon yang serius dari pemerintah, hingga pada saat terjadinya banjir tidak ada peringatan evakuasi, yang akhirnya menimbulkan banyak kerugian bagi warga sebab tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan barang-barang mereka yang berharga.

Adapun yang menjadi pemicu terjadinya banjir di Jabodetabek ini, diperkirakan ada beberapa faktor, anggota komisi IV DPR RI dari fraksi partai Golkar, Firman Soebagyo menuding Hal tersebut dikarenakan program pembukaan lahan 20 juta hektar hutan yang diubah menjadi lahan untuk pangan energi dan air sebagai pemicunya, sementara itu menurut peneliti BRIN, Yus Budiono menyebutkan ada empat faktor terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek yaitu penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut dan fenomena cuaca ekstrem. Buruknya sistem drainase, memperparah kondisi banjir.

Setiap bencana tentunya akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat sekitar, banyaknya bangunan rumah yang mengalami kerusakan, termasuk bangunan fasilitas umum mulai dari sekolah rumah ibadah hingga fasilitas kesehatan, tak pelak kerugian ekonomi dan sosial tidak terhitung besarnya, padahal belum tentu kerugian mereka pada bencana sebelumnya sudah pulih sepenuhnya, kini ditambah lagi dengan bencana yang sama dengan kerugian yang lebih besar lagi, di saat inilah dibutuhkan sikap tanggap dari penguasa namun sayangnya pemerintah justru gagap dan kalah dari komunitas masyarakat umum.

Penerapan sistem kapitalis sekuler menjadikan pemimpin bersikap abai terhadap rakyatnya, minimnya mitigasi menjadikan dampak bencana jadi berkepanjangan, hal ini menunjukkan bahwasanya mitigasi tidak berjalan sebagaimana semestinya, masyarakat terpaksa menyelesaikan permasalahan mereka secara swadaya ataupun individu, sedangkan pemerintah hanya menolong seadanya dengan alasan kekurangan dana. Begitulah watak pemimpin sistem kapitalis yang mana keberadaannya tidak bisa diharapkan oleh rakyatnya.Paradigma pembangunan kapitalis sekuler membuat penguasa lalai akan tanggung jawabnya, dan kebijakan yang diambil penguasa justru terkadang menjadi penyebab terjadinya bencana, contohnya seperti program pembukaan lahan 20 juta hektar hutan yang diubah menjadi lahan untuk pangan energi dan air.

Berbeda dengan Islam, yang mana para pemimpinnya dituntut untuk melakukan segenap upaya demi mencegah bencana dan menjaga agar rakyatnya terhindar dari bencana dan juga dari risiko bencana. Pembangunan dalam Islam harus memiliki paradigma yang tepat, sehingga memudahkan kehidupan manusia namun juga tetap menjaga kelestarian alam. Islam memberikan arahan pada negara bagaimana membangun negara dengan tepat, dengan posisi penguasa sebagai raa'in, maka penguasa akan terus mengurus rakyat dengan baik sehingga rakyatnya hidup sejahtera aman dan nyaman terhindar dari bahaya banjir.

Penguasa juga akan menerapkan Islam sebagai asas konsep pembangunan dan melakukan mitigasi yang kuat untuk mencegah terjadinya bencana khususnya banjir, seperti yang kerap terjadi di wilayah Jabodetabek. Untuk penanganan bencana di tempat yang rawan bencana seperti ini, harus ada kebijakan yang lebih khusus lagi, tidak hanya menyangkut kesiapan mitigasi tetapi juga soal manajemen kebencanaan. Dimulai dari pendidikan soal bencana, pembangunan infrastruktur serta sistem peringatan dini dan penanganan bencana yang lebih sistemik dan terpadu. Semua program ini akan ditopang dengan sistem keuangan Islam yang kuat, dengan sumber-sumber pemasukan negara yang begitu besar terutama dari kepemilikan umum seperti hasil pengelolaan SDA yang melimpah secara syar'i wajib masuk ke dalam kas negara.

Kondisi seperti ini hanya akan terwujud dalam sistem Islam, hanya dengan sistem kepemimpinan islam yang akan mampu menyelesaikan problem bencana banjir dengan solusi yang mendasar dan tuntas, dengan diterapkannya syariat secara kaffah, inilah yang akan menjadi pintu pembuka bagi datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ke seluruh penjuru alam sekaligus memberikan kebaikan hidup yang akan dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Wallahu a'lam bishowab.