Atasi Kemiskinan Ekstrim dengan Derbagai Program, Solutifkah?

Oleh : Dian Eliasari, S.KM.
Member Akademi Menulis Kreatif

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan pelaksanaan empat program utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem. Bantuan permodalan untuk Kube, 500 kelompok dengan sebaran 50 kelompok per kabupaten/kota, Bantuan usaha bagi WRSE, 200 perempuan dengan kuota 20 orang per kabupaten/kota, Bantuan teknis untuk LKS seperti penyandang disabilitas, lansia, veteran, gelandangan, anak terlantar, dan janda veteran. Bantuan terencana bagi individu rentan, termasuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

Program-program penanggulangan kemiskinan ini dibiayai APBD Kaltim dan APBN. Dinsos Kaltim berharap, dengan program-program yang telah dilaksanakan, angka kemiskinan ekstrem di Kaltim dapat terus menurun lima persen pada 2026. Meski masih banyak tantangan harus dihadapi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, seperti keterbatasan anggaran dan perluasan cakupan program. Dinsos Kaltim memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. (kaltim.antaranews.com./02/07/2024)

Realitasnya, kemiskinan apalagi ekstrim menunjukkan pemerintah gagal menyejahterakan warganya. Kondisi tersebut ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan berimplikasi kepada para pedagang yang jualannya tidak laku. Jangankan mengambil untuk atau mengembalikan modal, yang ada justru harus merugi dan tekor.

Berbagai progam yang dilakukan dan melibatkan berbagai instansi lain sejatinya tidak akan mampu menyelesaikan kemiskinan. Karena penyebab masalah kemiskinan adalah kehidupan kapitalisme sekuler yang diterapkan pada sektor ekonomi. Kehidupan kapitalis didominasi oleh para pengusaha besar yang mengendalikan harga barang di pasar, sehingga harga jual melonjak tanpa dibarengi dengan peningkatan penghasilan. 

Selain itu sumber-sumber pemenuhan kebutuhan rakyat, seperti pertambangan juga diserahkan kepada para pengusaha lokal dan asing. Sehingga unguk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus kerja keras, baik laki-laki maupun perempuan. Itupun masih banyak yang belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang kian tinggi. 

Menanggapi kondisi tersebut, tidak ada solusi yang lebih baik kecuali dengan menjadikan Islam (syariat) sebagai aturan hidup. Islam menjamin setiap kebutuhan warganya. Berupa kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan dan papan, termasuk juga kebutuhan komunal, yaitu jaminan keamanan, pendidikan dan kesehatan. 

Dalam sistem islam, kemiskinan akan diselesaikan dengan tuntas dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melarang praktik riba. Aktivitas riba ibarat benalu dalam perekonomian
2. Semua sector usaha harus berbasis sector produktif
3. Negara khilafah memenuhi kebutuhan pokok massal yakni pendidikan, kesehatan, keamanan. Sehingga income per keluarga hanya dialokasikan untuk kebutuhan individu.
4. Dalam kondisi khusus, Negara Khilafah memberi nafkah kepada individu rakyatnya, tanpa mewajibkan perempuan untuk bekerja
5. Aset bumi diplot secara adil, mana yang milik umum, milik negara, dan mana yang menjadi milik individu
6. Sistem keuangan negara menggunakan baitul mal dengan pos pendapatan beragam tanpa pajak dan utang
7. Penggunaan sistem moneter berbasis emas dan perak, sehingga angka inflasinya 0%.

Pada zaman Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, setiap malam Umar bin Khattab berkeliling kampung untuk melihat apakah ada masyarakatnya yang lagi kesusahan atau tidak. Bahkan pada saat itu, ia mendapatkan bahwa ada masyarakatnya lagi kekurangan makanan dan Umar bin Khattab secara langsung membawakan bahan makanan kepada masyarakat tersebut.

Selain itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjabar sebagai khalibah, para penerima zakat sampai-sampai tidak ditemukan. Ini menandakan bahwa pada saat itu tidak ada kemiskinan yang terjadi.

Wallahu a'lam bisshowwab