Solusi Dua Negara, Pengakuan Abal-abal Negara Palestina

Oleh : Isromiyah SH
Pemerhati Generasi

Inggris tengah berunding dengan Prancis dan Arab Saudi tentang keputusan akan mengakui negara Palestina atau tidak pada Konverensi PBB bulan Juni 2025 (CNBC Indonesia). Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan Inggris dan Prancis mengambil langkah itu karena menilai berbagai upaya yang dilakukan negara Eropa tidak memiliki dampak apapun pada nasib kedaulatan Palestina.

Sebelumnya pada April 2025 Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bersama dalam sebuah konferensi internasional guna mendorong terwujudnya solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina, dalam beberapa bulan mendatang.

“Kami akan bertindak dengan mengarah pada penyelenggaraan konferensi internasional untuk solusi dua negara, yang akan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi,” ujar Macron.

Solusi dua negara

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengutarakan pada sekutunya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang solusi dua negara pada Pebruari 2024:

Dari pandangan pemerintah, hanya sebuah solusi dua negara yang akan membuka prospek solusi perdamaian yang berkelanjutan bagi konflik di Timur Tengah. Menurutnya solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan terbaik menyelesaiikan konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

Sepintas, tawaran Jerman ini seolah menjadi jalan keluar dan kemaslahatan bagi Palestina. Namun, sejatinya solusi dua negara ala Jerman ini, sama saja dengan solusi dua negara (two state) yang di endorse Amerika.

Solusi dua negara bukanlah jalan keluar bagi Palestina, karena mengandung masalah yang amat dahsyat:

Pertama, solusi dua negara berkonsekuensi pada pengakuan legalitas Zionis laknatulah. Memberikan legitimasi bagi penjajah zionis untuk menempati bumi Palestina yang mereka rampas.

Kedua, solusi dua negara sama saja melanggengkan penindasan dan kezaliman bagi Palestina. Sebab, selama zionis masih eksis, maka akan terus menjalankan misi pembantaian kepada rakyat Palestina sebagai bagian dari strategi politik luar negeri Amerika. Amerika, melalui Zionis, sengaja mempertahankan instabilitas kawasan Timur Tengah agar bisa menjadi dalih bagi Amerika untuk terus melakukan intervensi atas nama perdamaian internasional. Padahal, tujuan Amerika melakukan intervensi adalah untuk mempertahankan hegemoni, imperialisme, penguasaan pasar, bahan baku (minyak), jalur perdagangan, dan bisnis militer yang menggiurkan.

Ketiga, solusi dua negara juga menyebabkan Palestina terpisah dari kaum muslimin. Palestina akan didesain menjadi negara bangsa (nation state) yang mengadopsi ide nasionalisme yang bertentangan dengan Islam. Sehingga, kemenangan Palestina akan menjadi semu karena tidak diikat dengan akidah dan persaudaraan Islam.

Solusi Islam

Karena itu, solusi bagi Palestina bukanlah solusi dua negara. Bukan pula solusi kemerdekaan Palestina, yang akan menjadikan Palestina terpisah dari kaum muslimin. Bagi Palestina, solusinya dikembalikan pada solusi Islam.

Palestina pertama kali dibebaskan pada era Khalifah Umar Bin Khattab R.A. Kaum muslimin-lah yang membebaskan Palestina, sehingga status Palestina tidak boleh hanya dimiliki oleh bangsa Palestina, namun harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kaum Muslimin.

Kemerdekaan Palestina, sama saja merampas hak kaum muslimin. Karena nantinya, Palestina hanya akan dimiliki oleh bangsa Palestina. Karena itu, solusi bagi Palestina hanya Daulah Islam. Baik dengan cara menjadikan Palestina sebagai titik tolak tegaknya Daulah atau mengupayakan tegaknya Daulah di wilayah lain dan mengintegrasikan Palestina menjadi satu kesatuan wilayah Daulah Islam.

Saat Daulah Islam tegak di Palestina, maka Palestina demi hukum kembali menjadi milik kaum muslimin. Tetapi saat Daulah Islam tegak di wilayah lain, maka negara harus segera mengirim tentara untuk berjihad membebaskan Palestina dan mengunifikasi (menyatukan) Palestina menjadi wilayah Daulah Islam, menjadi milik seluruh kaum muslimin.