Perang di Luar Negeri, “Perang” di Dalam Negeri: Pemerintahan Trump Ancam Media yang Kritis soal Iran

CendekiaPos - WASHINGTON, DC — Di saat rudal dan drone masih saling berbalas di Timur Tengah, Amerika Serikat menghadapi babak lain yang tak kalah panas—bukan di langit Teheran, tapi di ruang redaksi dan layar televisi. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintahan Presiden Donald Trump dituding makin agresif menekan media yang memberitakan perang AS–Israel melawan Iran secara kritis, hingga muncul ancaman paling sensitif bagi dunia penyiaran: izin siaran bisa dicabut. 

Nada ancaman itu disuarakan Ketua Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, yang menulis di media sosial bahwa penyiar yang menayangkan “hoaks” dan “distorsi berita” punya kesempatan “mengoreksi arah” sebelum masa pembaruan lisensi mereka tiba. Carr menekankan penyiar wajib beroperasi “demi kepentingan publik”—atau berisiko kehilangan lisensi. 

Dari “berita perang” ke “kepentingan publik”: kalimat yang membuat ruang redaksi menegang

Pernyataan Carr muncul setelah Trump mengecam media yang, menurutnya, sengaja menyesatkan publik soal serangan Iran terhadap aset AS di Arab Saudi—khususnya laporan tentang pesawat pengisi bahan bakar (refueling planes) yang disebut “terkena” atau “hancur”. Trump mengklaim pangkalan memang sempat diserang, tetapi pesawat tidak “dihancurkan”, dan sebagian besar hanya mengalami kerusakan minim serta sudah kembali beroperasi. 

Bagi pengkritik, pola ini mengkhawatirkan: ketika narasi perang diperdebatkan, pemerintah memakai bahasa regulasi—“kepentingan publik”—untuk memberi sinyal bahwa liputan yang dianggap “negatif” bisa berujung hukuman administratif. 

Reaksi keras: “Ini instruksi liputan positif, atau lisensi terancam”

Gelombang kritik datang cepat, termasuk dari Senator Brian Schatz (Hawaii). Ia menyebut sinyal Carr sebagai arahan gamblang agar media memberi liputan perang yang positif, kalau tidak lisensi berisiko tak diperpanjang. Schatz menilai ini jauh lebih serius dibanding kontroversi Carr sebelumnya yang sempat menyerempet acara hiburan. 

Kelompok pembela kebebasan berekspresi FIRE (Foundation for Individual Rights and Expression) juga mengecam keras. Menurut FIRE, Amandemen Pertama Konstitusi AS tidak memberi ruang bagi pemerintah untuk menyensor informasi tentang perang yang sedang dijalankannya. 

Di internal FCC sendiri, penolakan juga terdengar. Laporan media menyebut Komisioner FCC Anna Gomez menilai ancaman semacam itu tidak sejalan dengan kebebasan pers dan tidak boleh menjadi alat menakut-nakuti redaksi. 

Hegseth ikut menekan: minta judul “patriotik”, sindir CNN

Tekanan tidak datang dari satu pintu. Dalam pengarahan Pentagon, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengeluhkan pemberitaan yang dianggap “suram” dan meminta headline lebih “optimistis”—bahkan menyindir running text televisi seperti “Perang Timur Tengah makin memanas”, yang menurutnya seharusnya diganti menjadi narasi “Iran makin putus asa”. 

Hegseth juga menyasar CNN, menolak laporan yang menyebut pemerintah meremehkan kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz. Ia bahkan melontarkan komentar yang menambah kontroversi: berharap CNN segera berada di bawah kendali David Ellison (yang dikaitkan dengan wacana akuisisi/struktur media), “semakin cepat semakin baik”. CNN, melalui pernyataan ke media, menegaskan mereka tetap berdiri pada pelaporan mereka. 

Konteks yang memperkeruh: perang tidak populer, alasan perang diperdebatkan

Tekanan terhadap media terjadi ketika perang sendiri dilaporkan tidak populer di publik AS. Quinnipiac University Pollmencatat 53% pemilih menolak aksi militer terhadap Iran, dan 59% menilai Trump seharusnya meminta persetujuan Kongres sebelum melakukan aksi militer. 

Di tengah kondisi itu, sebagian pengamat menilai pemerintah berusaha “merebut kendali narasi” — bukan hanya lewat konferensi pers, tetapi dengan memberi sinyal bahwa liputan yang merugikan citra perang akan dibayar mahal. 

FCC bisa menekan penyiar, tapi tidak semua media berada di bawahnya

Meski begitu, para ahli mengingatkan: kewenangan FCC terutama menyasar televisi dan radio siaran (broadcast) yang memakai spektrum publik—bukan seluruh ekosistem media. Misalnya, CNN adalah jaringan kabel, sehingga tidak dilisensi FCC seperti stasiun broadcast lokal. Namun, ancaman Carr tetap dianggap berbahaya karena dapat menciptakan iklim takut—terutama pada stasiun-stasiun broadcast yang lisensinya memang berhubungan langsung dengan FCC. 

Di ujungnya, pertanyaannya sederhana ...

Di masa perang, pemerintah sering ingin satu hal: dukungan.

Di masa demokrasi, media punya tugas lain: mengkritik dan menguji klaim.

Kontroversi ini meletakkan Amerika pada pertanyaan yang tidak nyaman: apakah “kepentingan publik” akan dimaknai sebagai hak publik untuk mengetahui fakta… atau sebagai kewajiban media untuk menyiarkan versi pemerintah?