Sekolah Rakyat: Kunci Emas Mengentaskan Kemiskinan?

Oleh: Suntusia, S.Pd,M.Pd

Kemiskinan adalah belenggu multidimensional yang tak hanya merenggut martabat, tetapi juga membatasi akses pada peluang, termasuk pendidikan. Di Indonesia, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan, tantangan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Akar kemiskinan seringkali tak lepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang salah satunya diakibatkan oleh minimnya akses terhadap pendidikan yang layak dan relevan. Di sinilah Sekolah Rakyat muncul sebagai sebuah konsep yang menjanjikan, bukan sekadar lembaga pendidikan alternatif, melainkan sebuah "kunci emas" yang berpotensi membuka gerbang menuju kebebasan dari jerat kemiskinan.

Konsep Sekolah Rakyat, dengan fokusnya pada pendidikan yang merakyat, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan lokal, menawarkan harapan baru. Ia berupaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan membekali masyarakat, khususnya mereka yang terpinggirkan, dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Namun, sebuah pertanyaan mengganjal tetap melayang: mampukah Sekolah Rakyat benar-benar menjadi tangga emas pengangkat derajat ekonomi masyarakat? Apakah model pendidikan yang berorientasi langsung pada kebutuhan komunitas ini mampu menjadi solusi konkret, ataukah hanya sekadar respons parsial terhadap masalah yang jauh lebih kompleks?

Latar belakang ini akan menyingkap lebih dalam potensi dan tantangan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mengeksplorasi bagaimana pendidikan yang mudah dijangkau dan relevan dapat mentransformasi kehidupan, serta apakah ia benar-benar bisa menjadi jawaban definitif untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah pun tak tinggal diam. Pemerintah kini menggeber program Sekolah Rakyat (SR), sebuah langkah jitu yang diharapkan memutus rantai kemiskinan yang mengikat antar generasi.Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.

Inilah wujud nyata Upaya Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan "Sekolah Rakyat", sebuah inisiatif ambisius untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Program ini, yang diarahkan langsung oleh Presiden kepada Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan. Sekjen Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa Kemensos bertindak sebagai "kapten tim" dari program kepresidenan ini, yang berlandaskan tiga prinsip utama: memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan hal yang tidak mungkin. 
Sebuah harapan baru pun menyala bagi masyarakat yang membutuhkan, kini mereka punya harapan dan mimpi untuk masa depan. (https://kilaskementerian.kompas.com/kemensos/read/2025/07/21/10530301/angka-putus-sekolah-tinggi-kemensos-sekolah-rakyat-jadi-upaya-putus-rantai).

Data yang diungkap Robben Rico cukup mengejutkan: ratusan ribu anak di Indonesia, khususnya di jenjang menengah, belum pernah atau putus sekolah—sebuah "pengangguran terselubung" yang harus segera diatasi. Jawa Tengah, misalnya, mencatat angka putus sekolah menengah yang sangat tinggi. 

Oleh karena itu, Sekolah Rakyat didesain sebagai boarding school, tak hanya menawarkan pendidikan akademik, tetapi juga fokus pada pembentukan karakter dan kepercayaan diri. Proses rekrutmennya pun "jemput bola", menyasar anak-anak di daerah terpencil dan keluarga tanpa listrik, seperti kisah Naila di Makassar yang rumahnya akan direnovasi bersama tetangganya sebagai bagian dari intervensi sosial menyeluruh. Hingga Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat sudah beroperasi, dengan target 100 lokasi di seluruh Indonesia, didukung teknologi modern dan kurikulum yang memadukan standar nasional dengan penguatan karakter, bahkan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk akses internet.( https://kilaskementerian.kompas.com/kemensos/read/2025/07/21/10530301/angka-putus-sekolah-tinggi-kemensos-sekolah-rakyat-jadi-upaya-putus-rantai).

Sekolah Rakyat, sejatinya, bukanlah tongkat ajaib pemusnah kemiskinan. Realitanya, kemiskinan yang membelenggu kini adalah kemiskinan struktural, berakar pada sistem. Demikian pula, problem pengangguran tak serta-merta lenyap hanya karena anak-anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan di SR. Faktanya, gelombang PHK terus marak dan lapangan pekerjaan memang kian langka.

Semua adalah akibat dari penerapam sistem kapitalisme, yang menempatkan negara hanya sebagai regulator oligarki. Negara tidak menjadi pengurus rakyat, baik dalam menyediakan layanan pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat. SR memang gratis, namun hal ini menunjukkan negara hanya mengurusi rakyat miskin yang tak mampu sekolah.  Padahal hari ini masih banyak problem pada sekolah negeri, baik terkait kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, kecukupan dan kualitas tenaga pendidik dan lain-lain. Sekolah Rakyat (SR) ini, pada akhirnya, tak lebih dari sekadar "plester luka", gagal menyentuh akar persoalan masyarakat. Begitu pula kebijakan populis seperti MBG (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), yang hanya mengambang di permukaan, tak pernah benar-benar menuntaskan masalah sebenarnya.

Islam menjadikan pendidikan dengan kulaitas terbaik berada dalam tanggungjawab negara,  pada semua rakyat, miskin ataupun kaya, pada semua jenjang Pendidikan dan dengan pembiayaan yang ditanggung penuh oleh negara. Negara islam memiliki sumber dana yang mumpuni.

Negara juga menjamin kesejahteraan dan juga lapangan kerja karena negara dalam Islam adalah rain dan junnah, yang akan terwujud dengan  penerapan syariat Islam secara kaffah.