Rumah Makin Mahal, Jauh dari Jangkauan Rakyat Miskin

Oleh : Jumilah
Aktivis Muslimah

Harga rumah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Seperti yang dicatat Bank Indonesis (BI), harga properti residensial di pasar primer melanjutnya peningkatan pada kuartal I 2024. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang mencapai 1,89 persen (yoy) pada kuartal I 2024. Angka ini, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2023 yang sebesar 1,74 persen. Peningkatan IHPR tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga properti tipe kecil yang meningkat 2,41 persen. Capaian ini juga melanjutkan kenaikan harga pada kuartal IV 2023 yang sebesar 2,15 persen (CNN Indonesia,com, 16/5/2024).

Semakin mahalnya harga rumah, semakin jauh dari jangkauan rakyat miskin yang ingin memiliki rumah. Begitupun masyarakat menengah, karena pembelian rumah primer mayoritas dilakukan melalui skema pembiayaan KPR.

Di sisi lain solusi yang ditawarkan pemerintah tidak efektif, program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah satu program ini berada di kawasan Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang mulai di bangun sejak 2016. Tidak lama setelahnya, pada 2017 area perumahan subsidi ini sudah jadi dan diresmikan langsung oleh Jokowi. Namun masih banyak rumah-rumah yang kosong tak berpenghuni yang mengakibatkan rumah-rumah tersebut mengalami kerusakan.

Mahalnya rumah disebabkan oleh banyak faktor, seperti mahalnya bahan bangunan dan harga tukang bangunan yang juga mahal serta harga tanah yang semakin meningkat. Ini semua akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. SDA pun dikelola oleh perusahaan atau swasta dan bukan oleh negara yang mengakibatkan semaunya menikkan harga rumah yang tinggi dan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator antara perusahan swasta dengan rakyat. Itu artinya negara berlepas tangan dengan semua itu.

Beginilah kondisinya jika pemerintah lepas tangan terkait masalah rumah. Padahal rumah adalah satu kebutuhan pokok yang dijamin negara pengadaannya dengan berbagai mekanisme yang ditetapkan syara. Sementara saat ini masih banyak rakyat yang tidak memiliki rumah, misal, banyak yang tinggal di gerobak (manusia gerobak), pinggiran kali, rumah petak digang sempit, yang sebenarnya jauh dari kata layak untuk dijadikan tempat tinggal.  Padahal setiap keluarga memiliki hak tempat tinggal yang nyaman dan sehat.

Rumah adalah kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Keberadaan tempat tinggal akan membuat manusia nyaman dan bahagia. Dari Nafi’ bin al-Harist, dari Nabi SAW bersabda, “Di antara kebahagiaan seseorang adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, serta kendaraan yang nyaman.”

Nah, sistem Islam menjamin pemenuhan kebutuhan rumah bagi tiap-tiap rakyat. Ini karena politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer (termasuk rumah) pada tiap-tiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya.

Negara dalam Islam akan memenuhi kebutuhan rumah rakyat dengan mekanisme sesuai syariat. Negara tidak akan menyerahkan penyediaan rumah pada swasta, tapi akan turun tangan menyediakan rumah bagi rakyat. Swasta boleh melakukan bisnis properti, tetapi harus sesuai syariat dan mendukung program negara. Tidak boleh ada fasilitas kredit yang tidak syar’i, baik karena faktor riba maupun akadnya.

Terkait lahan, negara akan menyediakan dan mengatur penggunaan lahan sehingga perumahan sinkron dengan fasilitas lainnya seperti jalan, moda transportasi, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, tempat kerja, dan lainnya. Ini untuk memastikan bahwa perumahan tersebut akan ditempati oleh masyarakat sehingga tidak kosong dan terbengkalai.

Dari sisi iklim ekonomi, dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan mencegah terjadinya inflasi sehingga harga lahan, bahan bangunan, dan upah tenaga kerja relatif stabil. Penerapan sistem ekonomi Islam juga menjadikan negara memiliki pemasukan yang melimpah sehingga memiliki dana yang besar di Baitul mal untuk membiayai pembangunan rumah dan menyediakannya bagi rakyat dengan harga terjangkau dan bahkan gratis.[]