Pro Investasi Menumbalkan Rakyat Sendiri

Ilustrasi Invesitasi (sumber: Pajak.com)

Oleh: Rara Al-Haqqi 

"Pro Investasi" kebijakan pemerintah Boyolali yang diprioritaskan. Maka tidak heran jika banyak investor yang berdatangan ke Boyolali untuk menginvestasikan sahamnya. Akibatnya, banyak pembangunan yang terjadi di Kabupaten Boyolali meski terkadang dinilai tidak penting atau tidak mendesak bagi masyarakat. Selain itu, bermunculan pula pabrik-pabrik baru di wilayah ini seperti pabrik pakaian wanita, tas, dompet, pemotongan ayam, dan lain sebagainya.

Bahkan, di pertengahan dan akhir tahun 2026 akan ada dua pabrik yang akan beroperasi di Boyolali dan akan membutuhkan kurang lebih 8.500 pekerja. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Boyolali, Dwi Sundarto, mengungkap dua pabrik tersebut yaitu berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu PT Wanhe Garment Indonesia dari Cina di bidang garmen dan Adilmart dari Malaysia di bidang pemotongan hewan.

“Untuk Wanhe berada di Penggung, Boyolali. Direncanakan beroperasi pada akhir 2026, membutuhkan tenaga kerja sekitar 7.000 orang. Lalu, Adilmart sekitar 1.500 orang, beroperasi rencananya setelah Lebaran 2026. Itu di Kebonbimo,” kata Dwi Sundarto.

DPMPTSP Boyolali mencatat selama triwulan III, atau Januari-September 2025, investasi Boyolali terealisasi senilai Rp2,7 triliun. Angka tersebut sudah 143,48% dari target setahun 2025 yang ditetapkan senilai Rp1,89 triliun. Kepala DPMPTSP Boyolali, Dwi Sundarto, menyampaikan realisasi investasi pada triwulan I 2025 mencapai Rp1.005.493.708.708. Lalu, pada triwulan II Rp628.982.767.198, dan triwulan III mencapai Rp1.077.723.439.395 (espos.id, 30 Nopember 2025).

Tidak Menguntungkan Rakyat 

Angka yang fantastis investasi di Boyolali melebihi target pemerintah dan dinilai sebuah keberhasilan. Sebab pemerintah dianggap telah berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk rakyatnya otomatis angka pengangguran pun akan menurun. Kemudian harapan pemerintah, rakyat akan hidup dengan sejahtera. Akan tetapi kenyataannya, kehidupan masyarakat di Boyolali masih sama saja, bahkan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab harga kebutuhan pokok yang semakin mahal sedangkan pendapatan mereka tidak bertambah. 

Kemudian pabrik yang beroperasi pun lebih banyak menyerap tenaga kerja wanita dari pada laki-laki. Hal ini, berarti para wanita muda atau ibu-ibu lebih berpeluang untuk bekerja dan meninggalkan perannya di dalam rumah. Alhasil, peran ibu hilang dari keluarga dan lebih parahnya lagi ayah yang mengurus rumah. Dengan demikian, secara tidak langsung rusaklah tatanan rumah tangga. Sebab ayah kehilangan perannya sebagi qowam. Anak-anak kekurangan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan ibu yang bekerja berangkat pagi pulang petang sehingga tidak ada waktu untuk anak dan keluarganya.

Tidak hanya kerusakan pada rakyatnya, tetapi juga daerah tersebut akan terikat dengan para investor. Mereka akan selalu mengikuti permintaan dari para investor, meski permintaan tersebut akan merugikan rakyat. Seperti lahan-lahan yang letaknya strategis, yang awalnya tempat pasar tradisional untuk umum karena investor tertarik dan menginginkan tempat tersebut. Maka pemerintah akan memindah pasar tradisional ke tempat lain, demi permintaan investor. Oleh sebab itu, investasi merupakan bentuk penjajahan yang dikemas dengan cantik, seakan-akan investasi itu menguntungkan tetapi kenyataannya menumbalkan rakyat. Akibatnya, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengikuti kebijakan dari pemerintah meski rakyat harus kehilangan mata pencahariannya atau pendapatannya menurun karena lokasi baru sepi dengan pengunjung.

Malang nasib rakyat, jika pemerintahannya hanya sebagai regulator para investor. Mereka hanya memprioritaskan kepentingan demi keuntungan. Tidak ada upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan optimal. Inilah watak kepemerintahan dalam sistem sekarang. Sistem kapitalis liberal, mereka mengagungkan kebebasan tanpa memikirkan dampak untuk rakyatnya.

Islam Tidak Main-main untuk Rakyat

Berbeda jika dibandingkan dengan sistem Islam. Sistem dari Sangkhaliq yang terbaik untuk hambaNya. Dimana dalam Islam telah jelas dalam pembagian kepemilikan antara milik individu, umum dan negara. Ketiganya pun tidak boleh ditukar atas nama kepentingan. Seperti dijelaskan dari Abu Khurasyi dituturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِى ثَلاَثٍ: فى الْكَلإ وَالْمَاء وَالنَّارِ
Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Maka dari hadist atas jelas pandang rumput atau tanah yang dimiliki umum tidak boleh atau haram jika dimiliki individu, swasta atau negara. Sebab akan mempengaruhi hajat orang banyak.

Sehingga tugas utama pemerintah dalam sistem Islam menjaga kepemilikan umat agar tidak disalah gunakan atau dimiliki pihak lain. Kemudian pemerintah akan memprioritaskan nasib rakyatnya agar hidup sejahtera dan terjamin. Seperti memantau harga kebutuhan pokok agar tidak melambung tinggi dan tidak ada campur tangan mafia, para laki-laki memiliki pekerjaan tetap sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, para ibu optimal dan fokus dengan keluarganya sehingga akan tercetak generasi-generasi yang unggul dan pemerintah tidak akan membuka investasi kepada asing tetapi sebaliknya pemerintah akan mengoptimalisasikan rakyatnya untuk kemajuan bersama. 

Sebab pemerintah tahu betul akan tugas dan tanggungjawabnya di dunia. Kemudian di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah Swt. Maka mereka tidak akan main-main dalam menjalankan amanah yang diembannya. 

Jadi, hanya dengan sistem Islam daerah dan rakyat akan terjaga dan terjamin. Kemudian pihak asing tidak akan dengan mudah menguasai daerah tertentu untuk kepentingan.

Wallahu a'lam bissowab.