Perang Iran vs AS dan Israel Menghancurkan Dunia Islam demi Kepentingan Hegemoni Politik

Oleh: Umi Silvi

Amerika Serikat (AS) memulai serangan, tetapi justru tampak kelimpungan dalam mengakhiri perang. Tampaknya, Donald Trump tidak memprediksi sebelumnya bahwa Iran akan berani melawan. Iran tidak seperti Venezuela yang rezimnya langsung tumbang setelah presidennya, Nicolas Maduro, ditangkap. Iran tetap kuat meskipun pemimpin tertingginya dibunuh. Kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran menunjukkan bahwa AS telah gagal melemahkan kekuatan lawannya, yaitu Iran.

Ledakan demi ledakan kembali mengguncang Timur Tengah. Ancaman perang regional semakin nyata di depan mata. Konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan lagi sekadar ketegangan diplomatik, tetapi telah menjelma menjadi bara perang yang siap membakar dunia Islam secara luas.

Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 menjadi titik balik eskalasi konflik. Serangan ini bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga pesan politik bahwa dominasi harus tetap berada di tangan kekuatan global. Namun, Iran tidak tinggal diam. Serangan rudal balasan menghantam wilayah Israel dan basis militer sekutu di kawasan. Keterlibatan kelompok-kelompok milisi seperti Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon turut menjadikan perang ini semakin sulit dikendalikan.

Jika ditelisik lebih dalam, perang ini sama sekali bukan sekadar persoalan nuklir Iran atau keamanan Israel sebagaimana yang kerap dinarasikan. Narasi tersebut hanyalah pembenaran politik atas wajah luar dari konflik yang lebih dalam. Hakikatnya, ini adalah perang hegemoni dan perebutan kendali atas kawasan paling strategis di dunia.

Dalam logika ini, siapa yang menguasai Timur Tengah akan menguasai energi; dan siapa yang menguasai energi akan mengendalikan dunia. Berdasarkan hal tersebut, Amerika Serikat sebagai pengemban ideologi dan pemimpin sistem kapitalisme global memiliki kepentingan strategis untuk memastikan Timur Tengah tetap berada dalam orbit pengaruhnya. Kawasan ini bukan sekadar wilayah geografis, melainkan pusat energi dunia. Jalur seperti Selat Hormuz menjadi urat nadi perdagangan minyak global; gangguan sekecil apa pun di jalur ini dapat mengguncang ekonomi dunia.

Dalam perspektif ini, Iran yang berupaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat dipandang oleh Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar ancaman, tetapi juga sebagai potensi pesaing regional yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan yang selama ini mereka kendalikan.

Di balik semua ini, terdapat satu akar persoalan yang jarang disentuh secara jujur, yaitu kapitalisme. Sistem ini menjadikan kekuasaan, keuntungan, dan dominasi sebagai tujuan utama. Negara-negara besar tidak bergerak berdasarkan nilai kemanusiaan, melainkan kepentingan strategis dan ekonomi. Dalam sistem ini, perang bukanlah kegagalan, melainkan instrumen. Perang membuka akses terhadap sumber daya dan menciptakan ketergantungan. Perang juga memungkinkan rekonstruksi ekonomi yang menguntungkan korporasi global. Bahkan, industri militer menjadi salah satu sektor paling menguntungkan dalam sistem kapitalisme.

Timur Tengah pun berubah menjadi panggung konflik permanen—mulai dari Irak, Suriah, Afghanistan, Palestina, hingga kini Iran. Pola yang terjadi cenderung sama: intervensi, destabilisasi, konflik berkepanjangan, lalu ketergantungan pada kekuatan global. Tidak ada yang benar-benar diselesaikan. Yang terjadi justru pengelolaan konflik agar tetap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa perang semacam ini merupakan konsekuensi dari hegemoni dan permainan kekuasaan global yang tak berkesudahan, sekaligus menambah penderitaan umat yang hidup dalam naungan kapitalisme.

Yang paling tragis, dunia Islam sering kali berada pada posisi sebagai korban. Negara-negara Muslim di kawasan tidak memiliki kemandirian politik yang kuat. Mereka terpecah oleh paham nasionalisme dan batas-batas negara bangsa yang diwariskan kolonialisme. Masing-masing sibuk menjaga kepentingan domestik, sementara ancaman global terus mengintai. Akibatnya, dunia Islam tidak pernah tampil sebagai kekuatan kolektif, melainkan menjadi objek dalam permainan geopolitik.

Rakyat sipil menjadi korban utama. Kota-kota hancur, ekonomi lumpuh, jutaan orang mengungsi, dan generasi masa depan kehilangan harapan. Namun, di atas penderitaan tersebut, para pemimpin dunia tetap berbicara tentang “stabilitas” dan “keamanan global”, sebuah retorika yang kerap kali hampa dari realitas.

Sejak runtuhnya Khilafah, dunia Islam tercerai-berai menjadi puluhan negara bangsa. Tidak ada satu pun otoritas yang mampu bertindak sebagai pelindung umat secara global. Tidak ada kekuatan yang mampu memberikan efek gentar kepada musuh-musuh Islam. Padahal, dalam ajaran Islam, kepemimpinan politik memiliki peran strategis. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah perisai, tempat kaum Muslim berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim)

Hadis ini bukan sekadar nasihat spiritual, melainkan juga konsep politik bahwa negara dalam Islam berfungsi sebagai pelindung umat. Tanpa perisai ini, umat Islam menjadi rentan. Serangan demi serangan dapat terjadi tanpa adanya kekuatan yang mampu memberikan respons strategis.

Selama sistem kapitalisme masih menjadi fondasi hubungan internasional, konflik, eksploitasi, dan dominasi akan terus berlangsung. Islam menawarkan jalan yang berbeda, yaitu sistem yang tidak dibangun di atas kerakusan, melainkan keadilan. Sebuah kepemimpinan yang tidak tunduk pada kepentingan korporasi, tetapi pada hukum Allah.

Inilah yang menjadikan perjuangan untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam (Khilafah Islamiyah) yang menyatukan dunia Islam dalam satu kekuatan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Jika tidak, maka catatan sejarah berupa serangan demi serangan dan kehancuran demi kehancuran di dunia Islam akan terus berulang, dan kaum Muslimin akan terus menjadi korban dalam arena persaingan global yang tidak pernah dapat mereka kendalikan.