Penurunan Biaya Haji Masih Menjadi Polemik, Hanya Sistem Islam Solusinya

Oleh : Siti Rodiah

Dari tahun ke tahun biaya ibadah haji terus mengalami kenaikan. Untuk itu pemerintah ingin menurunkan besaran ONH dengan mencanangkan berbagai program seperti lobi kepada pemerintah Arab Saudi, membuat kampung Indonesia dan pemindahan pengurusan dana haji ke BPKH. Di BPKH, pemerintah akan menerima ONH kemudian mengembangkan kumpulan dana itu melalui investasi, orientasinya bisnis.

Dikutip dari CNNIndonesia.com (6/5/2025), Presiden Prabowo Subianto ingin biaya haji terus diturunkan. Ia belum puas dengan penurunan biaya haji sekitar Rp 4 juta di awal 2025 ini. Ia mau biayanya ditekan lagi, bahkan lebih murah dari Malaysia. Mengingat, Indonesia menjadi negara penyumbang terbesar jemaah haji setiap tahunnya. Perintah itu ia tujukan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf. Perintah dikeluarkan Prabowo sembari mengutip data jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang mencapai hampir 2,2 juta orang per tahun.

Biaya haji memang baru resmi turun di awal 2025. Ini menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 Hijriah atau 2025 Masehi rata-rata sebesar Rp89.410.258,79. Sedangkan rerata BPIH pada tahun lalu tembus Rp93.410.286,00. Dengan kata lain, ada penurunan biaya haji tahun ini sekitar Rp4.000.027,21 jika dibandingkan 2024.

Di lain sisi, jumlah yang ditanggung langsung jemaah alias biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah Rp55.431.750,78 atau setara 62 persen. Sisanya disubsidi melalui nilai manfaat yang bersumber dari dana hasil kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat muncul berkat setoran awal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. BPKH kemudian bertugas mengelolanya, termasuk dengan melakukan investasi maupun penempatan pada instrumen keuangan syariah.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menurunkan biaya haji. Salah satu langkahnya adalah dengan membangun perkampungan Indonesia di Arab Saudi. Menurut Cucun, kampung Indonesia di Saudi menguntungkan untuk haji dan umrah. Salah satu kelebihannya akan ada transportasi khusus yang disediakan. Selain itu juga bisa menguntungkan dari sektor bisnis untuk pengelolaan haji Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah melobi pemerintah Arab Saudi untuk membangun perkampungan Indonesia. Perkampungan itu untuk jamaah haji asal Indonesia. Prabowo menyampaikan keinginannya itu kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Prabowo mengatakan respons dari Pangeran Salman menyambut baik permintaan tersebut. (Beritanasional.com, 8/5/2025).

Mahalnya ONH adalah akibat dari pengaturan ibadah haji yang tidak profesional, pengaturan secara teknis dan administrasi yang lama dan ribet (bertele-tele). Pemindahan pengurusan dana haji ke BPKH juga menjadi bukti nyata kapitalisasi ibadah oleh negara pada rakyatnya. Kapitalisme mengubah fungsi negara yang seharusnya mengurus kebutuhan rakyat menjadi berbisnis dengan rakyat.

Bisa kita lihat bahwa konsep pengelolaan dana jamaah haji memang telah bermasalah sejak awal, alhasil ini sangat berdampak pada pembiayaan ibadah haji. Dana keuangan jamaah haji yang dikelola oleh BPKH berasal dari setoran awal para calon jamaah haji, kemudian diinvestasikan pada beberapa instrumen, seperti transportasi, konsumsi dan akomodasi hotel di Mekkah dan Madinah. Investasi tersebut bisa diperluas pada instrumen lainnya asalkan mampu memberikan nilai manfaat. Dari hasil investasi ini akan digunakan sebagai subsidi biaya penyelenggaraan haji.

Dana haji yang diinvestasikan juga tidak serta merta menjamin pemberangkatan calon jemaah haji setiap tahunnya. Pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu dengan tidak adanya pemberangkatan jamaah haji disebabkan dana haji yang tidak mencukupi. Ditambah lagi dengan permasalahan terkait masa tunggu haji yang begitu lama. Inilah bukti dari konsep pengelolaan dana haji yang memang menjadi ciri khas sistem ekonomi kapitalisme. Alih-alih ingin menurunkan biaya haji, tapi ternyata harus ternodai dengan pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji yang mengarah pada semangat bisnis semata.

Jika dalam pandangan kapitalisme ibadah haji merupakan ladang bisnis yang menjanjikan. Maka ini sangat berbeda jauh dalam pandangan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah. Dalam sistem Islam, penguasa adalah sebagai raa'in (pengurus rakyat), sehingga akan memudahkan urusan rakyat terlebih dalam penunaian ibadah haji. Nabi Muhammad Saw bersabda "Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas apa yang dia urus" (HR. Bukhari)

Khilafah akan mengatur penyelenggaran ibadah haji dengan serius. Prinsip pelayanan terhadap rakyat adalah sederhana dalam sistemnya, eksekusinya cepat dan ditangani oleh orang-orang yang profesional. Dalam penyelenggaraan ibadah haji Khalifah akan menetapkan pegawai khusus untuk mengelola dan mengatur proses pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Khilafah juga tidak akan memandang ibadah haji melalui kacamata bisnis berdasarkan pertimbangan untuk rugi ala kapitalisme, serta tidak akan menggunakan dana haji untuk bisnis investasi dan lain sebagainya.

Penetapan ONH juga akan akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jemaah berdasarkan jarak wilayahnya dan akomodasinya, tidak ada visa haji karena dalam satu negara Khilafah, pengaturan kuota. Khalifah memliki kewenangan dalam menentukan Kouta haji dengan memprioritaskan calon jamaah yang belum pernah berhaji. Tentu saja hal ini akan mengurangi masa tunggu keberangkatan ibadah haji.

Sistem khilafah juga akan memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada para jamaah haji dengan mengoptimalkan segala sumber pendapatan negara membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sejarah telah mencatat betapa khilafah sangat serius dalam melayani tamu-tamu Allah. Pada masa kekhilafahan Utsmaniyah yang dipimpin Sultan Abdul Hamid II, beliau telah membangun jalur kereta api Hijaz atau masyarakat lebih mengenal nya dengan sebutan Hijaz Railway yang menghubungkan Damaskus dan Madinah.

Dengan dibangunnya Hijaz Railway tersebut, akan bisa mengurangi biaya perjalanan haji. Karena sebelum adanya pembangunan jalur kereta api ini, jarak tempuh jamaah haji bisa sampai berbulan-bulan. Inilah bukti bahwa sistem khilafah begitu serius mengurusi segala kebutuhan rakyat nya termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemimpin dalam sistem Islam benar-benar melaksanakan amanah kepemimpinan nya dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang luar biasa kepada Allah SWT. Mereka melayani tamu-tamu Allah sesuai syariat Islam para pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan sistem khilafah yang akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta memenuhi segala kebutuhan bagi para jamaah haji sejak awal persiapan hingga akhir pelaksanaan ibadah haji dengan biaya yang tidak akan membebani para jamaah haji.

Wallahu a'lam bisshawab