Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Demi Mengentaskan Kemiskinan Dalam Sistem Kapitalis, Mungkinkah?

Oleh : Siti Rodiah

Dilansir dari situs www.presidenri.go.id, bahwasanya Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Dalam pidatonya Presiden Prabowo menegaskan Pendidikan dan Kesehatan jadi prioritas utama APBN 2025. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan akan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, menurut Kepala Negara, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

Sepertinya isu terkait pendidikan dan kesehatan masih menjadi PR besar yang harus dituntaskan oleh penguasa negeri ini. Pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang tepat. Apalagi harapan muncul ketika pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan tersebut.

Namun sangat disayang kan, pada faktanya pemerintah hanya memberi harapan palsu, karena program tersebut tidak di dukung dengan kebijakan yang sejalan dengan apa yang di inginkan rakyat. Pemerintah hanya sibuk beretorika  dengan membuat janji-janji palsu supaya rakyat bisa tenang dan masih percaya dengan kepemimpinan yang ada.

Bahkan banyak kebijakan pemerintah yang membuat hidup rakyat makin sulit dan menderita salah satunya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ini akibat sistem kapitalisme sekulerisme yang diterapkan negeri ini, sehingga kapitalisasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebuah keniscayaan.

Mahalnya biaya pendidikan sangat dirasakan oleh sebagian besar rakyat yang ekonominya pas-pasan, bahkan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas mereka harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Kemudian sering berganti nya kurikulum pendidikan tapi tidak dibarengi dengan output pendidikan yang melahirkan generasi yang beriman dan bertaqwa. Generasi semakin kesini semakin hancur, minim akhlak dan adab. Generasi di didik hanya untuk menjadi mesin pencetak uang bagi para kapitalis.

Di bidang kesehatan juga bernasib sama dengan bidang pendidikan, sama-sama di kapitalisasi oleh swasta. Kesehatan semakin mahal dan sulit dijangkau masyarakat. Banyak wilayah yang belum tersentuh dengan akses pelayanan kesehatan yang layak. Adanya BPJS kesehatan juga tidak membawa dampak yang signifikan, malah banyak rakyat yang dipersulit dalam meminta hak nya untuk menjamin kesehatan nya. Belum lagi iuran BPJS kesehatan yang harus rutin dibayar setiap bulan nya semakin menambah derita rakyat.

Begitu kompleks nya problematika yang harus di jalani rakyat negeri ini. Selain mahalnya pendidikan dan kesehatan, rakyat juga harus menanggung berbagai pungutan pajak yang jelas memberatkan dan juga turun nya anggaran Makan Bergizi Gratis yang selama ini di canangkan penguasa. Hal ini seharusnya dapat membuka mata hati dan pikiran rakyat bahwasanya penguasa tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mengurus rakyat nya.

Semua ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme sekulerisme yang mendukung terwujudnya penguasa populis penuh pencitraan. Penguasa yang hanya menjadikan derita rakyat sebagai bahan untuk menggaet simpati rakyat dengan retorika nya tapi ujung-ujungnya rakyat dicampakkan.

Berbeda halnya dalam sistem Islam yang sudah menetapkan bahwasannya layanan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar publik dan menjadi hak seluruh rakyat yang wajib dipenuhi oleh penguasa. Sama halnya dengan kebutuhan sandang, pangan, papan dan keamanan yang juga harus dipenuhi oleh penguasa.

Semua kebutuhan pokok rakyat tersebut akan dipenuhi oleh penguasa melalui anggaran dari kas Baitul Mal, yang sumber pendapatan dan pengeluaran nya sudah ditetapkan oleh Syara'. Seperti sumber pendapatan dari pos zakat dan sedekah, pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara. Jadi rakyat tidak perlu khawatir mereka akan ditelantarkan karena negara sudah mempunyai anggaran dana yang melimpah. Negara juga tidak akan pernah menyerahkan urusan pelayanan rakyat kepada swasta karena negara sendiri yang mengurus rakyatnya tanpa niat mencari keuntungan tapi semata-mata meraih ridho Allah.

Dalam sistem Islam penguasa hanya sibuk untuk melayani dan mengurus rakyatnya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan hukum-hukum Allah. Bukan sibuk beretorika dan pencitraan seperti dalam sistem demokrasi dengan mengumbar janji-janji palsu tapi tidak pernah terealisasi. Sudah saatnya kita ganti sistem kapitalisme sekulerisme yang sudah jelas menyengsarakan rakyat dengan sistem Islam yang berasal dari Allah SWT.

Wallahu a'lam bisshawab