Pendidikan Kota Banjar Merah, Negara Hilang Arah

Oleh : Aydina Sadidah

Rapot merah sektor pendidikan di Kota Banjar menjadi sorotan setelah walkot terpilih memutuskan untuk membekukan dana yang disalurkan untuk pendidikan. Jelas hal ini membuat masyarakat mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Disisi lain walkot terpilih, Sudarsono, mengungkapkan alasan ia mengambil langkah ini adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi pendidikan yang ada.

Adapun rapot merah ini dapat terjadi akibat dua faktor, pertama adalah adanya ketimpangan pendidikan antara yang formal dengan yang non-formal. Adapun dana yang dibekukan oleh walkot, mencapai 10 miliar rupiah.

Ia menilai bahwa anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah didominasi oleh alokasi kegiatan fisik, seperti renovasi bangunan sekolah formal. Alhasil sekolah non-formal tidak menerima estafet anggaran pendidikan dan perhatian yang cukup dari pemerintah.

Kedua, yakni penurunan angka partisipasi sekolah (APS) untuk anak usia 7-18 tahun. Tercatat APS pada tahun 2023 lalu sebesar 11,67%, mengalami penurunan sebesar 2,82% ditahun berikutnya dan terus mengalami penurunan. Adapun menurut data yang diambil dari Pusat Data Statistik Pendidikan (Pusdatin) terdapat 1.800 Anak di kota Banjar yang tidak sekolah.

Bila kita usut kembali masalah rapor merah pendidikan ini, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukan semata kesalahan pemerintah saja, namun lebih besar lagi, ini adalah masalah sistem. Sejatinya, sistem Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah membawa banyak kerusakan ke berbagai bidang. Adapun bidang pendidikan ini hanyalah satu dari sekian banyaknya bidang yang terkena dampak kerusakan sistem ini.

Kapitalisme hanya menganggap pendidikan sebagai komoditas, layaknya barang yang mampu diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan. Oleh sebab tolak ukurnya hanya berdasarkan dari untung ataupun rugi, maka negara akan lebih memilih untuk menginvestasikan dana ke sektor yang dinilai dapat memberikan banyak keuntungan, seperti sektor ekonomi. Maka tak ayal bila pendidikan di negeri ini sulit untuk maju.

Tak hanya itu, tata kelola pendidikan dalam sistem Kapitalis yang berantakan memberikan andil terbesar dari makin ruwetnya masalah pendidikan. Mulai dari kontrol pemerintah yang minim, saling lempar tanggung jawab, hingga infrastruktur yang tak merata. Kualitas pendidikan yang tidak menjadi prioritas pun menjadi bukti dari lemah dan abainya pemerintah terhadap pendidikan.

Maka dari sini telah jelas betapa hancurnya negeri ini bila kita terus menggunakan sistem Kapitalis. Oleh karena itu kita membutuhkan perubahan revolusioner, yang tak hanya perubahan pemimpin ataupun orang-orang struktur belaka, tapi kita butuh perubahan sistem. Maka yang jadi pertanyaan, sistem manakah yang pantas untuk menggantikan sistem Kapitalis ini? Jawabannya hanyalah satu, yakni sistem Islam.

Sepanjang sejarahnya sejak abad 7 hingga keruntuhannya diawal abad 19, sistem Islam telah terbukti mampu memimpin dan menjawab segala persoalan yang menimpa suatu negeri dengan tuntas. Adapun pendidikan sendiri, dalam Islam menjadi sektor yang amat diperhatikan. Masa depan suatu negeri ada ditangan para pemudanya, maka tanpa pendidikan bagaimana keadaan negeri di masa depan?

Dalam sistem Islam pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Untuk pelaksanaannya adalah dengan membiayai pendidikan diseluruh tingkatannya, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tingginya. Tak hanya itu, gaji para guru dan dosen, infrastruktur yang menyangkut sarana serta prasarananya pun akan menjadi tanggungan negara. Maka dalam sistem Islam nanti, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, terlepas dari miskin maupun kayanya seseorang.

Bagi negara uang bukanlah masalah, sebab sistem Islam memiliki sistem tata kelola keuangan yang sistematis, sehingga kas negara tak akan mengalami defisit. Selain itu para pejabatnya juga dipilih dengan hati-hati, mereka haruslah memiliki ketakwaan yang tinggi sehingga dikemudian hari mereka tidak akan berani untuk berbuat kecurangan.

Adapun kedudukan ilmu dalan Islam merupakan perkara yang amat vital, sehingga ia tak bisa diukur hanya dari dimensi keuntungan materi belaka. Maka dari itu negara tak akan sungkan menyediakan pendidikan dengan seluruh kemampuannya. Berapa pun biayanya, negara pasti akan menyediakan dan mengupayakan pemenuhannya dengan maksimal.

Beranjak dari sini, maka jelas bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah penerapan sistem Islam. Agar kesejahteraan dapat kembali dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab terlepas dari statusnya, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.