Pagar Laut Misterius, Bukti Lemahnya Pengawasan Negara!

Oleh : Ummu Bisyarah 

Baru-baru ini rakyat dihebohkan dengan keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang harusnya memiliki wewenang penuh, belum mengetahui siapa pemilik pagar laut itu. Dalam artian hingga saat ini belum ada yang mengantongi izin untuk mengelola laut di wilayah tersebut (kompas.com 15/01).

Keberadaan pagar laut ini merugikan banyak pihak. Nelayan harus berputar 1,5 jam untuk menangkap ikan, ekosistem laut banyak yang terganggu, dan pasti warga sekitar akan sangat di rugikan dengan aktifitas pemanfaatan dan pembangunan di sekitarnya jika proyek ini berlanjut. Namun keberadaannya saja masih menjadi polemik siapa yang membangunnya.

Namun rakyat tidak bodoh. Mana mungkin pagar sebesar dan sepanjang 30 km itu tidak ada yang tau milik siapa. Omong kosong jika pemerintah daerah tidak tau proyek sebesar itu. Tidak mungkin pagar itu tiba-tiba muncul tanpa ada proses sebelumnya, hilir mudik kendaraan besar atau petugas sebelumnya. Tidak mungkin untuk tidak terlacak.

Pun kejanggalan demi kejanggalan terus muncul di media. Kelompok masyarakat bernama Jaringan Rakyat Pantura (JRP) tiba-tiba muncul dan mengklaim bahwa itu ulah mereka. Mereka urunan untuk membangunnya, mencegah abrasi katanya. Pembodohan masyarakat dengan lagu lama, mana mungkin masyarakat mengumpulkan dana puluhan milyar untuk hanya membangun pagar, padahal untuk biaya sehari-hari saja mereka kesusahan. Pun mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai nelayan itu memprotes keberadaannya karena sangat merugikan mereka. Pakar menghitung kerugian akibat pagar laut ini hingga 116 milyar per tahun (tempo.co 16/01). Sungguh pembodohan!

Bukan rahasia umum jika di negeri yang menerapkan Kapitalisme ini, syarat akan kongkalikong antara pejabat dan para korporat. "Indonesia di dol" begitulah slogan yang tepat untuk menggambarkan kondisi negara kita hari ini. Pembangunan yang dilakukan kepada harta milik umum (termasuk pertambangan, laut, hutan dll) selalu merugikan masyarakat. Padahal sejatinya masyarakatlah yang memilikinya, namun para pejabat yang tidak amanah ini menjualnya kepada para oligarki demi meraup keuntungan pribadi atas nama investasi.

Sistem kapitalisme saat inilah yang meniscayakan hal ini. Kapitalisme hanya memandang untung rugi, alhasil lahirlah pejabat yang tak manusiawi dan suka korupsi. Rakyat dibohongi dan dijadikan kambing hitam atas perbuatan mereka. Lagu lama yang sering diulang.

Sayangnya sekarang masyarakat semakin kritis. Tidak bisa bersuara di dunia nyata karena dibungkam oleh penguasa, jalur viralpun menjadi alternatif mereka. Rakyat sudah kritis tak bisa dibohongi dengan lagu lama bernada sumbang. Kebijakan yang dibuat oleh rakyat justru dikhianati oleh pejabat, para populis otoriter yang lahir dari sistem kapitalisme yang bobrok ini.

Saatnya mengganti sistem yang bobrok ini dengan sistem Islam yang datang dari pencipta bumi. Islam memiliki paradigma yang jauh berbeda dari kapitalisme. Jika kapitalisme hanya memandang untung rugi semata, Islam memandang bahwa pemimpin adalah sebuah amanah yang berat. Rosulullah Saw bersabda 
"Tidaklah seseorang diamanahi pemimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga." (HR Bukhari dan Muslim).

Pemimpin yang khianat Allah haramkan baginya surga. Seorang muslim dengan aqidah yang kuat tak akan pernah mengkhianati rakyatnya. Apalagi menjual harta kepemilikan umum masyarakat.

Selain individu pemimpin yang amanah, Islam juga memiliki sistem kenegaraan yang meniscayakan terjaganya pemimpin tersebut dari sifat khianat. Dalam buku "Ajhizah Daulah Khilafah" karya syekh Taqiyuddin An-Nabhani menggambarkan betapa sempurnanya struktur negara dalam Islam. Salah satu lembaga dengan fungsi kontrol terhadap pemimpin yakni "majlis umat". Adanya akan senantiasa mengoreksi penguasa, tempat berdiskusinya penguasa agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ia juga lembaga yang senantiasa dekat dengan mesyarat untuk blusukan mendengarkan apresiasi mereka yang akan tersampaikan kepada penguasa.

Dengan ini maka seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mungkin menguntungkan para oligarki semata, bahkan mungkin tak akan ada oligarki yang mencengkram negeri ini. Karena Islam telah mengatur kepemilikan dalam sistem ekonominya yang sempurna. Wallahu alam bissawab.