MBG Bogor, Alarm Kegagalan Sistem

Oleh: Uma Inayah

Berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025, Jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang .

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo menyatakan, " Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara  kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang".

Sri Nowo juga menyampai 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka semua memperoleh MBG dari satu SPPG yang sama.

Dari 210 orang tersebut ada 34 orang  masih di rumah sakit menjalani perawatan medis.

"Penyebaran  kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Dan dari 210 orang itu rinciannya129 orang mengalami keluhan ringan, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 34 orang menjalani rawat inap," ujar Sri Nowo.(Jakarta, CNN Indonesia, Minggu 11/05/2025)

Insiden keracunan makanan massal sering kali dipicu oleh dinamika sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan tekanan pada pelaku industri untuk memprioritaskan perolehan laba, yang berpotensi mengorbankan standar keselamatan dan kesehatan konsumen dalam proses produksi dan distribusi pangan. Rakyat jadi korban sebagai ajang uji coba. Kejadian ini adalah salah satu alarm kegagalan sistem kapitalisme.

Pemerintah terkesan menghindari tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat dari risiko keracunan makanan massal, yang tercermin dalam usulan asuransi MBG. Hal ini mengindikasikan upaya untuk mengalihkan beban risiko kepada individu atau pihak lain, dan bukan fokus pada upaya pencegahan yang seharusnya menjadi prioritas.

ketika agama dipisahkan  dengan kehidupan tidak menutup kemungkinan peluang abai dalam menjamin kualitas gizi generasi terbuka luas, karena negara tidak akan  mengontrol ketat pasar bebas sehingga produk- produk berbahaya beredar luas dengan mudah.

Minimnya lapangan pekerjaan juga bukti abainya sistem kapitalisme sehingga kehidupan rakyatnya jauh dari kata sejahtera.

Berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, hadir sebagai solusi sistemik, mengatur ekonomi dan kehidupan rakyat  yaitu Khilafah Islamiyah.

Khilafah Islamiyah tidak meyerahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi atas gizi masyarakat, namun   menjaga keamanan pangan dan memenuhi kebutuhan  gizi rakyatnya negara sendiri yang bertanggung  jawab penuh.

Khilafah menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan membuka lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam yang di miliki oleh negara serta pembangunan sektor produktif lainnya.

Dengan demikian, khilafah adalah satu-satunya solusi permasalahan umat ini, tidak terkecuali masalah MBG. Pemenuhan MBG yang layak dan merata untuk semua umat tanpa terkecuali.