Layakkah Menggadaikan Negara Pada Taipan?

Oleh  : Ummu Alvin
Aktivis Muslimah

Kedatangan para taipan di Istana Kepresidenan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto, telah membuktikan kedekatan hubungan penguasa negeri ini dengan para konglomerat tersebut, adapun 8 taipan yang hadir di istana negara adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaya, Dato Sri Tahir, James Riady dan Tommy Winata. Kedekatan ini membuat miris hati rakyat, betapa tidak, pada realitasnya sebagian konglomerat yang diundang tersebut saat ini tengah tersangkut beberapa kasus yang lagi viral, seperti kasus Sugianto Kusuma alias Aguan yang namanya viral dalam sejumlah Proyek Strategis Negara ((PSN), Swissotel Nusantara dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, kemudian ada juga Tommy Winata yang terlibat dalam kasus PSN rempang ECO City, yang mana ke semua proyek tersebut sangatlah merugikan bagi rakyat dan hingga saat ini juga kasusnya belum tuntas. 

Pertemuan yang diungkap dalam Instagram Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo membahas tentang situasi global dan tanah air, tentang perihal pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), terkait swasembada pangan dan energi hingga teranyar terkait BPI Danantara. Selang sehari setelah pertemuan dengan para taipan, presiden Prabowo bahkan sempat melakukan diskusi dengan miliarder dan investor asal Amerika Serikat, Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio.

Menanggapi hal di atas seorang Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan pandangannya bahwa aksi presiden Prabowo mengundang konglomerat ke istana adalah sebagai upaya dalam penggalangan dana untuk mendukung program yang diprioritaskan pemerintah pada saat ini. Saat ini pemerintah tengah mencanangkan pembangunan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall dan MBG untuk dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang mana untuk kedua proyek ini membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun. Dan dalam pertemuan inilah nanti akan lahir kesepakatan bisnis antara pemerintah dan konglomerat, paling tidak, para konglomerat dapat konsesi dalam proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan.

Pemerintah nampaknya telah menutup mata atas realitas bahwa para konglomerat itu justru yang selama ini menimbulkan banyak masalah contoh pada kasus Rempang, PIK 2,IKN,dan lain sebagainya, negara malah menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para konglomerat, negara tergadai di tangan para taipan, rakyat menjadi korban kebijakan dan ketidakadilan. Semua ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme dalam kehidupan bernegara, yang mana penguasa seenaknya sendiri mengatur negara namun membuat rakyatnya hidup dalam kesengsaraan.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan Islam, paradigma kepemimpinan islam adalah penguasa sebagai raa'in dan junnah, yaitu pelayan dan perisai yang yang akan mengurusi umat dengan benar dan  menjaga rakyatnya dari segala hal yang membahayakan. Negara Islam adalah negara yang punya wibawa dan independensi, hal ini ditopang oleh penerapan sistem aturan yang menyolusi seluruh problematika masyarakat, termasuk sistem ekonomi dan keuangan yang membuat negara mampu menyejahterakan rakyatnya dengan ketersediaan anggaran yang kuat dan berkelanjutan.

Islam memiliki sumber pendapatan yang banyak dan melimpah yang berasal dari fa'i, kharaj, kepemilikan umum dan zakat. Sistem ekonomi dan keuangan yang kuat akan memberikan kekuatan untuk berjalannya roda pemerintahan begitu pula dalam pembangunan, pembangunan dalam Islam juga tidak bersumber dari investasi, tetapi terletak pada kekuatan dari sistem keuangannya yang mana semuanya dilakukan secara mandiri tidak ada intervensi dari para konglomerat ataupun sejenisnya karena akan membahayakan bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Saat inilah penting bagi kita untuk menyadarkan umat tentang kebusukan sistem kepemimpinan sekuler demokrasi kapitalisme saat ini, dan sudah saatnya untuk kita semua menyeru kepada semua elemen masyarakat begitu pula petinggi-petinggi negeri ini bahwasannya untuk kita kembali kepada sistem Islam adalah suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan dan menjadi kewajiban seluruh umat juga untuk terlibat serta dalam setiap upaya dalam mewujudkan sistem kepemimpinan Islam agar kembali memimpin peradaban dunia.

Wallahu a'lam bishowab.