Ketika Ilmu Ditimbang Emas, Mengapa Hari Ini Guru Masih Harus “Kuat-kuatan” Hidup?

Oleh : R. Irawan Chandra

Ada satu ironi yang pelan-pelan menggerus nurani kita: kita mengagungkan pendidikan, tetapi sering lupa memastikan orang yang menghidupkan pendidikan—guru—benar-benar hidup layak.

Kita rajin mengulang slogan “guru pahlawan”, namun di banyak tempat, terutama bagi guru non-ASN dan honorer, kesejahteraan masih seperti lomba bertahan: menahan kebutuhan, menahan malu, menahan cemas, sambil tetap tersenyum di depan kelas.

Dan ketika kita menoleh ke sejarah peradaban Islam—bukan untuk romantisme, tetapi untuk bercermin—kita menemukan sebuah pesan yang membuat tenggorokan tercekat: pemerintahan yang memuliakan ilmu akan memuliakan pengajarnya dengan sistem, bukan sekadar pujian.

Sejarah memberi tamparan halus: guru dibayar, ilmu dihargai

Beberapa kajian akademik menyebut pada masa Khalifah Umar bin Khattab, guru yang mengajarkan pendidikan Islam menerima upah 15 dinar per bulan (sebagai praktik kesejahteraan dalam kebijakan sosial-ekonomi).

Mari pahami angkanya dengan cara yang paling sederhana dan jujur: 1 dinar secara standar sejarah adalah 1 mitsqal = 4,25 gram emas.
Artinya 15 dinar ≈ 63,75 gram emas per bulan—sebuah isyarat bahwa negara memandang pendidikan sebagai kebutuhan primer peradaban, bukan beban.

Lalu ada kisah yang sangat terkenal dari era Abbasiyah, khususnya dalam tradisi “gerakan penerjemahan” ilmu: sebagian sumber akademik mencatat penerjemah dibayar dengan emas seberat buku yang diterjemahkan (sering dikaitkan dengan masa Khalifah al-Ma’mun).

Catatan penting: kita boleh berbeda pendapat tentang detail historisnya—tetapi makna besarnya terang benderang:
ilmu dianggap “harta” yang pantas dibayar dengan emas.

Lalu kita melihat hari ini—dan hati terasa runtuh

Di Indonesia, pemerintah memang sudah memiliki skema gaji dan tunjangan, terutama bagi guru ASN. Gaji pokok ASN mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024 dan tabelnya dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (DJPb), misalnya golongan IV bisa mencapai kisaran tertinggi sekitar Rp6,37 juta (gaji pokok, belum termasuk tunjangan).

Untuk guru non-ASN/honorer, pemerintah pusat juga menambah dukungan:

• insentif guru non-ASN naik menjadi Rp400 ribu/bulan (disebut naik dari skema sebelumnya)

• tunjangan bagi guru non-ASN disebut naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta (dalam kebijakan 2026)

Namun laporan media juga menunjukkan realitas lapangan yang masih membuat banyak orang menelan ludah: gaji guru honorer di sejumlah tempat masih berada pada rentang yang sangat rendah, misalnya Rp300 ribu–Rp1,5 juta/bulanuntuk jenjang tertentu (tergantung kemampuan sekolah dan daerah).

Di titik ini, editorial ini tidak sedang menyalahkan siapa pun secara simplistis. Tetapi kita perlu berani bertanya:

Jika dulu ilmu “ditimbang emas”, mengapa hari ini pengajar ilmu masih harus bertahan dengan angka yang bahkan sulit menutup kebutuhan paling dasar?

Masalahnya bukan sekadar angka—melainkan cara kita memandang guru

Sejarah mengajarkan sesuatu yang sangat modern: memuliakan guru itu keputusan sistemik, bukan hanya moral pribadi.

Ketika negara menempatkan guru sebagai pilar, maka:

• gaji dan tunjangan bukan “tambahan”,

• pencairan bukan “menunggu belas kasihan administrasi”,

• dan perlindungan profesi bukan “sekadar wacana”.

Sebaliknya, ketika guru dipandang sebagai biaya yang bisa ditekan, maka yang terjadi adalah:

• administrasi menumpuk,

• penghasilan tidak stabil,

• dan guru dipaksa menjadi “superman”: mengajar, mengurus laporan, mengejar target, sambil menahan kebutuhan rumah.

Kita bisa membangun gedung sekolah semegah apa pun. Tetapi kalau gurunya rapuh, bangunan itu hanya dinding—bukan peradaban.

Jika ingin bangkit, mulailah dari memuliakan penjaga ilmu

Bangsa ini sering bicara tentang masa depan: bonus demografi, Indonesia Emas, generasi unggul. Tapi semua itu hanya akan jadi slogan jika kita tidak berani memuliakan orang yang membangun generasi: guru.

Sejarah pernah menulis: guru dibayar dan dimuliakan negara, buku ditimbang dengan emas. 
Hari ini, kita mari kita menulis ulang sejarah itu—bukan dengan nostalgia, tapi dengan kebijakan nyata. Kembali lah dengan aturan Islam, kembalilah dengan cara Islam mengatur semua tatanan, termasuk guru.

Karena peradaban tidak runtuh karena kekurangan gedung.
Peradaban runtuh ketika ilmu dipinggirkan dan guru dibiarkan berjuang sendirian.