Kesehatan Merata Bagi Rakyat! Mustahil Dalam Sistem Kufur

Oleh : Kiki Puspita

"Jangan sakit" ini mungkin kata yang tepat untuk dikatakan oleh rakyat yang hidup dalam sistem kapitalis saat ini.Bagaimana tidak pelayanan yang di janjikan oleh negara dalam sistem kufur belum merata dan belum maksimal dirasakan oleh rakyat.Problem Kesehatan masih banyak,masyarakat banyak yang tidak mendapat jaminan ketika hendak berobat. fasilitas dan nakes tidak merata, ditambah lagi biaya untuk berobat sangatlah mahal dan dikomersialisasikan. 

Alih-alih mendapat layanan terbaik, progam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang digadang-gadang dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan yang belum merata di tengah-tengah umat ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Muncul saran agar iuran naik, tetapi berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10% pun tidak cukup dan masih berpotensi menyebabkan defisit dana  sosial.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. "Jika berkaca dari kondisi rasio klaim tahun 2024 yang sudah mencapai 109,62%, sepertinya kenaikan iuran sebesar 10% tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan biaya layanan kesehatan dan berpotensi akan terjadi defisit hingga gagal bayar," kata Rizzky kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024).

KBRN, Palangka Raya : Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Suyuti Syamsul, menegaskan kebutuhan dokter saat ini masih banyak. Lantaran apabila mengikuti rasio baru, setiap seribu penduduk, memerlukan satu orang dokter.

Dengan penduduk Kalimantan Tengah berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa, sehingga memerlukan 2.700 dokter. Namun saat ini, jumlah dokter hanya ada 800 orang, sehingga masih memerlukan sekitar 1.900 dokter lagi untuk mencapai ideal.

"Lulusan dari Fakultas Kedokteran di Universitas Palangka Raya, rata-rata dalam satu tahun sebanyak 50 atau paling banyak misalnya 100 orang, itu artinya Kalteng membutuhkan 18 tahun lagi untuk bisa mencapai jumlah dokter sesuai dengan angka ideal tersebut," ujarnya, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Pengamat Tenaga Kesehatan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng periode 2019-2024, Siswandi, berharap adanya pemerataan tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah hingga ke wilayah pelosok. 

"Permasalahan tidak meratanya penyebaran tenaga kesehatan ini merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini karena kebanyakan terkonsentrasi hanya di perkotaan. Oleh karena itu hal ini juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi," katanya.

Selain jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang terjadi, terutama bagi warga membutuhkan akses kesehatan yang tinggal di wilayah pelosok.Masalah kesehatan dalam paradigma sistem kapitalisme adalah jasa yang harus dikomersialkan.Negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai regulator yang hanya menjamin komersialisasi tersebut.

Berbeda dalam paradigma Islam,dalam sistem Islam kesehatan dijamin dari komersialisasi.Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang diharamkan untuk dikomersialkan.
Negara dalam sistem Islam bukan regulator melainkan pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat,secara gratis dan berkualitas.Negara harus mendirikan rumah sakit sesuai kebutuhan masyrakat dengan fasilitas lengkap tanpa membedakan antara desa dan kota.Ketersediaan para dokter dan obat-obatan juga sangat diperhatikan untuk dipenuhi oleh negara.Pembiayaan kesehatan antidefsit tidak membebani masyarakat,rumah sakit dan para dokter sedikitpun.

Pembiayaannya berbasis baitulmal yang bersifat mutlak dan sumber pemasukan dan pengeluarannya berdasarkan ketentuan syariat.keberadaan lembaga-lembaga pelaksana teknis fungsi negara (rumah sakit atau laboratorium)dilarang di jadikan sebagai sumber pemasukan kekayaan negara.

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat hanya dapat dapat terealisasikan dengan mengganti sistem kufur ini dengan sistem Islam.

Wallahua'lam bissowab.