Kebijakan Impor Susu Bukti Penguasa Kapitalis Abaikan Nasib Peternak Lokal

Oleh : Nur Hasanah, S.Kom 
Aktivis Dakwah Islam

Dilansir dari liputan6.com tanggal 9 November 2024, kebijakan pemerintah yang melakukan impor susu mengakibatkan peternak sapi perah ramai-ramai membuang 200 ton susu. Dampak dari kebijakan pemerintah ini, menyebabkan berkurangnya permintaan susu lokal sehingga para peternak, terpaksa membuang susu mereka dalam jumlah besar. Situasi ini tentunya sangat merugikan peternak kecil yang menggantungkan hidup dari hasil penjualan susu.

Tak dapat dipungkiri, kebijakan impor ini dicurigai melibatkan para oknum yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, memang bukan rahasia bahwa banyak kebijakan yang lebih berpihak pada pengusaha besar dibanding pada rakyat kecil. 

Lobi-lobi oleh para importir menjadi hal biasa demi mendapatkan akses untuk memasok produk impor dengan berbagai kemudahan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini memiliki kekuatan lobi yang mampu “membujuk” bahkan menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. 
Sebaliknya, para peternak lokal tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah baik dalam bentuk subsidi, regulasi proteksi, maupun akses yang memadai ke pasar. Ketika ada importir besar yang mampu menyediakan susu dalam jumlah masif dan dengan harga murah, pasar lokal yang dikelola oleh peternak kecil dan menengah menjadi tersingkirkan.

Pada akhirnya, kebijakan impor dalam sistem kapitalis menunjukkan bahwa negara lebih mendahulukan keuntungan pengusaha besar, sehingga nasib rakyat terabaikan karena negara tidak benar-benar hadir untuk melindungi rakyatnya. 

Negara Seharusnya Melindungi Peternak Lokal

Negara seharusnya berpihak pada peternak lokal dan memprioritaskan produk lokal agar dapat bersaing dengan produk impor. Perlindungan dalam bentuk pengurangan atau pembatasan impor diperlukan untuk menguatkan ekonomi domestik. Subsidi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi susu lokal juga akan sangat membantu peternak agar produk mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Pemerintah juga dapat menyediakan bantuan dalam bentuk pendanaan bagi industri pengolahan susu lokal agar dapat menampung hasil susu dari peternak, serta menjamin adanya standar kualitas yang terjangkau bagi peternak. Kebijakan seperti ini tidak hanya menguntungkan peternak, tetapi juga mendukung perekonomian nasional dengan meminimalisasi ketergantungan pada impor.

Negara Islam Melindungi Nasib Rakyat

Dalam Sistem Islam, negara berperan sebagai pelindung dan pengayom bagi umat, termasuk dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat. Negara akan berdiri sebagai pelaksana syariat untuk menciptakan kemaslahatan umat, dan segala kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Ada beberapa poin yang menjadi fokus negara khilafah seperti, pemenuhan kebutuhan dengan optimalisasi potensi lokal. Negara akan mengelola potensi yang ada di dalam negeri dengan optimal, termasuk sektor pertanian dan peternakan, untuk memenuhi kebutuhan rakyat. 
Dengan mengutamakan produksi lokal, ketergantungan pada produk impor bisa diminimalkan. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan akan susu akan diprioritaskan dari produksi peternak lokal, dan jika pasokan dalam negeri cukup, negara akan membatasi bahkan menutup impor agar peternak lokal mendapatkan pasar yang memadai.

Negara juga akan menghilangkan praktik rente dalam kebijakan ekonomi. Negara tidak akan membiarkan adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi (rente) dengan memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan atau perusahaan besar. Kepemimpinan dalam Islam menitikberatkan pada amanah, sehingga para pejabat maupun pengusaha dilarang mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menzalimi rakyat.

Negara akan melakukan perlindungan terhadap peternak dan akan menyediakan sarana penunjang bagi peternak dan industri pengolahan susu, mulai dari penyediaan fasilitas penyimpanan, distribusi yang efektif, hingga pelatihan dan teknologi yang bisa meningkatkan kualitas susu. Dengan demikian, kualitas produk lokal akan terus meningkat, sehingga dapat memenuhi standar pasar tanpa harus tertekan oleh harga murah dari produk impor.

Dalam Islam, haram hukumnya bagi penguasa melakukan kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir orang atau kelompok. Pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi tidak merugikan peternak, petani, atau pelaku usaha kecil lainnya.

Rasulullah saw bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai bertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari)

Kebijakan impor yang memberatkan peternak adalah contoh nyata dari kelemahan sistem kapitalis yang cenderung berpihak pada para pemodal. Sementara itu, solusi dalam Islam menawarkan mekanisme perlindungan terhadap rakyat dengan mengutamakan syariat, yang menjamin keadilan dan keberlangsungan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Keberadaan negara yang berdaulat secara mandiri tanpa harus mengandalkan impor adalah harapan yang bisa diwujudkan dalam sistem Islam, di mana kebijakan ekonominya benar-benar difokuskan pada kemaslahatan umat.

Saatnya kita menyadari bahwa kesejahteraan sejati hanya akan terwujud dalam sistem yang berpihak pada rakyat, yaitu Sistem Islam. Sistem Islam menawarkan solusi yang nyata, adil, dan menyeluruh. Marilah kita bersama-sama memperjuangkan perubahan menuju sistem Islam yang lebih mulia, yang menjamin hak-hak setiap individu, serta membangun kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi seluruh rakyat. 

Wallahualam bissawab.