Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Berulang Puluhan Nyawa Melayang

Oleh : Wahyuni Mulya 

Aliansi Penulis Rindu Islam

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jakarta meningkat pesat dalam satu bulan terakhir. Terdapat 1.729 kasus DBD di Jakarta hingga 18 Maret 2024. Total DBD DKI per 18 Maret 2024, ada 1.729 kasus, (22/3/2024). Jumlah orang yang terjangkit naik 1.102 orang dari sebelumnya 627 kasus pada 19 Februari 2024. Kasus DBD di Jakarta diprediksi akan terus meningkat hingga dua bulan ke depan atau Mei 2024.

Dinas Kesehatan Pemprov Jabar menghimpun data sejak Januari 2024, kasus demam berdarah sudah berada pada angka 11.058 kasus. Dari angka tersebut, tercatat ada 96 kasus kematian.  Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) gencar dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat usai empat warganya meninggal dunia karena terinfeksi DBD. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur menerangkan bahwa kasus positif DBD di provinsi tersebut meningkat menjadi 2.320 kasus, dan tujuh orang meninggal dunia.

DBD memang bukan penyakit baru. Namun, kewaspadaan kita terhadap penularan virus dengue penyebab penyakit demam berdarah yang dibawa melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti harus selalu ditingkatkan mengingat beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan kasus DBD.

Kondisi Bahaya

DBD sangat berbahaya sebab tingkat kematiannya tinggi dan hingga kini belum ditemukan obatnya. Terlebih, sebagian besar yang terjangkiti adalah anak-anak. Adapun penyebab tingginya DBD dipicu oleh musim hujan yang membuat jentik nyamuk sangat mudah berkembang biak sebab banyak genangan air yang dibiarkan di sekitar permukiman, seperti talang air, ban bekas, kaleng, botol, sampah, dan sebagainya.

Pencegahan penyebaran DBD yang dilakukan pemerintah masih berkutat pada pengendalian vektor (agen virus) yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Berbagai gerakan nasional telah dimulai sejak 1980-an dari larvasida, fogging fokus, 3M plus (menguras, menutup, mengubur/ mendaur ulang barang bekas, dan vaksinasi), juru pemantau jentik (jumantik), pemberantasan sarang nyamuk (PSN), hingga Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1). Akan tetapi tidak terbukti efektif untuk menyelesaikan kasus DBD dan justru malah meningkat.

Wabah DBD terus berulang,  bahkan sampai membawa kematian. Hal ini jelas membutuhkan solusi komprehensif dan mendasar. Melihat kondisi di atas, maka pencegahan DBD tidak cukup hanya dengan melakukan penyuluhan, melainkan juga membutuhkan kekuatan ekonomi. Bagaimana rakyat bisa hidup sehat, hidup layak, menjaga lingkungannya dan asupan makanannya, jika ekonomi mereka lemah? Jangankan membersihkan genangan air, akses terhadap air bersih saja kesulitan.

Kapitalisasi Kebutuhan Rakyat

Dalam kapitalisme, kesehatan menjadi sektor jasa yang dibisniskan layaknya transaksi jual beli. Sebagai contoh, vaksin DBD sudah tersedia tetapi untuk mendapatkannya tidaklah gratis. Jika masyarakat ingin mendapatkan vaksin DBD, mereka harus menggeluarkan uang sebesar Rp700.000 per dosis. Pemerintah belum bisa memberikan vaksin ini secara gratis dengan alasan kapasitas produksi vaksin DBD di dalam negeri yang masih sangat terbatas dan cukup lama.

Sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini nyata mempengaruhi terwujudnya solusi komprehensif dan mendasar. Kapitalisas kesehatan menjadikan layanan kesehatan diberikan sesuai dengan uang yang tersedia, keterbatasan kapasitas RS,  kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya literasi kesehatan dan daya tahan tubuh adalah sebagian faktor yang berpengaruh. Kebijakan ekonomi yang kapitalistik jugalah yang menjadikan rakyat sulit mendapatkan seluruh kebutuhan dasarnya, termasuk rumah layak huni. Ini karena negara menyerahkan urusan pengadaan perumahan kepada swasta.

Dalam perspektif Islam, penyelenggara sistem kesehatan bertumpu pada negara sebagai penjamin kebutuhan dasar masyarakat. Islam menjadikan layanan kesehatan tanggung jawab negara yang tersedia murah bahkan gratis, serta mudah diakses, juga memaksimalkan upaya preventif dan kuratif yang berkualitas.

Pembangunan perumahan wajib dikelola negara, Adapun pelibatan swasta boleh saja hanya sifatnya membantu sehingga orientasi pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan papan warga, bukan bisnis. Kekuatan baitul mal negara juga akan mampu membangun perumahan layak huni bagi seluruh rakyatnya.

Begitu pun kebutuhan asupan bergizi, negara akan menjamin semua laki-laki pencari nafkah mendapatkan pekerjaan. Jika ada kepala rumah tangga yang tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau cacat dan tidak ada kerabatnya yang bisa membantu, maka negara bisa turun untuk menyantuni keluarga tersebut.

Sistem kesehatan yang dipegang langsung oleh negara, menjadikan akses kesehatan dapat dirasakan oleh semua warga. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tersebar merata di seluruh wilayah. Alhasil, penanganan pasien yang terkena DBD, misalnya, akan dengan mudah dan cepat tertangani.

Negara memaksimalkan berbagai upaya secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan. Penanganan kesehatan dalam sistem Islam akan menciptakan masyarakat yang sehat dan unggul. Wabah penyakit dapat diatasi, dan kesehatan masyarakat terjamin sepenuhnya oleh negara.