| 123 Views

Judi Online Melibatkan Wakil Rakyat

Oleh : Lusi Finahari
 
Di sytem kapitalis saat ini, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat realitanya ada yang perbuatannya memberikan contoh menyesengsarakan diri, yaitu salah satunya adalah judi online. Sungguh memprihatinkan bukan? Walaupun masih ada wakil rakyat yang tulus bekerja untuk rakyat supaya kehidupan rakyat membaik meskipun hal tersebut sulit dicapai di dalam sistem kapitalisme.
 
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa transaksi judi online di Indonesia meningkat. Bahkan pada tiga bulan pertama 2024 saja, perputaran uangnya mencapai Rp 100 triliun. Berdasarkan data di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada tahun 2023 sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Berdasarkan survei Drone Emprit, sistem monitor dan analisis media sosial, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan penduduknya pengguna judi online terbanyak di dunia. Di  tirti.id, Ivan Yustiavandana (ketua PPATK) juga mengungkapkan dalam rapat dengan DPR RI pada Rabu, 26 Juni 2024 bahwa lebih dari 1.000 orang anggota legislatif bermain judi online dan transaksinyan mencapai miliaran. Miris sekali bukan?
 
Formapi medorong tindakan yang serius di legislatif dan tidak menganggap temuan PPATK tersebut sebagia hal yang biasa.
 
Fakta yang sangat memalukan, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membasmi judi online , malah menjadi pelaku judi online. Hal ini bisa memperlihatkan betapa buruknya kwalitas wakil rakyat di negeri ini, integritasnya yang lemah, kredibilitasnya yang rendah dan tidak amanah.
 
Semua itu akar permasalahannya ada di sistem kapitalis, yaitu sistem batil dari barat yang membuat orang-orang yang memiliki kekuasaan menjadi serakah karena mereka  memiliki tujuan mengumpulkan materi atau kekayaan sebanyak banyaknya.
 
Dengan demikian, merupakan hal yang wajar jika para pejabat yang telah mendapatkan gaji yang tinggi dari rakyat, uangnya mereka gunakan untuk melakukan judi online. 
 
Sistem kapitalis menjadikan wakil rakyat lebih banyak membuat kebijakan yang melegalisasikan kepentingan para pemilik kekuasan, tidak mengutamakan kredibilitas dan representasi masyarakat.
 
Hal tersebut sangat berbeda dengan wakil rakyat di dalam sistem islam. Dijelaskan dalam kitab Ahjizatu ad Daulah al Khilafah bahwa anggota wakil rakyat yang juga disebut majelis umat atau majelis syura adalah majelis yang beranggotakan orang-orang terpilih yang mewakili masyarakat dengan memberi pendapat sebagai tempat merujuk bagi sang kholifah (pemimpin negara islam) untuk meminta masukan atau nasehat mereka dalam berbagai masalah.
 
Majelis umat tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yamg sering meminta pendapat kepada beberapa orang dari golongan kaum Muhajjirin dan Anshar yang mewakili mereka. Beliau juga sering merujuk kepada mereka yang diperlakukan khusus dalam mengambil pendapat dibandingkan kepada para sahabat lainnya. 
Majelis umat atau majelis syura bergungsi sebagai penyeimbang kekuasaan khilafah karena Allah SWT memperbolehkan berdiskusi perihal perkara yang boleh didiskusikan, bukan diskusi yang terkait hukum syariat. Firman Allah SWT ( Q.S Ali Imron :159) yang berbunyi :
 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
 
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 
 
Dalam kitab Ath Thariq, Syeikh Ahmad Athiyat menjelaskan bahwa wewenang utama mejelis umat atau majelis syura yaitu :
  1. Memberikan pendapat / usulan kepada khalifah dalam urusan dalam negeri, contohnya : pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan sekolah.
  2. Mengoreksi khalifah dan penguasa tentang berbagai hal yang kebijakannya keliru.
  3. Memperlihatkan ketidaksukaan kepada wali atau para mu’awin (pembantu khalifah)  yang melanggar hukum syara dan menyesengsarakan rakyat. Khalifah harus memberhentikan yang diadukan tersebut.
  4. Memberikan pandangan dalam undang-undang yang akan ditetapkan dan membatasi kandidat atau calon khalifah
Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan majelis umat adalah representasi dari umat yang berperan penting dalam menjaga penerapan hukum syara oleh pejabat negara. Majelis tersebut beranggotakan orang -orang islam dan non islam, lelaki atau perempuan, yang sudah berakal, baligh dan merdeka. Mereka dipilih melalui pemilu oleh rakyat dengan tujuan supaya khilafah mengetahui kebutuhan daerah, dan masyarakat juga mengetahui bahwa wakil mereka adalah orang-orang yang amanah, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kondisi masyarakat.
 
Islamlah yang memberikan solusi terhadap berbagai problematika umat. Tidak akan ada judi online jika menerapkan sistem islam kaffah, Wallahu a’lam bi ash shawaab.

Share this article via

53 Shares

0 Comment