Ironi 80 Tahun Kemerdekaan, Indonesia Masih Terjajah

Oleh : Siti Aisyah
Aktivis Dakwah

Eci Anggraini, Pendidik Palembang. Mengatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 939.038 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 sektor usaha berdasarkan klasifikasi KBLI. Pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja tercatat tumbuh sebanyak 523.383 orang. Dengan demikian, secara total terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 orang. “Pengurangan tenaga kerja tersebut paling banyak terjadi di sektor tekstil,” ujar Ristadi dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat, 8 Agustus 2025.

Ia menilai ancaman gelombang PHK masih akan terus membayangi apabila barang-barang impor murah terus membanjiri pasar domestik, apalagi di tengah menurunnya tingkat konsumsi dalam negeri. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga belanja pemerintah terhadap industri barang dan jasa yang aktivitas bisnisnya bergantung pada permintaan domestic, (Metro TV, Jumat, 08/08/2025).

Negeriku tidak butuh retorika “merdeka” dari penguasa yang abai terhadap rakyatnya dan senantiasa berdiri bersama pengusaha. Negeriku tidak butuh retorika “merdeka” dari kaum intelektual yang telah terbeli oleh harta. Negeriku hanya butuh kemerdekaan hakiki yang mampu mengeluarkannya dari seluruh permasalahannya.

Sungguh, ketiadaan moncong senjata penjajah pada negeri ini bukan berarti kita telah merdeka seutuhnya. Ketertundukan pada sistem kufur, penjajahan budaya, kelaparan, kemiskinan, kebodohan, dan setumpuk problematik yang diidap, semua itu tetap ada, bahkan keberadaannya makin ter-mutajasad pada kehidupan masyarakat.

Sejatinya, kemerdekaan hakiki adalah saat kita terlepas dari belenggu kekufuran. Individunya berperilaku benar sesuai keyakinannya, yaitu ajaran agama Islam. Masyarakatnya berpola pikir dan memiliki gaya hidup yang terlepas dari kungkungan budaya selain Islam. Negaranya terbebas dari penjajahan, baik fisik, politik, ekonomi, dan budaya. Juga menerapkan aturan Allah Taala secara kafah dalam setiap kebijakannya.

Kemerdekaan Untuk Siapa?

Muslimah News, KAFFAH — Beberapa hari lagi negeri ini akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-78. Umur yang menunjukkan bahwa bangsa ini semestinya sudah berada dalam kondisi makmur sejahtera, berkeadilan, serta berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing dan tidak bergantung pada mereka.

Oleh karena itu, agenda penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan adalah merenungi perjalanan negeri ini, apakah kemerdekaan ini sudah mendatangkan berkah yang menyejahterakan rakyat atau sebaliknya. Bukan justru sibuk dengan agenda seremonial, lalu melupakan kondisi sesungguhnya.

Terkait Indonesia, era penjajahan fisik yang dialami bangsa ini memang sudah lama berakhir. Kaum penjajah yang pernah menjajah negeri ini pun—seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang—sudah lama terusir. Negeri ini bahkan telah merayakan Hari Kemerdekaan sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang ke-78.

Namun sayang, setelah 78 tahun merdeka, cita-cita kemerdekaan yang diharap-harapkan oleh bangsa ini—adil, makmur, sejahtera, gemah ripah loh jinawi—masih jauh panggang dari api. Terbukti, angka kemiskinan masih tinggi. Angka pengangguran masih besar. Biaya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, masih mahal. Harga BBM, listrik, LPG dan sejumlah kebutuhan pokok terus merangkak naik. Aneka pajak pun terasa makin mencekik.

Di sisi lain, kesenjangan ekonomi makin melebar. Kekayaan alam lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang. Mereka adalah para pengusaha dan korporasi asing dan aseng. Merekalah yang selama ini menguasai sebagian besar sumber daya alam (SDA) seperti barang tambang (emas, perak, nikel, tembaga, bijih besi), energi (seperti batubara) dan migas (minyak dan gas). Mereka pun—yakni para oligarki—menguasai sebagian besar lahan, termasuk hutan, yang sebagiannya telah berubah menjadi perkebunan sawit. Total luas area lahan yang mereka kuasai ratusan ribu bahkan jutaan hektar.

Yang tak kalah memprihatinkan, utang negara makin bertumpuk. Korupsi makin menjadi-jadi. BUMN banyak yang merugi. Banyak proyek infrastruktur yang kemudian menjadi beban negara, seperti proyek kereta cepat dan IKN.

Pada saat yang sama, ketakadilan makin nyata. Hukum makin tajam ke bawah dan makin tumpul ke atas. Banyak koruptor dihukum ringan, bahkan divonis bebas. Sebaliknya, tidak sedikit rakyat kecil—misal yang mencuri tidak seberapa dan sering karena dorongan rasa lapar—dihukum berat.

Kemerdekaan Yang Sesungguhnya Bagaimana?

Peringatan 80 tahun kemerdekaan RI diliputi dengan ironi. Ada banyak persoalan di berbagai bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, banyak terjadi PHK terhadap pekerja pada berbagai sektor, seperti industri tekstil, teknologi, dll. 

Penghasilan masyarakat stagnan atau bahkan turun, sedangkan pengeluaran makin besar karena harga-harga melambung tinggi dan banyak pungutan dari negara, akibatnya masyarakat terpaksa makan tabungan. Kondisi ini rawan menjatuhkan warga kelas menengah ke jurang kemiskinan.

Persoalan lain yang juga terjadi adalah pembajakan potensi generasi untuk mengokohkan kapitalisme. Juga penanaman berbagai pemikiran rusak seperti deradikalisasi, islam moderat, dialog antar agama, dll, yang menjadikan umat jauh dari pemikiran Islam. Pemikiran itu juga menjajahan umat hari ini, sehingga tak bisa berpikir shahih.

Nampaklah bahwa sejatinya Indonesia meski sudah merdeka dari penjajahan fisik, sejatinya Indonesia masih terjajah secara hakiki. Kemerdekaan seharusnya tampak pada kesejahteraan rakyat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar tiap rakyat. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, esensinya Indonesia belum merdeka secara hakiki. Kemerdekaan juga nampak ketika umat Islam dapat berpikir sesuai dengan Islam.

Kondisi ini merupakan akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, tetapi malah melayani kepentingan kapitalis. Akibatnya, kapitalis makin kaya, sedangkan rakyat makin miskin.

Penerapan sistem Islam kafah adalah kebutuhan dan solusi hakiki atas kondisi ini. Sistem Islam mampu menyejahterakan rakyat dengan mengelola kepemilikan umum dan mengalokasikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan).

Negara melakukan industrialisasi sehingga membuka lapangan pekerjaan. Negara juga memberikan tanah bagi yang mau menghidupkan. Bagi fakir miskin, negara memberikan santunan dari baitulmal.

Sistem Islam kafah juga akan menjaga pemikiran umat islam tetap selaras aturan syariat, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah.

Untuk meraih kemerdekaan hakiki, butuh aktivitas perubahan hakiki. Saat ini sudah ada geliat perubahan di tengah masyarakat, seperti fenomena One Piece, dll. Namun, belum menyentuh akar permasalahan, yaitu keberadaan sistem kapitalisme. Untuk itu, perlu perubahan hakiki yang dipimpin oleh jemaah dakwah Islam ideologis yang melakukan perubahan hakiki dari sistem kufur menuju Islam.

Wallahu 'alam.