Gelombang PHK Merbak, Hidup Rakyat Jauh dari Layak

Oleh : Lia Haryati S.Pd.I
Pendidik dan Pengemban Dakwah

Islam datang untuk memberikan jawaban atas seluruh permasalahan hidup manusia sebagai satu kesatuan. Islam bukan sekedar agama tapi sebuah Ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri melalui aturan-aturan akhlak, (hukum tentang) math’umat (tentang makanan dan minuman), dan malbusat (tentang pakaian). Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam muamalah dan uqubat. Islam pun mengatur hubungan dirinya dengan Rabb-nya melalui aturan-aturan ibadah dan akidah. Sangat jelas sistem Islam sudah terbukti selama 14 abad mampu menunjukkan kecemerlangan dalam berbagai aspek kehidupan, terlebih dalam hal kesejahteraan umat.

Memperoleh penghasilan layak merupakan hal yang saat ini diimpikan semua orang di tengah sulitnya beban hidup. Saat ini, penghasilan menentukan kesejahteraan keluarga.

Dalam sistem kapitalisme saat ini rakyat dipaksa untuk mandiri dalam segala aspek kehidupan. Gelombang PHK yang merebak seakan menghantui para pekerja di berbagai sektor. Maka jelas, hal ini sangat memengaruhi kestabilan keluarga dalam memenuhi hajat hidupnya.

Kekhawatiran akan gelombang PHK tidak bisa dihindari oleh sebagian pekerja di Indonesia khususnya. Dibeberapa pabrik sudah menghentikan produksinya, tentunya ini akan menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Sebagaimana di kabarkan, PT sanken Indonesia yang ada di Cikarang dan PT Danbi Internasional yang berlokasi di Garut, dikatakan mulai Juni akan menghentikan operasionalnya secara total (cnbcindonesia.com, 20-2-2025).

Bukan hanya merebaknya PHK, kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran tentu hal ini memiliki dampak buruk kepada para pekerja, terlebih mereka yang masih berstatus sebagai honorer maupun tenaga harian lepas. Keadaan demikian dikhawatirkan berefek pada kinerja pelayanan masyarakat. Dengan adanya pemangkasan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga akan berakibat sulitnya dalam membayar gaji dan tunjangan para karyawannya (tirto.id, 17-2-2025).

Ideologi Kapitalis Tidak Berpihak kepada Pekerja
Terjadinya gelombang PHK secara besar bukan kali pertama terjadi. Dari tahun ke tahun, ancaman PHK selalu menghantui pekerja. Para pencari nafkah harus siap siaga bila diputus kontrak kerjanya tiba-tiba, disisi lain kebutuhan pokok melonjak pesat.

Mencari pekerjaan yang layak saat ini sangat sulit. Kriteria yang dipersyaratkan makin mempersempit para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dimana batas usia menjadi salah satu dari banyak persyaratan yang diminta oleh perusahaan atau kantor dalam menerima pekerjaan, walaupun mempunyai kompetensi yang dibutuhkan.

Ketidakadilan yang dirasakan pekerja di negeri ini bukan hal yang tabu sebab sistem peraturan yang diterapkan saat ini ialah sistem sekuler kapitalisme. Sistem yang memisahkan agama dari pada kehidupan dan aturan yang dibuat oleh manusia dengan segala kelemahannya. Pengaturan dalam sistem ini tidak pernah memihak kepada pekerja. Sistem ini hanya menguntungkan para pemilik modal.

Sistem Ekonomi Kapitalisme mempunyai prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, dan tenaga kerja dianggap bagian dari faktor produksi yang harus ditekan sekecil mungkin. Para pemilik modal dan penguasa hanya berpikir bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya walau harus menekan upah kepada pekerja.

Abainya Negara Jauh dari Harapan
Masalah yang dihadapi para pekerja bukan hanya sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan PHK yang senantiasa menghantui, tapi bagaimana nasib pekerja setelah tidak di PHK menjadi hal yang mengancam. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan memberikan 60% dari gaji dalam jangka waktu 6 bulan untuk upah minimal 5 juta tidak akan menuntaskan permasalahan. Jaminan ini hanya berlaku selama 6 bulan saja. Justru ini akan muncul masalah baru karena mencari pekerjaan bukan hal yang mudah.

Sementara para penguasa pembuat kebijakan juga tidak menunjukkan keseriusan nya dalam mengatasi permasalahan PHK dan pengangguran yang berdampak luas dalam mempertahankan kehidupan keluarganya. Maka dengan adanya pengangguran di suatu negeri menjadi tolok ukur gambaran kesejahteraan rakyat dalam masalah ekonomi di suatu negara, sangat jelas hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam mencari strategi untuk mengatasi.

Sepanjang kebijakan yang dipakai pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan korban PHK tidak menyentuh akar permasalahan, jelas hal itu hanya bersifat solusi sesaat. Pemberian bantuan langsung tunai bahkan pelatihan-pelatihan dan penempatan kerjanya, hal ini tidak memberikan solusi jangka panjang bagi rakyat.

Disisi lain, pengelolaan SDA yang melibatkan pihak asing dan mengambil tenaga kerja dari luar negeri hal ini meningkatkan angka pengangguran, dan setiap tahunnya sekolah-sekolah kejuaraan meluluskan tenaga yang siap bekerja bahkan seharusnya lapangan kerja disiapkan oleh pemerintah. Negara yang bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan nyatanya tidak sungguh-sungguh peduli rakyat sehingga kesejahteraan rakyat jauh dari yang diharapkan.

Solusi Tuntas, Lahir dari Sistem Islam
Islam adalah sebuah ideologi yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah semata. Tapi Islam pun, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sistem Islam sudah terbukti selama 14 abad mampu menunjukkan kejayaannya dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan rakyatnya.

Hal yang wajar, sistem Islam ini berasal dari Allah Swt. melalui Rasulullah Muhammad saw. dalam penerapan pengaturan di segala aspek kehidupan dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Khalifah dalam Islam akan bertanggung jawab penuh memberikan pelayanan berupa lapangan pekerjaan untuk rakyatnya.

Bahkan, Islam memosisikan seorang pemimpin atau penguasa sebagai raa'in, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Ingatlah, setiap kalian adalah raa'in (pemimpin/pengurus) dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Khalifah di dalam sistem Islam akan bertanggung jawab dan memastikan secara maksimal rakyatnya tercukupi kebutuhan pokoknya. Pemimpin di dalam Islam akan mengutamakan kepentingan rakyat sehingga kebijakan yang diterapkan tidak berorientasi untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem Islam keuangan diatur sepenuhnya oleh Daulah terpusat di baitulmal untuk berbagai layanan terhadap rakyat. Pos pemasukan baitulmal dari pengelolaan sumber daya, jizyah, kharja, fa’i, ghanimah, dan lain sebag kepada rakyat berupa fasilitas kebutuhan pokok dan fasilitas umum lainnya sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi.

Pemimpin Islam akan memastikan rakyatnya dapat bekerja sehingga kebutuhan keluarganya tercukupi dengan membuka industri-industri padat karya yang banyak menggunakan tenaga kerja. Lahan kosong yang terbengkalai juga dihidupkan untuk diolah oleh siapa saja yang mampu mengolahnya menjadi lahan produktif.

Selain itu, upaya pemimpin untuk membantu rakyatnya yang ingin usaha atau wiraswasta diberikan bantuan berupa pinjaman tanpa riba sebagai modal bagi rakyatnya untuk modal usaha. Begitulah penguasa dalam sistem Islam berupaya menjamin kesejahteraan, bahkan turut memastikan rakyatnya untuk bekerja sehingga kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya dapat terpenuhi.

Itulah kesempurnaan sistem Islam secara nyata mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan sehingga pengangguran dan gelombang PHK tidak akan terjadi jika sistem ekonomi Islam yang diterapkan. Hanya dengan penerapan Islam kafah masalah PHK dan masalah lainnya dapat diselesaikan. Selama penerapan Islam kafah hanya bisa dilakukan dalam institusi negara, yaitu Daulah Islamiah.