Danantara, Benarkah Pilar Ekonomi Masa Depan Emas Indonesia ?

Oleh : Verry Verani

Pemerintahan Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai strategi baru dalam mengelola aset negara. Dengan menguasai 99 persen saham perusahaan negara, lembaga ini akan mengelola investasi BUMN, termasuk dividen yang selama ini masuk dalam APBN. Namun, di balik jargon optimalisasi aset dan pertumbuhan ekonomi, muncul pertanyaan kritis,  benarkah Danantara  merupakan pilar Ekonomi  Masa Depan Emas Indonesia ?

Kolaborasi Negara dan Oligarki dalam Konteks Danantara

Danantara memiliki konsep pendanaan pembangunan di luar APBN, dalam rangka mendukung ekonomi nasional tanpa membebani anggaran negara. Namun, dalam implementasinya, ada potensi beresiko tinggi jika benar- benar terjadi kolaborasi antara negara (pemerintah) dan oligarki.

Berikut adalah bagaimana kerentanan tersebut  muncul pada saat posisi Danantara dalam dinamika ini:

1.  Bagaimana Kolaborasi Negara dan Oligarki?

Kolaborasi antara negara dan oligarki terjadi ketika segelintir elite ekonomi memiliki pengaruh besar dalam kebijakan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa terjadi dalam bentuk:

- Akses eksklusif ke sumber daya negara, seperti SDA dan proyek infrastruktur strategis.

- Regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu, misalnya pemberian hak istimewa kepada korporasi tertentu.

- Privatisasi terselubung, di mana aset negara dikelola oleh kelompok swasta tanpa transparansi yang jelas.

2.  Posisi Danantara 

Danantara, sebagai skema pembiayaan pembangunan di luar APBN, berpotensi membuka ruang lebih besar bagi investasi swasta, termasuk oligarki. Jika tidak dikontrol dengan baik, konsep ini bisa berubah dari mekanisme pembangunan nasional menjadi alat kepentingan elite ekonomi.

Danantara: Negara Dalam Bahaya ?

1.  Ketergantungan pada Modal Swasta

- Jika pembiayaan Danantara sangat bergantung pada investor besar maka negara bisa kehilangan kendali atas kebijakan pembangunan.

- Keuntungan dari proyek pembangunan bisa lebih menguntungkan segelintir elite dibandingkan masyarakat luas.

2.  Penguasaan Infrastruktur Strategis oleh Oligarki

- Jika proyek-proyek strategis (energi, transportasi, telekomunikasi) dikelola oleh oligarki tanpa pengawasan ketat, ada risiko komersialisasi berlebihan dan kenaikan tarif layanan publik.

- Negara bisa kehilangan kendali atas layanan yang seharusnya menjadi hak rakyat.

3.   Korupsi dan Konflik Kepentingan

- Jika tidak ada transparansi dalam pengelolaan Danantara, dana pembangunan bisa disalahgunakan oleh elite politik dan bisnis.

- Konflik kepentingan terjadi jika pejabat negara juga memiliki keterkaitan dengan korporasi yang mendapat proyek dari skema ini.

4.  Melemahkan Peran BUMN

- Jika investasi swasta mendominasi maka BUMN bisa kehilangan perannya sebagai agen pembangunan dan justru menjadi alat bagi kepentingan oligarki.

- Dalam jangka panjang, negara bisa mengalami deindustrialisasi karena sektor strategis dikuasai oleh segelintir pihak.

Menuju Masa Depan Emas dengan Ekonomi Islam

Konsep Daulah Khilafah sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan hukum syariah secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi.

Bagi kaum muslim sistem daulah khilafah Islam merujuk pada Wahyu dari Sang pencipta sebagai sumber aslinya (qur'an dan hadis). Mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan larangan eksploitasi.

Bagaimana Khilafah Mengatur Ekonomi Mensejahterakan? 

Pertama, wajib mengimplementasikan  pengaturan Sistem Keuangan Berbasis Syariah

- Larangan riba (bunga)
dalam Islam menghindarkan masyarakat dari jeratan utang yang membebani.

Islam mengatur dalam sistem keuangan berbasis syariah menekankan bagi hasil, investasi yang halal, dan transaksi yang adil.

Kedua, Distribusi Kekayaan yang Adil

Islam melarang penimbunan harta dan mendorong distribusi yang merata melalui zakat, sedekah, dan infak.

Islam mengatur Pengelolaan Negara  Khilafah Islamiyah bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada kesenjangan ekonomi yang ekstrem.

Ketiga, Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kemaslahatan Umat

Islam mengarur bahwa sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan dikuasai oleh korporasi asing atau individu tertentu.

Islam melarang keras privatisasi sumber daya vital seperti air, listrik, dan energi yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Keempat, Pemberantasan Korupsi dan Monopoli

Kepemimpinan dalam Khilafah diharapkan memiliki standar kejujuran dan amanah yang tinggi, sehingga korupsi dapat ditekan.

Islam juga melarang keras praktik monopoli yang merugikan pasar dan konsumen.

Kelima,  Pendorong Kemandirian Ekonomi

Sistem ekonomi Islam mendorong perdagangan yang jujur, produktivitas, dan kewirausahaan. Negara Islam harus memastikan rakyat memiliki akses terhadap modal dan peluang usaha tanpa eksploitasi. 

Keunggulan Islam dari ketiga sistem pengelolaam negara

Dalam perjalanan menuju masa depan emas, Indonesia perlu memilih sistem ekonomi yang mumpuni untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

1.  Kapitalisme memberikan kebebasan ekonomi yang besar, tetapi sering kali menciptakan kesenjangan sosial yang tajam dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

2.  Sosialisme mencoba menciptakan pemerataan ekonomi melalui kendali negara yang kuat, tetapi sering kali menghambat inovasi dan kebebasan ekonomi individu.

3.  Ekonomi Islam menawarkan  keunggulannya dari  sistem lain, pertama unggul, keadilan, distributif, mendorong kepemilikan  individu,  masyarakat dan kepemilikan negara. Negara dapat mengontrol serta memastikan kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf, serta melarang eksploitasi seperti riba dan monopoli ekonomi.

Jika Indonesia ingin mencapai masa depan emas yang sukses dan gemilang, maka ikuti jejak kesuksesan negara khilafah Islam yang telah meraih kejayaan 13 abad. Implementasikan aturan sistem islam kaffah baik sistem pemerintahan, ekonomi, sistem keuangan, kebijakan distribusi kekayaan, maupun tata kelola sumber daya alamnya. InsyaAllah sistem ini menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua penduduk negeri.

Dengan demikian, Indonesia dapat berdiri sebagai daulah khilafah islamiyah yang kuat, mandiri, damai dan sejahtera di panggung dunia bukan hanya mimpi.

Wallahu'alam.