Bendera One Piece, Pesan Dibalik Jeritan Rakyat

Oleh: Mey Ummu Asma'

Belakangan ini, publik di media sosial dan berbagai ruang diskusi dibuat heboh dengan viralnya rencana pengibaran bendera One Piece pada momen peringatan Hari Kemerdekaan RI. Bendera yang berasal dari kisah manga dan anime populer Jepang ini, dalam ceritanya, merupakan simbol kapal bajak laut Topi Jerami—lambang persahabatan, kebebasan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Di Indonesia, bendera ini kini dimaknai secara berbeda. Ia dijadikan simbol perlawanan terhadap penindasan, kemunafikan kemerdekaan yang dianggap belum sepenuhnya dirasakan, serta bentuk kritik terhadap elite politik yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat. Gerakan ini disuarakan oleh Aliansi Perlawanan Rakyat 17 Agustus ’45, gabungan dari berbagai elemen masyarakat seperti komunitas warga, mahasiswa, pekerja, seniman, dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB). Kelompok ini, bersama jaringan seperti Aliansi Gejayan Memanggil, menyerukan pengibaran bendera One Piece pada perayaan 17 Agustus 2025 mendatang (idntimes.com, 2/8/2025) .

Seruan ini mendapat respon beragam. Sebagian besar melihatnya sebagai ekspresi kekecewaan yang kreatif dan simbolik terhadap keadaan negara. Banyak masyarakat merasa terwakili oleh pesan perlawanan tersebut, terutama mereka yang menilai kehidupan sekarang semakin sulit. Namun, ada pula yang memandangnya kurang tepat, mengingat 17 Agustus adalah momen sakral yang biasanya diwarnai dengan simbol-simbol nasional, bukan bendera dari kisah fiksi.

Terlepas dari pro dan kontra, gerakan ini mengangkat satu hal penting: adanya rasa kegelisahan kolektif di tengah masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dianggap belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Harga kebutuhan pokok yang tinggi, lapangan pekerjaan yang sulit, kesenjangan antara kaya dan miskin yang melebar, hingga pengelolaan sumber daya alam yang dianggap kurang adil, menjadi sederet masalah yang kerap disorot.

Bagi sebagian orang, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera dan mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang terbebasnya rakyat dari segala bentuk penindasan—baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Jika dulu bangsa ini berjuang mengusir penjajah asing, kini tantangannya adalah memastikan rakyat tidak tertindas oleh kebijakan yang justru lahir dari pemerintahnya sendiri.

Dalam konteks ini, bendera One Piece dipakai sebagai simbol yang memudahkan pesan perlawanan diterima generasi muda. Karakter dan cerita dalam anime tersebut dikenal luas, sehingga mudah dihubungkan dengan gagasan melawan ketidakadilan. Simbol ini menjadi media komunikasi politik yang unik—menggabungkan budaya populer dengan kritik sosial.

Namun, para pengusung gerakan ini menilai masalah yang dihadapi bangsa bukan sekadar kesalahan individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih kepada akar sistem yang mengatur kehidupan bernegara. Sistem yang berlaku saat ini adalah sistem sekuler kapitalis, di mana pemisahan agama dari kehidupan publik dan dominasi kepentingan ekonomi menjadi ciri utama. Dalam sistem ini, kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki modal dan kekuasaan, sementara aspirasi rakyat banyak kurang mendapat tempat.

Dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari: biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, ketidakmerataan pembangunan, serta kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan segelintir pihak. Keadilan sosial menjadi sulit diwujudkan ketika tolok ukur utama keberhasilan adalah pertumbuhan ekonomi, tanpa memastikan pemerataan manfaatnya bagi seluruh rakyat.

Bagi sebagian kalangan, solusi atas masalah ini sering dipahami sebatas pergantian pemimpin atau partai politik. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa pergantian tokoh belum tentu membawa perubahan signifikan jika sistem yang digunakan tetap sama. Pergantian wajah tanpa pergantian pola kebijakan kerap membuat masalah yang ada terus berulang.

Di sinilah Islam hadir menawarkan alternatif. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki aturan yang jelas mengenai tata kelola pemerintahan, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial. Prinsip-prinsip Islam menempatkan keadilan sebagai landasan utama, mengharuskan pemimpin bertindak sebagai pelayan rakyat, dan melarang segala bentuk penindasan.

Dalam sistem ekonomi Islam, misalnya, sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Praktik riba, monopoli, dan penimbunan yang merugikan rakyat dilarang keras. Dalam politik Islam, pemimpin bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan kepada Allah, sehingga tidak memiliki ruang untuk memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Sejarah membuktikan bahwa penerapan sistem Islam secara menyeluruh mampu melahirkan peradaban yang adil, makmur, dan bermartabat. Masyarakat menikmati pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang merata, dan jaminan kebutuhan pokok yang terpenuhi. Pemimpin yang amanah menjaga agar kebijakan yang diambil selalu berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang.

Oleh karena itu, jika kita ingin benar-benar merasakan makna kemerdekaan yang sejati, perubahan tidak cukup hanya dengan mengganti simbol atau tokoh. Kita perlu meninjau ulang sistem yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Sistem sekuler kapitalis telah menunjukkan banyak kelemahannya, sementara Islam menawarkan tata kelola yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan semua warga.

Bendera One Piece mungkin hanya simbol, tetapi pesan yang dibawanya mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan ketidakadilan belum selesai. Dan Islam, dengan ajarannya yang menyeluruh, memberikan jalan untuk mengakhiri penindasan dan membangun peradaban yang gemilang.