Bencana Melanda, Buah Pahit Pembangunan Kapitalistik

Oleh : Inne Mariana
Aktivis Dakwah

Banjir bandang menerjang Kampung Cieurih, Desa Datarnangka, Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024). Selain banjir bandang, bencana tanah longsor juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sukabumi pada Senin (2/12/2024) yang mengakibatkan tiga korban meninggal dunia dan empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Banjir yang terjadi merupakan dampak dari hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukabumi selama dua hari berturut-turut, dan mengakibatkan Sungai Cimandiri meluap dan merendam puluhan rumah di Kampung Mariuk RT.01, RW.01 Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sukabumi hingga Sabtu (7/12/2024), setidaknya ada 328 titik bencana yang tersebar di 39 Kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena, menjelaskan bahwa jenis bencana yang terjadi di tiap Kecamatan sangat bervariasi, dari tanah longsor, banjir bandang, angin kencang dan pergerakan tanah menjadi bencana yang merusak. Pemerintah Kabupaten Sukabumi akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana dalam sepekan ke depan pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu, dan juga mendirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di pendopo Kabupaten Sukabumi. 

Faktor Penyebab
Sukabumi yang letak geografisnya berada di wilayah dengan aktivitas tektonik yang tinggi dan memiliki topografi yang beragam. Selain itu Sukabumi masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah-tinggi yang berpotensi terjadi gerakan tanah terutama ketika curah hujan di atas normal. Namun sebenarnya dari bencana ini yang perlu di cermati adalah penyebab utama banjir bandang dan tanah longsor secara umum yang erat kaitannya dengan ulah tangan manusia,  khususnya dari sisi kerusakan alam dan lingkungan yang menyebabkan berulangnya bencana ini. Tata kelola ruang yang buruk di mana pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan kondisi wilayahnya. Belum lagi terjadinya alih fungsi lahan. Maraknya aktivitas deforestasi untuk lahan pertanian dan permukiman menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air dan pengikat tanah.

Paradigma Pembangunan Kapitalistik
Pembangunan yang terus dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, demi mengejar cuan dan dilakukan secara serampangan. Inilah model pembangunan ala kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abai atas dampaknya terhadap lingkungan secara keseluruhan. Akibatnya,  rakyat yang menjadi korban, baik itu korban jiwa ataupun harta benda. Belum lagi pembangunan ala kapitalistik yang mengabaikan aturan Islam dan hanya mengikuti hawa nafsu manusia untuk memperoleh keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Tak heran jika bencana banjir dan tanah longsor selalu mengintai. Paradigma pembangunan ala kapitalistik membuat para penguasa abai dan tidak memiliki sensitivitas serta keinginan serius untuk mencari solusi yang tepat perihal bencana. Bahkan, banyak didapati kebijakan penguasa yang justru menyebabkan munculnya bencana hingga berpotensi mendatangkan bencana baru. Sistem yang memisahkan peran agama  dalam mengatur kehidupan, membuat pemimpin menjadi sosok yang populis otoritarian, di mana setiap kebijakannya dibuat seakan-akan pro rakyat padahal tidak sama sekali. Penguasa yang seharusnya sebagai penanggung jawab bagi kehidupan rakyatnya, sebaliknya hanya regulator kebijakan para kapital (pemilik modal). Prinsip untung rugi dalam ekonomi kapitalis telah membuat kerusakan alam yang makin parah. Anggaran yang seharusnya di keluarkan untuk mengelola alam dan mitigasi bencana pun tak luput dikorupsi.

Solusi Terbaik
Banyaknya bencana yang terjadi dan terus berulang seharusnya menjadi muhasabah bersama. Bertobat kepada Allah SWT harus dilakukan, dengan terus berupaya menegakkan kembali syariat Islam di bawah kepemimpinan Islam. Sistem Islam akan menjadikan syariatnya sebagai landasan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pembangunan. Dengan selalu memperhatikan kemaslahatan yang diperoleh rakyat dari pembangunan tersebut. Selain itu pembangunan yang sesuai syariat akan dilakukan dengan tetap memperhatikan dampaknya bagi alam dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab umat sebagai Khalifah di muka bumi.

Allah SWT berfirman : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS.Ar-Rum (30);41).

Ketika terjadi kerusakan alam dan lingkungan akibat ulah manusia, tidak  pelak hujan yang semestinya menjadi Rahmat justru berubah menjadi bencana. Untuk itu, solusi terbaik adalah dengan kembali kepada aturan Allah. Menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan termasuk dalam pengambilan kebijakan politik oleh penguasa. Dan semestinya semua dapat tercermin dari pembangunan dan pengelolaan alam dan lingkungan yang tidak melulu demi reputasi apalagi demi angka-angka semu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Wallahu A'lam bish shawab