Belasan Juta Rakyat Antri Memiliki Rumah Layak

Oleh : Lathifa

Memiliki rumah sendiri adalah impian banyak keluarga di Indonesia. Hal ini mendapatkan perhatian lebih  dari bapak Prabowo sebagai pemimpin baru di Indoensia. Hal ini terlihat dari program beliau yang diberitakan media online TEMPO dimana bapak Prabowo menginisiasi Program 3 Juta Rumah yang akan diperuntukkan bagi masyarakat. Program ini juga melibatkan Kementrian Perumahan dan Perumnas serta berkolaborasi dengan Instani untuk penyediaan lahan.

Program ini dianggap sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung berbagai industri terkait, seperti penyedia material konstruksi (pasir, genteng, batu dan semen) hingga penyedia perlengkapan rumah tangga. Keuntungan bagi pihak terkait juga didukung dengan adanya penyediaan insentif dalam sektor perumahan berdasarkan pernyataan Fahri Hmazah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman “Pekan depan akan diumumkan resmioleh Menko Perekonimian dan Keuangan,” dikatakan kepada para wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Namun pada kenyataanya masih banyak keluarga yang mengantri mendapatakan rumah yang layak seperti yang diberitakan media online detikfinance, dimana berdasarkan keterangan Ketua Satgas Perumahan “Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga  yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dan berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Berdasarkan kenyataan hari ini terbukti bahwa pemerintah tidak benar-benar serius menyediakan rumah yang layak huni bagi rakyat, terbukti dengan masih banyaknya rakyat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni serta masih banyaknya yang mengantri mendapatkan rumah layak huni, hal ini diperparah dengan tambahan alokasi dana bagi penyedia program ini. Disaat rakyat banyak membutuhkan dana eh pemerintah malah alokasikan dana tersebut kurang tepat untuk menyelesaikan permasalahan rakyat saat ini.

Hari ini memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan keluarga dikarenakan harganya mahal akibat tata kelola perumahan diatur berdasarkan sisem kapitalisme.

Negara dalam dalam sistem ini berperan sebagai Regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengatur Pembangunan Perumahan rakyat untuk mendapartkan untung (kapitalisasi). Namun narasi yang digunakan seakan negara sedang menjalin kerjasama demi memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah yang layak huni.

Gaya kepemimpinan yang seperti ini lahir dari sistem Kapitalisme yang jauh dari fungsi riayah (pemeliharaan) dan tidak memiliki dimensi ruhiyah.

Dalam pandangan islam rumah adalah salah satu kebutuhan asasiah selain sandang, pendidikan dan kesehatan serta keamanan yang wajib bagi negara menjamin hak tersebut melalui penerapan sistem politik ekonomi Islam.

Dimana negara ,memnciptakan sebuah support system sehingga rakyat dengan mudah memiliki rumah yang layak, mulai dari sistem sentralisasi, sistem ekonomi dan keuangan, sistem pendidikan, dll. Hal ini akan terwujud apabila penguasa muslim berfungsi sebagai  ra’in (pemimpin) dalam sistem hidup yang diterapkannya (yakni syariat Islam Kaffah).