Banjir Produk Cina di Pasaran

Oleh: Daniaty Agnia 

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah enggan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan industri tekstil.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mulanya menyoroti kinerja industri tekstil dan industri pakaian jadi (wearing apparels) di dalam negeri yang terpuruk.

Ia melihat pemerintah lebih memprioritaskan hilirisasi di bidang pertambangan dibanding mengurus industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia.

"Kita melihat arah kebijakan industri yang saat ini dilakukan pemerintah. Lebih memprioritaskan dan  mengutamakan program hilirisasi saja, tapi sangat disayangkan ketika kita berbicara lima subsektor industri. Terkait hilirisasi negara masih sangat berat di hilirisasi pertambangan," jelas Andry dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Miris banjir pakaian impor Cina terus terjadi, bahkan dengan kualitas rendah. Impor ilegal juga masih terus terjadi, harusnya pemerintah memberikan effort yang besar kepada peningkatan industri tekstil dan pakaian. Karena ini juga sama bagian dari hilirisasi.

Di Cina, suasana bisnis banyak mendapatkan dukungan dari subsidi negara. Sementara itu industri tekstil dalam negeri terus terpuruk, banyak yang tutup, atau marak PHK.

Negara seolah tak berdaya dalam mengatasi kebangkrutan industri tekstil. Tidak ada perlindungan terhadap produk tekstil dalam negeri, semua ini menunjukkan kegagalan kapitalis dalam menjaga daya beli dan tingkat ekonomi warga, dilihat dari negara seolah membiarkan impor dari China terus menerus terjadi.

Sistem kapitalisme menganut sistem ekonomi liberal dan juga berlandaskan asas manfaat sehingga lebih membiarkan kebanjiran produk luar negari di tengah- tengah masyarakat, yang tentu membuat industri dalam negeri tumbang. Karena pruduk luar lebih murah.

Berbeda dengan sistem Islam.
Islam mewajibkan negara untuk menyiapkan sistem bisnis yang kuat, dan sehat sehingga terjadi kompetisi yang sehat. Dalam berdagang, mereka harus terikat syariat Islam, baik muslim ataupun non muslim. Negara akan mengatur kekayaan alam milik umum, dengan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam ) di kelola negara hasilnya dikembalikan untuk rakyat.

Seperti sabda Rasulullah Saw" Imam adalah pelayan dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya" (HR. Al-Bukhari).

Negara juga memberikan support dalam berbagai bentuk mulai dari kebijakan yang kondusif hingga pemberian bantuan modal. Termasuk melindungi industri dari gempuran impor. Apabila ada dampak buruk dari impor ekspor negara akan melarangnya.

Dalam Islam suasana persaingan bisnis tetap sehat semua terlindungi, negara tidak akan membiarkan rakyatnya berjuang sendiri, negara akan melindungi dalam regulasi yang bersumber dari aturan Allah dan Rasul-Nya.

Wallahu a'lam bish-shawwab